JAKARTA, Checkbind.com – Pemerintah secara tegas mengancam akan mengambil alih PT Granito jika perusahaan keramik tersebut masih nekat menutup operasionalnya. Langkah drastis ini menunjukkan keberpihakan negara kepada ribuan buruh yang terancam kehilangan mata pencaharian.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan lantang mengumumkan keputusan pemerintah tersebut. Sebelumnya, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang keramik ini memutuskan menghentikan seluruh aktivitas produksinya. Lonjakan harga gas industri yang fantastis menyebabkan biaya produksi membumbung tinggi tak terkendali, sehingga membuat pemilik perusahaan mengambil keputusan pahit tersebut.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa pemerintah sudah bulat mengambil keputusan penting. “Jika pemilik perusahaan tidak mau melanjutkan operasional usahanya, maka negara akan turun tangan secara langsung,” tegasnya. Keputusan kontroversial ini bertujuan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan total sekaligus melindungi ribuan pekerja dari jeratan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menariknya, pemerintah membuat terobosan dengan memangkas harga gas industri secara signifikan. Dari sebelumnya 23 dollar AS per MMBTU, pihak berwenang menurunkannya menjadi hanya 13 dollar AS per MMBTU. Namun faktanya, pemilik PT Granito tetap ngotot tidak mau membuka kembali pabriknya. Kondisi inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari pemerintah.
“Dalam rapat kemarin, pemerintah memutuskan secara khusus untuk PT Granito. Apabila pengusahanya tidak melanjutkan usaha, maka pemerintah akan mengambil alih. Jika perusahaan tidak sanggup beroperasi sementara harga gas sudah turun secara luar biasa, namun tetap tidak melanjutkan usahanya, maka pemerintah dengan tegas akan mengambil alih perusahaan tersebut. Langkah ini demi keselamatan para buruh yang sudah terkena PHK,” ujar Andi Gani dengan nada tegas dalam keterangan pers pada Senin (29/6/2026).
KSPSI bergerak cepat sebelum pemerintah menjatuhkan keputusan monumental ini. Serikat pekerja ini gencar menemui sejumlah pejabat negara untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Mereka mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
KSPSI melakukan langkah diplomasi ini setelah menghitung dengan cermat potensi dampak mengerikan dari tingginya harga gas industri. Sekitar 55.000 pekerja di seluruh Indonesia terancam PHK jika kebijakan tidak segera berubah. Angka fantastis ini menjadi alarm bahaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah.
“Kami berjuang mati-matian agar badai PHK tidak terjadi. Jika perusahaan kolaps, maka buruh yang menjadi korban paling utama,” papar Andi Gani dengan penuh semangat perjuangan.
KSPSI Tepuk Tangan Gembira Atas Langkah Berani Pemerintah
Patut diacungi jempol! KSPSI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas keputusan berani ini. Andi Gani mencatat dengan bangga bahwa penurunan harga gas industri yang dilakukan pemerintah bahkan melampaui ekspektasi mereka. Sebelumnya, serikat pekerja hanya memperkirakan harga akan turun di kisaran 14-15 dollar AS per MMBTU. Namun kenyataannya, pemerintah memangkas lebih dalam hingga 13 dollar AS per MMBTU. Sungguh sebuah kejutan menyenangkan!
Meskipun demikian, KSPSI tidak serta merta berpuas diri. Mereka tetap waspada dan berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini secara ketat. Dinamika geopolitik global yang begitu tidak menentu dan berpotensi mempengaruhi harga energi dunia kapan saja membuat mereka tidak bisa lengah.
“Pemerintah sudah menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada buruh dan industri. Tugas kita sekarang adalah memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan efektif untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah PHK massal,” pungkas Andi Gani dengan tekad bulat.
Meskipun harga gas industri sudah turun, Andi Gani tetap menyoroti kasus PHK di PT Granito yang sudah merugikan 447 anggota KSPSI. Pria tegas ini menegaskan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan manajemen perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Mereka menargetkan para pekerja bisa kembali bekerja dan menghidupi keluarga mereka lagi.
Harga Gas Tetap Terjaga, Industri Bersorak!
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri di tengah gejolak kenaikan harga gas di pasar global yang sedang melonjak tinggi. Sementara itu, untuk liquefied natural gas (LNG) yang tidak masuk dalam skema HGBT, pemerintah menetapkan patokan harga sebesar 13 dollar AS per MMBTU. Langkah ini menjadi angin segar bagi dunia usaha tanah air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan dengan gamblang bahwa kebijakan strategis ini merupakan hasil dari rapat koordinasi intensif pemerintah. Kebijakan ini merespons dampak dinamika geopolitik yang sedang memanas terhadap sektor energi dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk merespons berbagai dinamika geopolitik yang berdampak pada perekonomian nasional, khususnya sektor energi,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah dalam sekitar 10 hari terakhir telah menerima berbagai masukan dari pelaku industri. Asosiasi industri keramik, sektor manufaktur lainnya, hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) semuanya ikut memberikan pandangan berharga.
Dalam kebijakan baru ini, harga gas bagi industri penerima HGBT tetap dipertahankan pada kisaran 6,5 dollar AS hingga 7 dollar AS per MMBTU. Pemerintah mengambil keputusan penting ini setelah rapat intensif bersama PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bahlil dengan jujur mengakui bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan yang mudah diambil. Namun demi prioritas keberlangsungan dunia usaha dan menjaga lapangan kerja di tengah tekanan kenaikan harga gas global, pemerintah nekat mengambil langkah berani ini.
Dengan seluruh rangkaian kebijakan ini, harapan besar menyelimuti dunia industri dan para pekerja. Pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat banyak. Kini, tinggal menunggu apakah PT Granito akan tunduk pada tekanan atau tetap bersikukuh menutup usahanya. Yang jelas, rakyat dan buruh sudah menunggu dengan napas tertahan!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
