Checkbind.com – Komisi E DPRD DKI Jakarta mendadak membongkar fakta mengejutkan. Pihaknya menyoroti krisis jumlah guru di sekolah negeri. Akibatnya, kondisi ini memaksa para guru menanggung beban kerja ekstrem.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zul Azmi, menyampaikan masalah serius ini. Beliau menilai jumlah guru di Jakarta belum seimbang dengan kebutuhan sekolah. Bahkan, fakta ini terungkap setelah DPRD menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan. Selain itu, para guru di lapangan juga terus mengirimkan laporan serupa.
“Oleh sebab itu, catatan rapat kami bersama Dinas Pendidikan mengonfirmasi krisis ini. Laporan langsung dari guru-guru di sekolah juga menunjukkan hal sama. Ringkasnya, jumlah guru di Jakarta memang belum proporsional. Alhasil, banyak guru memikul beban kerja yang sangat berat,” tegas Ghozi pada Kamis (24/9/2026).
Selanjutnya, Ghozi menegaskan bahwa sekolah membutuhkan penambahan guru baru. Langkah ini penting demi memangkas tumpukan jam mengajar guru eksisting. Namun demikian, pemerintah tetap wajib memperhatikan hak-hak guru non-ASN.
“Secara ideal, kita memang memerlukan penambahan guru secara cepat. Namun, kebijakan ini harus menjamin kesesuaian hak guru non-ASN. Jadi, langkah ini tidak boleh merugikan hak guru eksisting,” tambahnya.
Kemudian, Ghozi menawarkan solusi praktis untuk menuntaskan masalah kekurangan tenaga pendidik ini. Beliau mendorong pemerintah memprioritaskan skema rekrutmen Kontrak Kerja Individu (KKI).
Sejalan dengan usulan tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengambil langkah nyata dalam RAPBD 2026. Pihaknya resmi membuka 2.545 formasi KKI. Angka ini mencakup 1.879 tenaga pendidik serta 666 tenaga kependidikan.
Nantinya, pemerintah menyebar alokasi formasi KKI ini ke berbagai jenjang sekolah. Pembagian tersebut menjangkau tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMK di Jakarta.
Namun demikian, angka ribuan formasi tersebut rupanya belum sanggup menutup seluruh defisit guru. Jakarta masih membutuhkan jauh lebih banyak tenaga pengajar.
Bahkan, sekolah-sekolah masih menghadapi krisis guru pada mata pelajaran utama. Contohnya mencakup pelajaran Matematika, Fisika, dan Bahasa Inggris. Selain itu, jenjang SMK juga mengalami kekosongan pada posisi guru keahlian produktif.
“Pada dasarnya, pihak Disdik sendiri mengakui adanya penumpukan kekosongan pengajar ini. Masalah ini memuncak pada pelajaran Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, serta guru produktif SMK,” beber Ghozi.
Di sisi lain, pemerintah pusat membatasi kuota pengangkatan guru jalur ASN dan PPPK tahun 2026. Alokasi dari pusat ini terasa sangat minim untuk kebutuhan Jakarta.
Oleh sebab itu, kenyataan ini menghalangi Jakarta untuk bergantung penuh pada jalur ASN. Pemerintah daerah harus mencari jalan keluar mandiri.
Maka dari itu, Ghozi meminta pemprov menambah guru dengan terus menjaga hak guru non-ASN. Pihaknya wajib menghargai para guru yang sudah lama mengabdi.
Menurutnya, guru eksisting sama sekali tidak boleh kehilangan hak kesejahteraan mereka. Kebijakan rekrutmen baru tidak boleh menggeser posisi pengajar lama.
Selain memikirkan kuantitas, Ghozi juga menyoroti pentingnya kualitas dan profesionalisme guru. Beliau menyarankan peningkatan kompetensi pendidik melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Lalu, beliau menegaskan bahwa penambahan guru wajib menyertakan standar profesionalisme serta hak yang adil. Dengan begitu, daerah mampu memenuhi kebutuhan pendidik tanpa mengabaikan guru yang ada.
Selanjutnya, Ghozi mengingatkan pemerintah agar selalu menyesuaikan rekrutmen dengan kekuatan anggaran daerah. Langkah ini penting agar belanja pegawai tidak membobol APBD DKI Jakarta.
“Akhirnya, kita harus mengakui bahwa defisit guru di DKI sangat nyata. Pembatasan kuota ASN pusat makin memperparah keadaan ini. Karena itu, usulan Komisi A sangat relevan. Namun, pemprov harus memperkuat jalur KKI yang ada, menjamin kesetaraan gaji sesuai regulasi, serta mengontrol porsi belanja pegawai agar tidak membebani APBD,” tutur Ghozi mengakhiri pemaparannya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
