ACEH UTARA, Checkbind.com – Kasus korupsi dana desa mengguncang Aceh Utara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara melayangkan dakwaan terhadap seorang kepala desa. Nilai kerugian negara mencapai Rp 629,7 juta. Ironisnya, uang rakyat yang seharusnya membangun desa justru raib.
Dakwaan berat itu resmi dibacakan Jaksa Penuntut Umum Muhammad Furqan Ismi. Adapun persidangan berlangsung sengit pada Senin (6/7/2026). Bahkan, suasana ruang sidang mencekam. Di tengah ketegangan itu, jaksa mulai mengungkap modus operandi tersangka. Tak heran, sidang ini menyedot perhatian publik. Sebab, dana tersebut bersumber dari APBN dan APBK.
Muhammad Nasir menjabat sebagai Keuchik Gampong Pulo Drien Beukah. Adapun wilayahnya berada di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, ia memegang jabatan periode 2017-2023. Namun kini, pria itu mendekam di Lapas Kelas IIB Lhoksukon. Akibatnya, ia mengikuti persidangan secara virtual. Di ruang sidang, wajahnya tampak lesu. Di hadapannya, jaksa membacakan seluruh dakwaan. Dengan begitu, nasibnya kini berada di tangan majelis hakim.
Lantas, apa yang mendasari dakwaan terhadap kepala desa tersebut?
Mari telusuri bersama! Jaksa Penuntut Umum dengan lantang mengungkap fakta. Terdakwa diduga melakukan korupsi. Pengelolaan dana desa menjadi sasaran. Dana itu bersumber dari APBN dan APBK Aceh Utara. Kasus ini mencakup tiga tahun anggaran. Periode tersebut dimulai 2020 hingga 2022. Selama tiga tahun berturut-turut, sang kades memanipulasi laporan. Ia pun menciptakan proyek-proyek fiktif.
Perhatikan besaran dana yang dikelola terdakwa! Angkanya sangat signifikan. Tahun 2020, aliran dana mencapai Rp 1,07 miliar. Tahun 2021, jumlahnya Rp 767,56 juta. 2022, tercatat Rp 730,74 juta. Total keseluruhan mencapai miliaran rupiah. Dana sebesar itu seharusnya mensejahterakan warga. Namun, praktik korupsi justru merajalela.
Jaksa membeberkan fakta mengejutkan. Penyimpangan serius terjadi dalam penggunaan dana. Modus operandinya beragam dan terstruktur.
Apa saja bentuk penyimpangan yang berhasil diungkap?
Persidangan berlangsung alot. Di ruang sidang, jaksa menguraikan berbagai bentuk penyimpangan. Akibatnya, fakta-fakta yang terungkap membuat publik geram. Contohnya, kegiatan proyek tidak sesuai realisasi di lapangan. Bahkan, dana desa mengalir untuk kepentingan pribadi sang kades. Pada akhirnya, temuan mencengangkan pun disampaikan di hadapan majelis hakim.
Pertama, proyek rehabilitasi rumah fakir miskin. Program itu ternyata fiktif belaka. Warga kurang mampu seharusnya menikmati program ini. Namun, laporan dan pelaksanaan tidak sesuai. Kedua, pembersihan saluran irigasi. Proyek ini juga hanya ada di atas kertas. Padahal, saluran irigasi sangat vital bagi para petani. Ketiga, penguasaan dana desa oleh terdakwa. Ia menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan masyarakat.
Muhammad Furqan Ismi menyampaikan temuan audit dengan suara lantang. “Berdasarkan laporan audit Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, kerugian negara mencapai Rp629,7 juta lebih!” Ucapan itu bagaikan palu godam. Ruang persidangan terasa mencekam. Kejahatan oknum kepala desa sangat serius.
Jaksa Penuntut Umum bergerak cepat. Ia mendakwa terdakwa secara subsideritas. Dakwaan primair menjerat terdakwa. Pasal yang digunakan sangat berat. Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia juga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang itu sudah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2001. Kedua aturan itu mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa memastikan pasal-pasal tersebut menjerat pelaku.
Jaksa juga menyiapkan dakwaan subsidair. Dakwaan ini tak kalah berat. Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b. Ia juga melanggar Ayat (2) dan Ayat (3). Semua tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang itu diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa juga menjerat dengan UU Nomor 1 Tahun 2026. Aturan itu mengatur penyesuaian pidana. Publik optimis terdakwa menerima hukuman setimpal.
Majelis hakim diketuai M Jamil. Selanjutnya, mereka menjadwalkan sidang lanjutan. Adapun sidang berikutnya berlangsung Senin, 13 Juli. Pada agenda itu, agenda utama adalah pembuktian dari penuntut umum. Untuk itu, jaksa akan menghadirkan puluhan saksi. Tak hanya itu, puluhan dokumen bukti juga disiapkan. Dengan demikian, semua itu menguatkan dakwaan. Di sisi lain, publik diprediksi memadati ruang sidang. Sebab, mereka ingin menyaksikan proses peradilan yang adil dan transparan.
Kasus ini menjadi momentum penting. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memberi efek jera. Selain itu, para koruptor dana desa pantas mendapat ganjaran. Di sisi lain, pengadilan diharapkan memutuskan hukuman seadil-adilnya. Dengan demikian, tujuannya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ke depannya, pengelolaan dana desa harus lebih baik. Akhir kata, semoga keadilan benar-benar tegak!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
