JAKARTA, Checkbind.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamudin, dengan tegas meminta pemerintah pusat segera mengucurkan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sultan menilai langkah ini sangat krusial agar proses penanganan bencana gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah itu berjalan lebih maksimal dan cepat.
Dalam keterangan resminya pada Minggu (16/8/2026), Sultan menyampaikan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik di lokasi bencana. Karena itu, menurut dia, tambahan dana sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan fasilitas umum sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi yang menempati sejumlah titik. “Pemerintah daerah sebagai garda terdepan pasti sangat membutuhkan suntikan anggaran tambahan. Ini penting agar proses rehabilitasi fasilitas publik dan pelayanan kepada masyarakat di pengungsian bisa berjalan lebih optimal,” ujar Sultan dengan nada mendesak.
Tak hanya bicara soal anggaran, Sultan juga mengingatkan masyarakat setempat agar tetap waspada tinggi. Pasalnya, hingga kini gempa susulan masih terus terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Kondisi ini, lanjut Sultan, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah daerah untuk mengimbau warga agar sementara waktu tidak beraktivitas di dalam rumah masing-masing. Mereka menyampaikan imbauan ini demi keselamatan jiwa, mengingat banyak bangunan sudah rapuh akibat guncangan utama.
Di sisi lain, DPD RI secara khusus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak sigap. Sultan menilai kedua institusi tersebut bekerja cepat dan cermat dalam melakukan pendataan jumlah korban serta dampak kerusakan bangunan secara real time. Menurut Sultan, kecepatan pendataan ini sangat membantu tim di lapangan dalam menentukan skala prioritas bantuan dan evakuasi.
Sementara itu, DPD RI tidak tinggal diam. Sultan menjelaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan empat anggota DPD asal NTT yang saat ini sedang turun langsung meninjau kondisi di wilayah terdampak. Mereka bergerak aktif memantau situasi, berdiskusi dengan tokoh masyarakat, serta memastikan saluran bantuan berjalan lancar. “Saat ini empat anggota DPD asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian Utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan segera menyalurkan bantuan bencana kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutup Sultan dengan penuh kepedulian.
Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 menggunakan NTT pada Sabtu (15/8/2026) dan mengejutkan publik. Guncangan dahsyat itu tidak hanya membuat warga berlarian keluar rumah, tetapi juga meninggalkan duka mendalam. Berdasarkan data terbaru, BNPB merilis jumlah korban jiwa pada pukul 18.48 WIB malam itu, dan angka tersebut mencapai 47 orang. “Data sementara hingga Sabtu pukul 18.48 WIB menunjukkan total korban meninggal dunia sebanyak 47 jiwa,” ungkap juru bicara BNPB, Berton, dalam keterangannya.
Tak hanya korban jiwa, gempa ini juga menghancurkan ratusan rumah warga. Data sementara dari BMKG hingga pukul 17.00 WIB mencatat 157 rumah mengalami rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Bayangkan, ratusan keluarga kini kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat atau balai desa.
Kerusakan juga menjalar ke fasilitas umum yang vital. Sebanyak 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, 5 tempat ibadah, dan 6 kantor pemerintahan ikut roboh atau mengalami kerusakan parah. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar terhenti, pelayanan kesehatan lumpuh, dan urusan administrasi publik pun ikut terganggu.
Di tengah situasi darurat ini, pemerintah pusat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan logistik saja. Sultan menekankan pentingnya alokasi anggaran tambahan yang bersifat fleksibel agar pemerintah daerah bisa bergerak lincah menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan. Sebab, setiap hari, kebutuhan pengungsi terus bertambah—mulai dari makanan siap saji, air bersih, selimut, hingga layanan kesehatan jiwa bagi anak-anak dan lansia yang trauma.
BNPB sendiri sudah bergerak cepat mendistribusikan bantuan awal, tetapi skala bencana yang luas menuntut respons ekstra. Dengan tambahan anggaran, kami berharap perbaikan fasilitas publik segera berjalan, sekolah-sekolah kembali membuka pintu, dan puskesmas darurat beroperasi penuh. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang nyawa dan masa depan ribuan warga NTT.
Sultan juga menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi yang solid akan mempercepat proses evakuasi, pendistribusian bantuan, hingga pemetaan wilayah rawan gempa susulan. Apalagi, secara geografis, NTT berada di kawasan cincin api Pasifik yang aktif, sehingga kita harus membangun kesiapsiagaan jangka panjang.
Sementara itu, para anggota DPD asal NTT yang berada di lokasi melaporkan bahwa masyarakat setempat sangat membutuhkan tenda keluarga, terpal, dan perlengkapan dapur. Mereka juga mengimbau agar bantuan tidak hanya terfokus di ibu kota kabupaten, tetapi menjangkau desa-desa terpencil yang sulit diakses. Medan berbukit dan jalan rusak menjadi tantangan besar bagi tim evakuasi.
Di sisi lain, BMKG terus memantau aktivitas seismik dan mengeluarkan peringatan dini setiap kali terjadi guncangan susulan. Pihak BMKG juga meminta masyarakat tetap tenang namun siaga, serta mengikuti arahan dari aparat setempat. Mereka terus menggalakkan sosialisasi tentang jalur evakuasi dan titik kumpul aman.
Pemerintah daerah NTT, melalui BPBD setempat, mendirikan posko-posko darurat di beberapa kecamatan. Namun, keterbatasan alat berat dan tenaga medis masih menjadi kendala. Karena itulah, seruan Sultan untuk tambahan anggaran menjadi sangat relevan dan mendesak.
Tak lupa, DPD RI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk swasta dan organisasi kemanusiaan, untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana dan bantuan. Mereka menilai kepedulian kolektif mampu meringankan beban para korban yang saat ini berjuang bertahan di tengah keterbatasan.
Dalam wawancara terpisah, beberapa warga pengungsi mengaku berharap bantuan segera datang dan pembangunan rumah-rumah rusak bisa dimulai sesegera mungkin. Mereka lelah berlari dari satu tempat ke tempat lain, dan sangat merindukan kehidupan normal kembali.
Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR menyebutkan bahwa mereka sudah menyiapkan paket bantuan rehabilitasi. Namun, proses birokrasi sering kali memakan waktu, sementara kebutuhan di lapangan bersifat mendesak. Oleh karena itu, berbagai pihak menuntut percepatan pencairan dana.
Sultan menambahkan, DPD RI akan terus mengawal proses ini dan memastikan setiap rupiah bantuan tepat sasaran. Mereka menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama agar kepercayaan publik tetap terjaga. “Kami tidak mau ada celah untuk penyalahgunaan anggaran di saat rakyat sedang susah,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPD juga akan menyusun rekomendasi kebijakan untuk penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas di daerah rawan gempa. Mereka mengambil pelajaran berharga ini agar ke depan, risiko korban jiwa bisa ditekan seminimal mungkin.
Gempa NTT kali ini menjadi pengingat keras bahwa Indonesia adalah negeri yang rawan bencana. Namun, dengan gotong royong dan respons cepat dari semua pihak, kami yakin proses pemulihan berjalan lebih baik. Kini, semua mata tertuju pada langkah nyata pemerintah pusat dalam merespons desakan anggaran tambahan dari DPD.
Di tengah duka, semangat solidaritas justru menyala terang. Bantuan dari berbagai daerah mulai berdatangan, relawan berjejeran, dan masyarakat memanjatkan doa-doa untuk keselamatan saudara-saudara di NTT. Semoga ujian ini segera berlalu, dan NTT bangkit lebih kuat dari sebelumnya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
