Checkbind.com – Kabar mengejutkan datang dari Nepal! Pemerintah setempat tengah menggodok aturan baru yang bakal bikin nyali para pendaki gunung merinding. Mulai sekarang, siapapun yang ingin menaklukkan puncak tertinggi dunia harus membuktikan diri dulu dengan mendaki setidaknya satu gunung di Nepal sebelum mendapatkan izin resmi.
Usulan kontroversial ini mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pariwisata Terpadu Nepal yang tengah duduk manis di meja komite parlemen. The Kathmandu Post melaporkan kabar ini pada Rabu (29/7/2026), dan para pengamat memprediksi aturan ini bakal mengubah peta pendakian gunung dunia secara drastis.
Bayangkan, sebanyak 58 anggota parlemen sudah ramai-ramai mengajukan 263 amandemen terhadap RUU tersebut! Angka yang fantastis, bukan? Para anggota parlemen akan membawa RUU ini kembali ke sidang parlemen untuk membahas dan melakukan pemungutan suara. Semua mata kini tertuju pada keputusan yang bakal mengubah masa depan pendakian Everest.
Meskipun setiap usulan memiliki detail yang berbeda, semua legislator sepakat pada satu hal: mereka harus memperketat persyaratan pendakian Gunung Everest. Mereka ingin calon pendaki menunjukkan rekam jejak yang jelas dengan mendaki gunung-gunung tertentu terlebih dahulu. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk menekan angka kecelakaan yang selama ini menghantui jalur pendakian.
PENGALAMAN MENDAKI WAJIB! TAK BISA CUMA MODAL NEKAT
Para penggiat gunung pasti bergidik mendengar usulan dari anggota parlemen Shishir Khadka dan Nitima Bhandari Karki. Keduanya mengusulkan aturan yang sangat ketat: pihak berwenang hanya akan memberikan izin pendakian Everest kepada mereka yang sudah berhasil menaklukkan setidaknya satu gunung di atas 7.000 meter dan dua gunung di atas 8.000 meter di wilayah Nepal!
Coba bayangkan, selama ini banyak pendaki nekat yang mencoba peruntungan di Everest tanpa pengalaman memadai. Mereka hanya bermodal uang dan ambisi besar. Kini, aturan ini bakal menyaring para pendaki yang benar-benar layak dan berpengalaman.
Tak hanya itu, beberapa anggota parlemen lain juga melontarkan usulan yang tak kalah serius. Mereka ingin menerapkan aturan ini untuk semua puncak yang tingginya di atas 8.000 meter, bukan cuma Everest saja! Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendaki gunung-gunung raksasa di Nepal harus membuktikan diri dengan mendaki gunung setinggi 7.000 meter terlebih dahulu. Ini seperti ujian masuk yang wajib dilewati sebelum naik ke level selanjutnya.
Aturan ini jelas bertujuan untuk menekan angka kecelakaan fatal yang sering terjadi. Selama ini, banyak pendaki amatir yang terjebak dalam situasi berbahaya karena kurangnya pengalaman dan persiapan. Dengan mewajibkan pengalaman mendaki gunung setinggi 7.000 meter, pemerintah Nepal berharap dapat memastikan bahwa setiap pendaki yang melangkahkan kaki ke Everest benar-benar siap secara teknis dan mental.
SURAT SEHAT JADI MANDAT! BUKTI FISIK PRIMA WAJIB ADA
Anggota parlemen Ganesh Bahadur Bishwakarma juga menyodorkan usulan yang tak kalah penting. Ia meminta semua calon pendaki wajib mengikuti pelatihan pendakian gunung dan memiliki sertifikasi medis. Ini bukan main-main, setiap orang yang ingin mendaki Everest harus menyerahkan sertifikat dari lembaga pelatihan pendakian yang diakui, plus sertifikat kesehatan dari fasilitas yang pemerintah Nepal setujui.
Pihak berwenang mewajibkan pemeriksaan medis dalam waktu satu bulan sejak pemohon mengajukan permohonan. Ini memastikan bahwa kondisi kesehatan pendaki benar-benar terbaru dan akurat. Bayangkan, selama ini banyak pendaki yang mengabaikan kondisi fisik mereka dan tetap nekat mendaki. Kini, surat sehat menjadi tiket wajib yang tak bisa ditawar!
AGEN TREKKING LOKAL WAJIB PAKAI! PERUSAHAAN ASING TAK BISA MAIN-MAIN
Aturan baru ini juga mengatur soal agen perjalanan. Pemerintah Nepal hanya mengizinkan semua kegiatan pendakian gunung komersial, termasuk promosi, pemasaran ekspedisi, dan penjualan paket ekspedisi, melalui agen trekking yang terdaftar dan memiliki lisensi resmi di Nepal. Pemerintah melarang keras perusahaan asing menjual atau mengoperasikan paket ekspedisi secara langsung.
Kebijakan ini tentu menggembirakan bagi agen-agen lokal Nepal. Mereka selama ini kerap tersingkir oleh perusahaan asing yang menawarkan paket lebih murah. Kini, bisnis pendakian akan kembali ke tangan warga Nepal. Ini juga memastikan bahwa setiap ekspedisi diawasi dan dikelola dengan standar yang berlaku di Nepal.
KUOTA PENDAKI DIBATASI! GUNUNG TAK BOLEH SESAK
Para legislator juga mengusulkan pembatasan kuota pendakian. Pemerintah akan menentukan daya tampung maksimum untuk setiap gunung di setiap musim pendakian. Dalam menentukan kuota ini, mereka akan mempertimbangkan kapasitas fisik gunung, kondisi cuaca yang mendukung, dan tingkat kepadatan yang mungkin terjadi.
Selama ini, antrean panjang pendaki di jalur menuju puncak Everest menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Pada musim puncak, ratusan pendaki saling berebut jalur, mengantre berjam-jam di ketinggian ekstrem, dan menghabiskan oksigen cadangan mereka. Dengan adanya kuota, kepadatan ini bisa dikurangi dan risiko kecelakaan pun menurun.
AREA KAMP DITATA! LAHAN KHUSUS UNTUK KAMP BASIS
RUU ini juga mengatur alokasi lahan khusus untuk kamp basis dan kamp-kamp di ketinggian yang lebih tinggi. Semua pendirian kamp harus mendapatkan izin dan dilakukan di area yang sudah disetujui. Ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari kerusakan ekosistem di sekitar gunung.
Selain itu, pihak berwenang akan membentuk pos pemeriksaan terpadu untuk pengelolaan pendakian. Seorang perwira Angkatan Darat Nepal akan memimpin pos ini dan perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah terkait akan mengisinya. Petugas akan ditempatkan dalam jumlah cukup untuk memantau semua kegiatan pendakian secara ketat. Ini memastikan bahwa setiap ekspedisi berjalan sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
OLAHRAGA EKSTREM DIBATASI! MAKSIMAL 6.000 METER
Aturan lain yang menarik adalah pembatasan kegiatan wisata ekstrem. Pemerintah hanya akan mengizinkan paralayang, terjun payung, heli-skiing, dan penerbangan ultralight di gunung-gunung yang tingginya di bawah 6.000 meter. Ini berarti, para petualang tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seru tersebut di puncak-puncak tinggi yang selama ini mereka incar.
Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk melindungi keselamatan wisatawan dan menjaga kehormatan gunung-gunung suci di Nepal. Masyarakat setempat menganggap beberapa gunung di Nepal sakral, sehingga mereka menganggap aktivitas ekstrem di atasnya tidak pantas.
RUU PARIWISATA TERPADU: LANGKAH BARU UNTUK MASA DEPAN
Majelis Nasional Nepal mengesahkan RUU Pariwisata Terpadu ini pada 9 Februari lalu. Tujuan utamanya adalah mendiversifikasi dan mengatur sektor pariwisata Nepal secara sistematis. RUU ini juga ingin memperkuat standar keselamatan, lingkungan, dan tata kelola dalam kegiatan pendakian.
Jika parlemen resmi mengesahkan kebijakan baru ini, kebijakan ini akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam persyaratan pendakian Gunung Everest selama beberapa tahun terakhir. Semua mata kini tertuju pada hasil voting di parlemen. Para pendaki dari seluruh dunia pasti akan merasakan dampaknya.
Jadi, bagi kamu yang bermimpi menjejakkan kaki di puncak Everest, bersiaplah! Mulai sekarang, para pendaki tidak hanya membutuhkan uang dan nyali, tapi juga pengalaman mendaki gunung-gunung lain di Nepal. Siapkan fisik, mental, dan logistik, karena jalur menuju puncak dunia kini semakin ketat!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
