JAKARTA, Checkbind.com – Langkah mengejutkan mendadak datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selanjutnya, Tito terang-terangan mendesak Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tito meminta Pramono merombak total susunan APBD Jakarta. Langkah ini bertujuan mengalokasikan dana khusus bedah rumah warga.
Kemudian, Tito membeberkan fakta memprihatinkan soal anggaran daerah. Beliau mengutip laporan Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi. Selain itu, Tito mengutip Kepala DPRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto. Hasilnya, Pemda Jakarta ternyata tidak mengantongi dana perbaikan rumah warga.
“Maka dari itu, saya mendengar langsung laporan penting ini. Ibu DPRD dan Kepala Dinas Perumahan memberikan data. Ternyata, DKI Jakarta hampir tidak punya anggaran bedah rumah,” ungkap Tito. Beliau menyampaikan hal ini saat meninjau Kampung Ambon, Cengkareng, Sabtu (24/10/2026).
“Oleh sebab itu, saya menyarankan tim segera melapor ke Gubernur. Pak Gubernur harus membuat perubahan anggaran secepatnya. Langkah ini penting demi menyelesaikan masalah Kampung Ambon sebagai kampung narkoba,” tambah Tito tegas.
Mantan Kapolri tersebut meyakini hal penting soal warga lokal. Beliau percaya warga Kampung Ambon menolak sebutan kampung narkoba. Warga tentu mendambakan lingkungan tempat tinggal yang aman dan layak.
Lantas, Tito menegaskan komitmen kuat dari pemerintah pusat. Pemerintah ingin menuntaskan akar masalah sosial secara menyeluruh. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memotori langsung program bedah rumah ini.
Bahkan, Tito membedah akar utama permasalahan di lokasi tersebut. Beliau menyebut kemiskinan menjadi pemicu utama. Selain itu, rumah tak layak huni memicu masalah. Kurangnya pemberdayaan masyarakat turut memperparah keadaan.
Karena itulah, Tito mendorong pemda lain agar ikut bergerak. Pemda harus menyisihkan anggaran APBD untuk bedah rumah. Aksi nyata ini sangat membantu kehidupan masyarakat miskin.
“Sebab itu, saya memohon Pemda DKI menyusun anggaran ini. Anggota DPRD juga hadir menyaksikan kondisi ini. Kalian harus menyampaikan aspirasi penting ini kepada Gubernur,” ujar Tito bersemangat.
“Lagipula, saya mengimbau seluruh pemerintah daerah melangkah serupa. Semua pemda wajib membuat program nyata. Pemerintah harus benar-benar membela nasib rakyat kecil,” tambah Tito penuh penekanan.
Di samping itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara ikut bersuara. Ara menyentil keras Pemda Jakarta yang mengabaikan rumah kumuh. Jakarta sama sekali tidak mengalokasikan APBD untuk bedah rumah.
Padahal, Badan Pusat Statistik menyajikan data yang sangat mengejutkan. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tergolong tidak layak huni. Angka raksasa ini mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Tentu saja, angka memprihatinkan ini tergolong sangat tinggi. Jakarta bahkan mengalahkan catatan wilayah di provinsi lain. Kondisi ini menuntut penanganan yang sangat cepat.
“Maka, saya harus membuka fakta ini kepada masyarakat luas. DPRD DKI dan Gubernur tidak menganggarkan bedah rumah. Padahal, 800.000 lebih rumah warga sangat tidak layak. Makanya, Pak Prabowo cuma menyentuh 200 unit tahun lalu,” tutur Ara blak-blakan.
Selanjutnya, Ara mengungkapkan capaian bedah rumah tahun 2025. Jakarta hanya sanggup memperbaiki 158 unit rumah. Namun, Ara memuji Presiden Prabowo Subianto yang merombak total kuota tersebut tahun ini.
“Dulu cuma 158 unit! Sekarang, kita meledakkan angka ini menjadi 10.300 unit. Presiden Prabowo memperbaiki rumah rakyat Jakarta! Tepuk tangan untuk Pak Prabowo! Jakarta memberi angka nol. Prabowo mengucurkan 10.300 unit. Presiden Prabowo menyelamatkan Jakarta secara nyata!” seru Ara heboh.
“Kendati begitu, kami tetap bekerjasama dengan Pak Pram di sektor lain. Pak Pram mendukung penuh pembangunan rumah susun warga. Namun, khusus program bedah rumah, Presiden Prabowo hadir mengucurkan 10.300 unit,” pungkas Ara mengakhiri pembicaraan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
