Checkbind.com – Kepolisian Korea Selatan mengumumkan penuntutan terhadap tujuh pejabat Kementerian Transportasi pada Kamis (27/8/2026). Kasus ini berkaitan erat dengan kecelakaan maut pesawat Jeju Air pada 2024. Insiden nahas tersebut merenggut nyawa 179 orang. Polisi menemukan bukti kuat adanya pemalsuan dokumen resmi yang melibatkan para pejabat tinggi itu.
Sebelum insiden terjadi, pesawat Boeing 737-800 milik Jeju Air terbang dengan kondisi normal. Kecelakaan tragis itu menimpa pesawat di Bandara Internasional Muan. Bandara ini berada di wilayah selatan Korea Selatan. Pesawat meluncur keluar dari landasan pacu dengan kecepatan tinggi. Roda pendaratan (landing gear) gagal terbentang dengan sempurna saat mendarat. Pesawat kemudian menabrak struktur bangunan beton di ujung landasan. Api langsung menyambar dan membakar pesawat dengan hebat. Pemandangan mengerikan itu menyita perhatian dunia internasional.
Dari 181 penumpang dan kru yang berada di dalam kabin, hanya dua orang yang selamat dari tragedi mematikan ini. Tim penyelidik dari otoritas penerbangan menemukan jejak hantaman burung (bird strike) pada kedua mesin pesawat. Hantaman burung itu diduga memicu kegagalan sistem hidrolik secara bertahap. Dua kotak hitam (black box) berhenti merekam sekitar empat menit sebelum kecelakaan terjadi. Kondisi ini menyulitkan proses investigasi secara signifikan. Publik pun melontarkan berbagai spekulasi mengenai penyebab hilangnya rekaman penting tersebut.
Skandal pemalsuan dokumen dan struktur beton yang mematikan
Laporan AsiaOne pada Kamis mengutip pernyataan sejumlah pakar penerbangan internasional. Para pakar menilai struktur beton di Bandara Muan memperparah dampak kecelakaan secara luar biasa. Menurut mereka, bangunan beton itu seharusnya menggunakan material yang mudah hancur (breakable). Material keras justru memperbesar risiko korban jiwa saat benturan terjadi. Desain yang lemah ini menjadi sorotan tajam setelah tragedi terjadi.
Bangunan beton itu berisikan antena localizer yang sangat vital. Perangkat ini memandu pesawat saat mendarat, terutama di kondisi cuaca buruk. Namun, para pakar menegaskan bahwa desain localizer di bandara itu melanggar standar keselamatan internasional. Mereka menduga adanya kelalaian serius dalam perencanaan infrastruktur tersebut. Kelalaian ini mungkin terjadi sejak tahap konstruksi awal.
Pada Kamis, kepolisian mengungkap fakta mengejutkan lainnya kepada wartawan. Tujuh pejabat Kementerian Transportasi terlibat aktif dalam penyusunan pernyataan media resmi. Dalam pernyataan itu, para pejabat mengklaim bahwa sistem localizer sesuai dengan regulasi domestik dan internasional. Namun, penyelidikan membuktikan klaim itu adalah kebohongan publik. Mereka sengaja menyesatkan masyarakat untuk melindungi institusi.
Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, polisi melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Mereka meminta jaksa menjerat ketujuh pejabat dengan dakwaan pemalsuan dokumen resmi. Jika pengadilan menyatakan mereka bersalah, para pelaku menghadapi hukuman penjara hingga tujuh tahun. Menanggapi pengumuman ini, Kementerian Transportasi Korea Selatan memilih bungkam total. Mereka tidak memberikan komentar apapun kepada media. Sikap diam ini semakin mencurigakan publik dan menguatkan dugaan adanya konspirasi.
Penyelidikan melebar ke 70 orang dan protes keras keluarga korban
Selain ketujuh pejabat tersebut, polisi menyelidiki hampir 70 orang lainnya secara intensif. Investigasi mencakup teknisi lapangan, pengawas proyek, dan jajaran pengelola Bandara Muan. Mereka menyelidiki semua pihak yang terlibat dalam pemasangan localizer dari hulu ke hilir. Otoritas ingin mengungkap seluruh mata rantai kesalahan yang mungkin terjadi. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan karena banyaknya saksi dan dokumen.
Otoritas mencatat kecelakaan Jeju Air sebagai bencana penerbangan paling mematikan di Korea Selatan sejak 1997. Meskipun korban jiwa sangat besar, otoritas belum mengumumkan penyebab resmi kecelakaan hingga detik ini. Mereka juga belum memproses satu pun pihak di pengadilan meski sudah lewat setahun. Penyelidikan berlangsung lebih dari satu tahun tanpa kejelasan hukum yang memadai. Keluarga korban mulai kehilangan kesabaran dengan lambatnya proses ini.
Sebelumnya, Badan Penyelidikan Kecelakaan Penerbangan dan Kereta Api sempat merencanakan pengumuman hasil awal tahun lalu. Temuan awal menunjukkan kedua mesin pesawat mengalami bird strike secara bersamaan. Pilot mematikan salah satu mesin yang rusak lebih ringan sebelum pendaratan darurat. Namun, temuan yang mengarah ke dugaan human error ini memicu protes keras di mana-mana. Keluarga korban dan asosiasi pilot menggelar demo besar-besaran di depan gedung pemerintah.
Keluarga korban dan pilot menuduh otoritas mengalihkan tanggung jawab kepada mendiang pilot yang gugur. Mereka menganggap temuan awal itu sebagai upaya melindungi institusi dari tuntutan hukum. Tuduhan itu bertujuan menghindari ganti rugi besar dan pertanggungjawaban moral. Akibat protes meluas, badan penyelidik membatalkan pengumuman tersebut secara mendadak. Mereka memilih melakukan investigasi ulang yang lebih komprehensif dan independen. Keluarga korban menyambut lega keputusan ini, namun tetap mempertanyakan transparansi proses investigasi ke depan.
Tuntutan keadilan dan harapan keluarga korban
Hingga kini, keluarga korban terus berjuang tanpa lelah mencari keadilan. Mereka meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang lalai, termasuk pejabat tinggi. Mereka berharap proses hukum berjalan transparan dan objektif tanpa intervensi politik. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi, apalagi pejabat negara yang seharusnya melayani publik. Mereka juga mendesak evaluasi total terhadap struktur beton di Bandara Muan. Perbaikan infrastruktur penting untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.
Publik Korea Selatan terus memantau perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Banyak pihak menilai kasus pemalsuan dokumen ini hanyalah puncak gunung es. Sistem penerbangan dan infrastruktur bandara di negara itu menyimpan banyak celah berbahaya. Kasus ini mendorong pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor transportasi udara. Hanya waktu yang membuktikan apakah keadilan benar-benar terwujud dalam kasus tragis ini. Namun, satu hal yang pasti, tujuh pejabat tersebut kini berada dalam pusaran badai hukum yang tidak terhindarkan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
