LABUAN BAJO, Checkbind.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan tegas mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kebijakan itu mewajibkan kapal-kapal wisata membayar pajak daerah. Langkah berani ini bertujuan menertibkan operasional kapal wisata yang beraktivitas dari destinasi super prioritas Labuan Bajo.
Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, dengan lantang menegaskan sikapnya. Pihaknya tidak akan tinggal diam apabila terbukti ada kapal-kapal wisata yang melanggar aturan. Ia siap menggerakkan instansinya dengan cepat. Mereka akan segera menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran yang disampaikan Pemkab Manggarai Barat kepada mereka.
“Ya, kami support kebijakan aturan Pemkab. Jika kami menemukan bukti kapal melanggar aturan Pemkab atau aturan pemerintah lainnya, dan Pemkab meminta kami menindaklanjuti bukti pelanggaran itu, pasti kami support,” ujar Stephanus dengan tegas. Ia menyampaikan hal ini saat awak media menemui dirinya pada Jumat (3/7/2026).
BUPATI KIRIM SURAT TEGAS, KSOP SIAP BERGERAK
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, mengirimkan surat penegasan bernomor 970/Bapenda/680/VI/2026 kepada KSOP Kelas III Labuan Bajo. Surat tersebut memuat imbauan serius. Seluruh kapal wisata yang beroperasi di perairan Manggarai Barat harus segera memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah.
Bupati juga memasukkan permintaan penting dalam surat tersebut. Ia meminta bukti pembayaran pajak sebagai salah satu syarat mutlak. Syarat ini berlaku dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB). Kebijakan ini jelas menjadi terobosan. Para pengusaha kapal wisata akan berpikir dua kali sebelum mengabaikan kewajiban mereka.
Menanggapi hal ini, Stephanus langsung merespons dengan sigap. KSOP tidak hanya mendukung secara lisan. Mereka juga mengambil langkah konkret. Pihaknya mengimbau para pelaku usaha untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban mereka.
“KSOP meminta pelaku usaha menyelesaikan dahulu kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk kewajiban ke Pemda. Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab. Jika Pemkab menyampaikan bukti pelanggaran, pasti kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
KERJA SAMA STRATEGIS DEMI LABUAN BAJO YANG LEBIH BAIK
Kolaborasi antara KSOP dan Pemkab Manggarai Barat ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Surat penegasan bupati merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Wisata Bahari. Rapat tersebut digelar pada 18 Juni 2026 lalu. Dalam forum itu, berbagai permasalahan terkait pengelolaan wisata bahari di Labuan Bajo dibahas secara mendalam.
Surat tersebut juga memuat informasi menarik. Pemerintah membentuk satuan tugas atau satgas optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Satgas ini akan melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh kapal wisata di Manggarai Barat. Artinya, setiap kapal yang beroperasi berada di bawah pantauan ketat. Tidak ada lagi celah bagi mereka yang mencoba menghindari kewajiban pajak.
Bayangkan, Labuan Bajo dikenal sebagai gerbang menuju keindahan Taman Nasional Komodo. Destinasi ini juga menjadi pintu masuk ke berbagai tempat eksotis lainnya. Tentu kawasan ini membutuhkan pengelolaan yang profesional. Pajak yang terkumpul dari kapal-kapal wisata akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Dana tersebut juga berguna untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, pajak meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.
OPTIMALISASI PAJAK UNTUK KEMAJUAN BERSAMA
Langkah berani Bupati Edistasius Endi patut diapresiasi. Kebijakan ini menjadikan kewajiban pajak sebagai syarat mutlak penerbitan SPB. Dengan demikian, kepatuhan para pengusaha kapal wisata meningkat secara signifikan. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menunggak. Mereka juga tidak bisa menghindari pajak yang seharusnya menjadi kontribusi bagi daerah.
KSOP pimpinan Stephanus Risdiyanto telah membuktikan komitmennya. Mereka mendukung kebijakan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar mendukung di atas kertas. Mereka memberikan imbauan langsung kepada pelaku usaha. Mereka juga siap menindaklanjuti setiap bukti pelanggaran yang disampaikan oleh Pemkab.
Pengawasan rutin oleh satgas optimalisasi pajak menjadi kunci keberhasilan program ini. Pengawasan yang ketat akan meminimalisir praktik-praktik curang. Misalnya, operasional kapal tanpa izin atau penghindaran pajak.
DAMPAK POSITIF BAGI DUNIA USAHA DAN WISATAWAN
Kebijakan ini membawa dampak positif bagi para pelaku usaha yang sudah taat pajak. Mereka yang selama ini menjalankan kewajiban dengan baik mendapatkan kepastian usaha yang lebih jelas. Mereka tidak perlu khawatir dengan persaingan tidak sehat dari kapal-kapal ilegal. Kapal-kapal yang tidak membayar pajak tentu merugikan.
Bagi wisatawan, kebijakan ini juga menjadi angin segar. Kepastian bahwa semua kapal wisata memenuhi kewajiban perpajakan menjamin kualitas layanan yang lebih baik. Pajak yang dibayarkan oleh para pengusaha kapal akan kembali digunakan untuk meningkatkan fasilitas. Keamanan pelayaran juga akan lebih terjamin.
Setiap tahun, ribuan wisatawan mancanegara maupun domestik mengunjungi Labuan Bajo. Destinasi ini tentu membutuhkan tata kelola yang baik. Penerapan aturan pajak yang tegas dan konsisten membuat pengelolaan destinasi ini semakin profesional. Para tamu akan mendapatkan pelayanan terbaik.
KSOP DAN PEMKAB BERSINERGI TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
Sinergi antara KSOP dan Pemkab Manggarai Barat menjadi contoh nyata. Kolaborasi antarinstitusi ini menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi daerah. Selama ini, pendapatan dari sektor pajak kapal wisata mungkin belum optimal. Kini, kedua institusi menggarao sektor ini secara serius.
Kepala KSOP memastikan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemkab. Mereka akan membahas setiap temuan pelanggaran secara bersama-sama. Komunikasi yang baik antara kedua institusi ini menjadi fondasi penting. Fondasi ini mendukung keberhasilan program optimalisasi pajak daerah.
“Dukungan penuh dari KSOP ini sangat berarti bagi kami,” tegas Bupati dalam pesannya. Kami akan terus berkoordinasi dan saling mendukung. Tujuannya demi tertibnya pengelolaan wisata bahari di Manggarai Barat.
Kebijakan yang jelas dan pengawasan yang ketat membuat masa depan Labuan Bajo semakin cerah. Destinasi wisata bahari kelas dunia ini akan semakin profesional. Semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat merasakan manfaatnya. Labuan Bajo siap melesat menjadi contoh pengelolaan wisata bahari yang profesional. Pengelolaan ini juga berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Kebijakan ini baru awal dari perubahan besar. Saksikan bagaimana Labuan Bajo bertransformasi menjadi destinasi wisata yang tertib, profesional, dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Pantau terus perkembangannya!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
