JAKARTA, Checkbind.com – Politikus Golkar di Senayan angkat bicara membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa tidak ada alasan kuat untuk menyudutkan Bahlil dalam kasus ini.
Mekeng menjelaskan bahwa PT Gag Nikel sebenarnya sudah mengantongi izin operasi sejak 30 November 2017, dengan masa berlaku hingga 30 November 2047. Artinya, izin tersebut dikeluarkan jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai menteri. “Tidak etis jika banyak pihak menyerang Pak Bahlil, padahal beliau hanya menerima konsekuensi dari kelalaian pihak sebelumnya,” tegas Mekeng dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).
baca juga: Heboh Bahlil Kabur dari Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat!
Menurutnya, justru Bahlil menunjukkan respons cepat dengan menangguhkan sementara izin tambang tersebut sembari menunggu hasil evaluasi. “Sebagai menteri, beliau sangat bertanggung jawab. Langkah ini membuktikan keseriusannya menangani isu ini,” tambah Mekeng, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Senada dengan Mekeng, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menilai kritik terhadap Bahlil sama sekali tidak tepat sasaran. “Izin tambang itu sudah ada sebelum masa jabatan beliau. Justru ketika ada masalah, beliau langsung bertindak tegas dengan menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel,” ujar Sarmuji.
Ia menduga, kritik tersebut mungkin merupakan serangan balik dari pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan Bahlil yang ketat dalam pemberian izin pertambangan. “Bisa jadi pihak-pihak yang dirugikan ini sedang balas dendam karena Pak Bahlil memberlakukan kebijakan pro-rakyat. Beliau tegas mencabut IUP yang mangkrak dan memperketat pengawasan lifting migas,” tegas Sarmuji.
Kementerian ESDM Klaim Tidak Ada Masalah Serius
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa aktivitas tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag tidak menunjukkan indikasi pelanggaran serius. Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Bahlil dan timnya melakukan inspeksi langsung ke lokasi.
Tri Winarno, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, mengungkapkan, “Dari pemantauan udara, kami tidak melihat sedimentasi di pesisir. Secara keseluruhan, operasi tambang ini berjalan normal.” Namun, pihaknya tetap mengirim tim inspektur tambang untuk memeriksa lebih detail.
“Hasil evaluasi tim nanti yang akan menjadi dasar Menteri Bahlil menentukan langkah selanjutnya,” jelasnya.
Dukungan untuk Langkah Transparan
Mekeng menekankan bahwa semua pihak seharusnya mendukung langkah pemerintah dalam menangani kasus ini. Ini demi kepentingan masyarakat lokal dan keberlangsungan lingkungan,” ucapnya.
Sarmuji juga mengingatkan agar publik tidak terjebak narasi negatif yang mengabaikan fakta. “Yang penting, pemerintah tidak diam. Ada tindakan nyata, dan itu yang harus kita apresiasi,” pungkasnya.
“Polemik tambang Raja Ampat masih terus menarik perhatian publik, sementara Kementerian ESDM berkomitmen mengungkap semua fakta tanpa menutupi kelalaian apapun.
