JAKARTA, Checkbind.com – Kejaksaan Agung membongkar fakta baru yang mencengangkan. Ternyata, dua pengiriman material logam tanah jarang milik PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) sudah lebih dulu lolos dari pengawasan. Pengiriman itu terjadi sebelum 15 kontainer berhasil mereka sita di Batam. Wah, ini benar-benar skandal besar!
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) langsung bergerak cepat. Mereka terus menelusuri dua pengiriman yang sudah lolos tersebut. Direktur Penyidikan Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan hal ini di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (8/7/2026). “Memang ada dua pengiriman lain yang sudah lolos,” ujar Syarief tegas.
Penyidik masih memburu tujuan ekspor kedua pengiriman itu. Mereka juga belum mengetahui pasti jumlah material yang telah dikirim. “Kami telusuri kemarin selain yang ditahan di Batam, ada dua pengiriman lain yang lolos. Itu sedang kami telusuri ke mana ekspornya,” jelas Syarief di hadapan awak media.
Beruntung, 15 kontainer di Batam belum sempat keluar dari Indonesia. Petugas berhasil menghentikan pengiriman tersebut tepat waktu. Kontainer-kontainer itu berisi sekitar 390 ton tanah ikutan tambang timah. Para pelaku memakai nama samaran komoditas ilmenit untuk mengelabui petugas.
Penyidikan mendalam mengungkap fakta mengejutkan. Material itu ternyata mengandung logam tanah jarang. Negara melarang ekspor mineral strategis jenis ini. “Yang ditahan di Batam itu 15 kontainer. Jumlah tanahnya sekitar 390 ton. Di dalamnya mengandung mineral tanah jarang,” ungkap Syarief.
Namun, penyidik belum memastikan kadar logam tanah jarang dalam material tersebut. Mereka masih menanti hasil penelitian laboratorium. Semua pihak pun menunggu hasil uji lab dengan rasa penasaran tinggi.
Kejaksaan sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah IS selaku perwakilan PT PMM. Lalu ada GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo. Terakhir, JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang.
Modus operandi mereka cukup licik. IS meminta GP memanipulasi hasil uji laboratorium. GP sengaja tidak mencantumkan kandungan logam tanah jarang. Dengan begitu, material bisa lolos sebagai komoditas ilmenit biasa. Sementara itu, JK tetap menerbitkan dokumen ekspor. Padahal ia sudah mengetahui kandungan mineral strategis dalam barang tersebut. Tindakan ketiga tersangka ini sangat merugikan negara.
PT PMM pun bisa melakukan ekspor ilegal berulang kali. Mereka mengirim logam tanah jarang tanpa izin resmi. Negara pun kehilangan sumber daya alam berharga. Saat ini, BPKP masih menghitung kerugian keuangan dan perekonomian negara. Nilainya pun belum diketahui pasti.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ikut mengungkap kasus ini. Mereka menemukan dugaan pelanggaran dokumen ekspor. TNI Angkatan Laut juga menindak kontainer berisi mineral di Dermaga Kodaeral IV Batam.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, memberikan penjelasan. Pemeriksaan menyasar 15 dari 25 kontainer yang ada. Petugas mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor. Hasilnya, mereka menemukan indikasi pelanggaran dokumen. “Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran dokumen ekspor,” kata Barita pada Kamis (28/5/2026).
Kasus ini menjadi perhatian serius publik. Ekspor ilegal logam tanah jarang mengancam kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Kejagung berkomitmen mengusut tuntas kasus ini. Masyarakat pun mendukung langkah tegas aparat hukum. Semoga para pelaku mendapat hukuman setimpal!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
