NUNUKAN, Checkbind.com – Padahal sudah diresmikan dengan gegap gempita oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Senyamuk Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ternyata masih “tidur panjang”. Bukan karena masalah teknis, melainkan sengketa batas Indonesia-Malaysia yang terus jadi momok.
Akibatnya, warga Pulau Sebatik seperti hidup di “zona abu-abu”. Barang-barang yang masuk dan keluar seringkali terjebak masalah hukum, sementara Pemda kesulitan memungut retribusi dan pajak yang seharusnya bisa menambah kas daerah.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, geram! Ia menuding Pemerintah Pusat lamban dan tidak tegas. “Pulau Sebatik ini jangan cuma jadi lip service. Diakui sebagai bagian NKRI, tapi kepastian hukumnya nol besar!” tegasnya, Selasa (8/7/2025).
Yang bikin panas, PLBN senilai Rp 200 miliar lebih itu menganggur tanpa faedah. Andi menyindir, “Ini namanya pemborosan uang rakyat! Kalau anggaran dipakai tapi hasilnya nol, itu namanya korupsi terselubung!”
Sengketa Batas: Main Kucing-Kucingan dengan Malaysia
Hingga detik ini, perbatasan darat dan laut di Sebatik masih jadi medan tarik-ulur. Malaysia ngotot mengklaim sebagian wilayah Indonesia sebagai bekas jajahan Inggris, sementara Indonesia berpegang pada sejarah Hindia Belanda.
Andi curiga, ada udang di balik batu! “Di laut, ada harta karun migas. Di darat, emas menggunung. Makanya Malaysia nggak mau lepas!” ujarnya.
Warga Jadi Korban: Hidup di Tengah Aturan yang “Plintat-Plintut”
Masyarakat Sebatik terjepit aturan yang tidak jelas. Aktivitas sehari-hari seperti belanja sembako atau jual-beli produk Malaysia harus dilakukan secara tradisional—alias gelap.
“Kalau ketahuan aparat, bisa kena pasal. Tapi mau gimana lagi? Pemerintah pusat seolah tutup mata,” keluh Andi.
Ia juga khawatir, banyak WNI di Malaysia yang memilih jadi TKI karena kesejahteraan di Sebatik jauh dari memadai.
Bahaya Besar: PLBN Sebatik Bisa Direbut Malaysia?
Andi ngeri dengan rencana pengukuran ulang batas wilayah. “Gimana kalau tiba-tiba Malaysia klaim PLBN Sebatik milik mereka? Kita mau bilang apa ke dunia?”
Ia mengingatkan tragedi Pulau Sipadan-Ligitan, di mana Indonesia kalah di Mahkamah Internasional karena Malaysia lebih “lincah” membuktikan okupasi.
“Kalau kita terima hasil pengukuran baru, harga diri kita terinjak. Tapi kalau nolak, sengketa bakal terus berkepanjangan,” sesalnya.
Gerindra Sudah Angkat Bicara, Tapi Masih “Basa-Basi”
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra, Andi mengaku sudah “teriak” ke pusat, termasuk ke Ketua Umum Partai Gerindra. Meski Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sempat bertemu, masalah ini masih menggantung.
“Kerja sama? Basa-basi! Kayak keluarga yang pura-pura rukun, padahal dalamnya penuh dendam,” sindirnya.
PLBN Sebatik bukan cuma soal bangunan, tapi martabat bangsa. Kelambanan pemerintah bisa memicu bom waktu yang akan merugikan bangsa!
Pemerintah harus bertindak sekarang! Jangan sampai Sejarah Sipadan-Ligitan terulang.
