Checkbind.com – Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendadak membuat heboh masyarakat Bengkulu. Pasalnya, polisi menetapkan mantan Dirut RSKJ Soeprapto Bengkulu, Jasmen Silitonga, sebagai tersangka korupsi. Selanjutnya, aparat membongkar skandal rekrutmen Tenaga Harian Lepas di rumah sakit jiwa tersebut. Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan praktik curang saat merekrut puluhan pegawai non-ASN. Oleh sebab itu, polisi bergerak cepat untuk menyeret oknum pejabat tersebut ke ranah hukum. Lebih lanjut, langkah tegas ini membuktikan keseriusan Polda Bengkulu dalam memberantas kejahatan.
Kemudian, penetapan tersangka ini merupakan bagian penting dari pengusutan kasus rekrutmen ilegal. Dalam hal ini, tim penyidik menelusuri penyimpangan penerimaan tenaga non-ASN periode 2023–2024. Lebih lanjut, praktik culas ini berlangsung secara tertutup di lingkungan RSKJ Soeprapto Bengkulu. Akibatnya, sistem kelola pegawai fasilitas milik pemerintah daerah tersebut menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, polisi terus mengumpulkan bukti kuat demi membongkar seluruh persekongkolan jahat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto membenarkan penetapan tersangka tersebut. Bahkan, beliau menegaskan bahwa penyidik sudah melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan. Dalam keterangannya, pihak kepolisian menyerahkan dokumen penyidikan tersebut pada Rabu, 28 Oktober 2026. Setelah itu, kejaksaan akan meneliti seluruh berkas perkara sebelum menggelar sidang pengadilan. Oleh sebab itu, proses hukum kini melangkah ke tahap peradilan yang sangat menegangkan.
Berdasarkan penyidikan mendalam, manajemen RSKJ Soeprapto Bengkulu terbukti merekrut 93 tenaga non-ASN. Bahkan, mereka menjalankan proses rekrutmen siluman ini secara bertahap selama dua tahun. Padahal, pemerintah pusat sedang memperketat aturan mengenai tata kelola manajemen aparatur negara. Namun, manajemen rumah sakit justru sengaja mengabaikan regulasi resmi demi kepentingan tertentu. Alhasil, tindakan nekat ini memicu timbulnya skandal korupsi besar di Provinsi Bengkulu.
Selain itu, penyidik Tipidkor Polda Bengkulu telah menetapkan tersangka lain dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi menetapkan Kepala Bagian Kesekretariatan RSKJ Soeprapto berinisial YS sebagai tersangka. Dengan demikian, kasus ini membuktikan adanya keterlibatan banyak pejabat di dalam rumah sakit. Maka, penyidik memastikan praktik korupsi ini berjalan secara terencana dan terstruktur rapi. Bahkan, kenyataan pahit ini membuat masyarakat prihatin atas bobroknya mentalitas oknum pejabat.
Lantas, bagaimana modus operandi yang mereka gunakan dalam merekrut 93 pegawai tersebut? Pada kenyataannya, penyidik menduga manajemen mengangkat pegawai tanpa perencanaan dan seleksi resmi. Tak hanya itu, oknum pejabat meminta sejumlah uang pelicin dari para calon pekerja. Bahkan, penyidik menemukan bukti adanya titipan dari oknum tertentu, termasuk anggota keluarga. Akibatnya, tindakan culas ini merugikan para pencari kerja yang jujur serta berprestasi.
Kendati demikian, penyidik belum membeberkan rincian nominal uang yang diminta oleh tersangka. Selain itu, polisi juga belum merinci siapa saja pihak penerima aliran uang haram tersebut. Pasalnya, tim penyidik masih mendata total pasti korban yang menyerahkan uang pelicin. Oleh sebab itu, publik terus mendesak polisi agar membongkar seluruh nama penerima aliran dana. Mendasari hal tersebut, polisi berjanji akan mengungkap seluruh fakta secara transparan.
Hingga kini, penyidik belum mengumumkan estimasi pasti nilai kerugian keuangan negara. Namun, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan tim auditor untuk menghitung dampak finansialnya. Sebab, pengangkatan 93 pegawai ilegal berpotensi membebani anggaran belanja keuangan daerah. Oleh karena itu, perhitungan kerugian negara menjadi fokus utama penyidikan saat ini. Pada akhirnya, masyarakat berharap auditor mampu menyelamatkan seluruh kerugian negara tersebut.
Dalam menangani kasus ini, penyidik menerapkan beberapa regulasi resmi mengenai pengelolaan pegawai. Salah satunya, polisi memakai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK. Selain itu, penyidik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasalnya, undang-undang ini melarang keras instansi pemerintah merekrut tenaga honorer secara sewenang-wenang. Maka dari itu, aturan ini menjadi pijakan kuat untuk menindak tegas para pelaku.
Untuk menjerat para tersangka, polisi menggembleng pasal-pasal berat dalam Undang-Undang Tipikor. Khususnya, penyidik menggunakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 18 UU Tipikor. Di samping itu, polisi menerapkan Pasal 630 dan Pasal 604 KUHP terbaru. Selanjutnya, penyidik menggabungkan aturan tersebut dengan Pasal 20 huruf a, c, dan d. Alhasil, penerapan pasal berlapis ini menjamin proses penuntutan berjalan secara maksimal.
Pada akhirnya, ancaman hukuman perkara ini benar-benar membuat para tersangka terancam hancur. Pasalnya, regulasi tersebut memuat ancaman pidana penjara seumur hidup bagi para pelaku. Selain itu, hakim bisa menjatuhkan hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Tak hanya hukuman fisik, tersangka juga menghadapi sanksi denda minimal Rp2 miliar. Oleh karena itu, penegakan hukum tegas ini menjadi peringatan keras bagi instansi lain.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
