JAKARTA, Checkbind.com – Pemerintah meluncurkan gebrakan besar di sektor perkeretaapian. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembangunan jalur kereta api logistik di Kalimantan untuk segera direalisasikan. Namun, ada keputusan mengejutkan terkait pendanaan. Pemerintah sama sekali tidak akan menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek ini. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah akan menawarkan proyek besar ini kepada investor swasta. Skema yang dipakai adalah investasi non-APBN sepenuhnya. “Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu,” kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Pemerintah juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menhub Dudy mempersilakan KAI ikut berinvestasi. Syaratnya, KAI harus menilai proyek ini memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Pemerintah tidak memaksa karena mengutamakan prinsip keekonomian proyek. Dudy lalu mencontohkan keberhasilan bisnis logistik kereta api di Sumatera Selatan. Di sana, KAI mengelola angkutan logistik secara komersial. Perusahaan pelat merah itu beroperasi tanpa subsidi pemerintah. Mereka juga tidak mengandalkan skema kewajiban pelayanan publik atau PSO.
Bisnis logistik di Sumatera Selatan ternyata memberikan dampak besar bagi KAI. Dudy menjelaskan bahwa sektor ini menyumbang pendapatan signifikan bagi perusahaan. Hasilnya, pendapatan tersebut menopang kinerja keuangan KAI secara keseluruhan. KAI kemudian menggunakan keuntungan itu untuk mempertahankan layanan di berbagai rute lain. Kondisi ini sangat membantu, terutama untuk rute-rute di Pulau Jawa yang mungkin kurang untung. Menurut Dudy, mekanisme ini mencerminkan prinsip bisnis yang sehat. Tercipta subsidi silang antarlini usaha secara alami. Dengan pola ini, operasional layanan kereta api tetap berjalan berkelanjutan dan efisien tanpa membebani negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan dorongan kuat untuk proyek ini. Dudy mengungkapkan bahwa Presiden ingin pembangunan kereta logistik di Kalimantan segera terwujud. “Oh beliau mendorong kereta logistik,” ujar Dudy tegas. Meski begitu, Dudy mengingatkan bahwa kecepatan pembangunan tetap bergantung pada investor. Proyek perkeretaapian membutuhkan investasi sangat besar. Perencanaan bisnis juga harus matang karena risiko yang tinggi. “Bangun kereta kan enggak murah itu,” imbuhnya dengan nada realistis.
Sebelumnya, pemerintah membeberkan rencana ambisius untuk Kalimantan. Mereka ingin membangun jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer. Tujuan utamanya memperkuat konektivitas antarwilayah. Proyek ini juga mendukung distribusi logistik di pulau tersebut. Selama ini, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api memadai. Padahal, pulau ini menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa besar. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengonfirmasi hal ini beberapa hari lalu. “Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” katanya. Pemerintah tidak terburu-buru dan mengedepankan perhitungan cermat.
Pemerintah akan membentuk komite khusus untuk mengawal proyek ini. Komite tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Tugasnya menampung semua masukan dari berbagai pihak. Komite ini juga bertugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas). Tujuannya agar Ripnas selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan. Dengan begitu, proyek ini tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Agus menambahkan bahwa Kalimantan sangat membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi. Sektor mineral dan batu bara di sana memerlukan akses distribusi yang efisien. Tanpa jalur kereta api, biaya logistik membengkak dan daya saing menurun. Kehadiran kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi. Proyek ini juga meningkatkan efisiensi distribusi hasil alam. Pada akhirnya, semua ini akan menguatkan daya saing komoditas Kalimantan di pasar nasional dan global.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
