JAKARTA, Checkbind.com – KDM Tantang KPAI: Jangan Cuma Kritik!. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tak akan mampu menyelesaikan persoalan anak jika hanya sibuk mengkritik kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer. “Kalau KPAI terus fokus pada urusan teknis seperti tempat tidur dan hal sepele lainnya, masalah anak bermasalah tidak akan pernah tuntas,” tegas Dedi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dedi mendorong KPAI untuk turun tangan langsung menangani akar permasalahan anak remaja. “Di Jabar, banyak remaja bermasalah. KPAI harus ambil bagian, bantu selesaikan problem mereka—entah itu di rumah, sekolah, atau yang memicu tindak kriminal,” ujarnya.
Ia menegaskan, program pengiriman pelajar ke barak militer akan tetap berjalan. Bahkan, 273 siswa akan menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, pada Selasa (20/5/2025). “Setelah ini, akan ada angkatan baru. Target kami bisa mencapai 5.000 peserta, bahkan 15.000-20.000 jika kolaborasi dengan kabupaten/kota berjalan,” paparnya. “Nah, KPAI mau ambil berapa anak untuk dibina?” tantang Dedi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengungkapkan fakta mengejutkan: pelajar yang dikirim ke barak militer hanya berdasarkan rekomendasi guru BK, bukan asesmen psikolog profesional. “Ini temuan serius. Bahkan, tiga SMP negeri di Purwakarta tidak punya guru BK sama sekali. Lalu, atas dasar apa anak-anak ini dipilih?” tanya Jasra dalam konferensi pers via Zoom, Jumat (16/5/2025).
Hasil wawancara KPAI dengan peserta di barak Purwakarta dan Lembang mengungkap, penyimpangan perilaku anak sering dipicu oleh keluarga broken home, pengasuhan tidak optimal, hingga pengaruh lingkungan. “Banyak anak yang orang tuanya bercerai, tinggal jauh dari keluarga, atau mencari figur ayah. Ditambah minimnya bimbingan konseling, masalahnya semakin kompleks,” jelas Jasra.
Baca Juga: PT Telkom Indonesia: Kami Menghormati Penyidikan Kejaksaan
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyoroti risiko pelanggaran hak anak dalam program ini. “Tanpa asesmen psikolog, program ini berpotensi melanggar hak anak. Faktanya, 6,7% peserta bahkan tidak tahu alasan mereka dikirim ke barak,” ungkap Ai.
Ia mendesak pemerintah menyediakan psikolog dan pekerja sosial yang memadai. “Layanan konseling anak harus maksimal. Jangan sampai program bagus justru jadi bumerang karena prosedur yang abal-abal,” tegasnya.
Di satu sisi, Dedi bersikukuh program barak militer adalah solusi konkret. Di sisi lain, KPAI menuntut pendekatan lebih profesional. Pertanyaannya sekarang: mana yang lebih prioritas—disiplin ala militer atau rehabilitasi berbasis psikologis?
