JAKARTA, Checkbind.com – Siapa bilang kabinet Prabowo kebanyakan? Presiden RI justru menyindir negara tetangga yang punya menteri lebih banyak meski penduduknya lebih sedikit dari Banyuwangi!
Dalam pidatonya yang menggelegar di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Senin (31/8/2026), Prabowo Subianto dengan tegas membantah anggapan bahwa Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan tidak efisien. Ia justru membandingkan dengan komposisi kabinet di Timor Leste yang dinilainya jauh lebih “boros” mengingat skala negara tersebut.
“Kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien. Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia, lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia,” ujar Prabowo dengan nada tegas di hadapan ribuan peserta Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Kepala Negara itu lantas memberikan perbandingan mengejutkan yang membuat para hadirin bergumam kaget. “Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste. Banyuwangi, berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28,” imbuh dia sambil tersenyum.
Dengan perbandingan tersebut, Prabowo ingin menunjukkan bahwa komposisi kabinetnya yang beranggotakan 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan itu sebenarnya sudah sangat proporsional untuk negara sebesar Indonesia. Apalagi, ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan luas wilayah yang menyamai benua Eropa yang terdiri dari 35 negara!
Mengapa Kabinet Indonesia Harus Besar? Ini Jawaban Prabowo!
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu menjelaskan alasan fundamental mengapa kabinet di Indonesia tidak mungkin ramping seperti negara-negara kecil. Indonesia, tegasnya, adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang terus melesat.
“Kita besar sekali. Karena demokrasi, saya harus berkoalisi, berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai. Kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya,” jelas Prabowo dengan argumentasi yang sulit dibantah.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, perbandingan yang dilontarkan Prabowo cukup valid untuk membela struktur kabinetnya. “Memang tidak adil membandingkan kabinet Indonesia dengan negara sekecil Timor Leste. Kebutuhan koordinasi dan representasi di negara kepulauan seperti Indonesia jauh lebih kompleks,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya menghimpun kekuatan-kekuatan politik yang ada demi menjalankan pemerintahan dengan efektif. Ia menegaskan bahwa sistem koalisi yang ia bangun justru menjadi kunci stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang keras.
Stabilitas Lebih Penting: Jepang dan Inggris Jadi Contoh!
Yang menarik, Prabowo juga membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris. Ia menilai, meskipun sistem multipartai di Indonesia sering dikritik, nyatanya justru memberikan stabilitas yang lebih baik dibandingkan negara dengan sistem dua partai.
“Kita lihat di Jepang, walaupun hanya 2 partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri. Jadi bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan ya,” papar Prabowo disambut tepuk tangan meriah dari para kiai dan peserta muktamar.
Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memang relatif stabil dibandingkan beberapa negara demokrasi lainnya. Sejak reformasi, masa jabatan presiden di Indonesia selalu berjalan lima tahun penuh tanpa pergantian di tengah jalan, berbeda dengan Inggris yang sempat berganti Perdana Menteri tiga kali dalam kurun waktu empat tahun.
Sekretaris Kabinet, Mayoritas anggota kabinet yang hadir pun mengangguk setuju saat mendengar pidato presiden mereka.
Kritik Kabinet Gemuk: Apakah Hanya Isu Politik?
Tidak dapat dipungkiri, isu kabinet gemuk memang sering menjadi senjata politik bagi oposisi. Namun, Prabowo dengan cerdas membalikkan kritik tersebut dengan menunjukkan fakta bahwa negara-negara lain pun tidak jauh berbeda.
Fakta menarik: Timor Leste dengan populasi 1,3 juta jiwa memiliki 28 menteri, sementara Singapura dengan populasi 5,6 juta hanya memiliki 15 menteri. Namun, Prabowo memilih Timor Leste sebagai pembanding karena mungkin lebih relevan secara geografis dan historis.
“Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa jumlah menteri tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi. Yang terpenting adalah bagaimana kabinet bekerja untuk rakyat,” ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wawan Mas’udi.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari CSIS, Dr. Philips J. Vermonte, menilai bahwa perdebatan soal jumlah menteri sebenarnya kurang substansial. “Yang lebih penting adalah kualitas kinerja menteri-menteri tersebut. Sebuah kabinet dengan 100 menteri yang bekerja keras lebih baik daripada kabinet 20 menteri yang malas,” tegasnya.
Prabowo: Koalisi Kuat Kunci Sukses Pemerintahan!
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya koalisi yang solid untuk mengurus negara sebesar Indonesia. Dengan delapan partai dalam koalisinya, ia merasa sudah mencapai efisiensi maksimal.
“Kita lihat di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, sering terjadi pergantian pemerintahan karena koalisi yang rapuh. Saya tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia,” pungkas Prabowo dengan penuh keyakinan.
Pernyataan presiden ini mendapat respons positif dari para ketua umum partai koalisi yang hadir. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan dukungan penuh terhadap komposisi kabinet saat ini. “Kami semua bekerja keras untuk rakyat, bukan untuk jabatan,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang tidak masuk koalisi, memilih komentar hati-hati. “Kami menghargai penjelasan Presiden, tetapi kami akan tetap mengawal agar kabinet bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Kabinet Merah Putih: 109 Pejabat, Siap Kerja untuk Rakyat!
Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo beranggotakan 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan saat dilantik pada Oktober 2024 lalu. Jumlah ini memang menjadi salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia.
Namun, Prabowo berargumen bahwa dengan luas wilayah Indonesia yang mencapai 1,9 juta km² dan populasi hampir 300 juta jiwa, jumlah tersebut masih masuk akal. Ia bahkan mencontohkan Amerika Serikat dengan 15 departemen eksekutif dan populasi 330 juta jiwa, namun dengan sistem pemerintahan yang berbeda.
“Perbandingan dengan AS tidak adil karena mereka punya sistem federal yang sangat terdesentralisasi. Indonesia butuh koordinasi pusat yang lebih kuat,” jelas Prof. Dr. Indra Piliang, pakar tata negara dari Universitas Padjadjaran.
Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri berpendapat bahwa jumlah menteri bukan satu-satunya indikator efisiensi. “Yang lebih penting adalah anggaran dan birokrasi. Jika setiap menteri bisa menekan pemborosan dan meningkatkan pelayanan publik, maka kabinet gemuk pun tidak masalah,” ujarnya.
Pesan NU untuk Pemerintah: Jaga Amanah Rakyat!
Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang ini menjadi panggung strategis bagi Prabowo untuk menyampaikan visi pemerintahannya. Para kiai dan peserta muktamar menyambut hangat pidato presiden, terutama saat menyinggung pentingnya stabilitas nasional.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, dalam sambutannya mengingatkan bahwa NU selalu mendukung pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil. “Kami tidak peduli kabinetnya besar atau kecil, yang penting kerja nyata untuk kemakmuran umat,” tegasnya.
Acara pun ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh para kiai sepuh, mendoakan agar Kabinet Merah Putih diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah rakyat. Suasana khidmat menyelimuti aula utama saat ribuan tangan terangkat memanjatkan doa.
Kabinet Gemuk atau Efisien, Tergantung Kinerja!
Dari pidato Prabowo tersebut, tergambar jelas bahwa ia tidak ambil pusing dengan kritik kabinet gemuk. Dengan argumentasi membandingkan Timor Leste dan negara-negara maju, ia ingin menunjukkan bahwa jumlah menteri bukanlah tolok ukur utama efisiensi pemerintahan.
Yang terpenting, menurut Prabowo, adalah bagaimana kabinet tersebut bekerja untuk kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas nasional. Dan dengan koalisi delapan partai yang solid, ia yakin Kabinet Merah Putih mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Sementara kritik tentu akan terus berdatangan, publik kini menanti bukti nyata kinerja kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Apakah Kabinet Merah Putih akan membuktikan bahwa “gemuk” tidak selalu berarti “malas”? Waktu yang akan menjawab!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
