JAKARTA, Checkbind.com – Ternyata, sekadar menegakkan hukum tidak akan otomatis memberantas truk Over Dimension and Over Loading (ODOL) dari jalanan. Muhammad Akbar, pakar transportasi berpengalaman, mengungkap fakta mengejutkan bahwa kebijakan Zero ODOL yang hanya mengandalkan sanksi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menghadapi penolakan dari pelaku industri.
“Bayangkan, industri angkutan barang ini sudah bekerja dengan margin untung super tipis,” tegas Akbar dalam rilis resminya, Senin (9/5/2025). Makanya, dia mendesak pemerintah untuk lebih adil: “Tegas ke pelanggar, tapi juga kasih insentif buat yang patuh.”
Jangan Cuma Ngomong, Buktikan dengan Apresiasi Nyata!
Akbar yang dulu memimpin Dinas Perhubungan DKI Jakarta era Jokowi ini membongkar realita pahit. “Banyak pengusaha angkutan sudah keluar duit gila-gilaan cuma buat patuh aturan,” ungkapnya. “Mereka rela bongkar pasang karoseri, potong muatan, sampai beli truk baru yang harganya selangit!”
“Selama ini cuma dapat pujian kosong, tanpa insentif yang benar-benar meringankan,” sindirnya. Padahal, menurut pengalamannya, insentif konkret justru kunci utama untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang.
Akbar yang dikenal jago urusan kebijakan transportasi ini memaparkan solusi cerdas:
- Diskon gila-gilaan di tol khusus untuk truk non-ODOL
- BBM murah meriah buat armada yang sudah patuh standar
- Servis murah di bengkel langganan pemerintah biar truk selalu fit
- Pinjaman bunga rendah buat gantiin truk ODOL tanpa bikin pusing
- Keringanan pajak tahunan buat pengusaha yang taat aturan
“Kita bisa kemas insentif ini dalam berbagai bentuk, asalkan bisa memacu semangat pengusaha untuk patuh aturan,” jelas pakar transportasi yang kerap menjadi narasumber kebijakan ini.
baca juga: Gaya-Baru-Pesawat-Kepresidenan-Era-Prabowo
Sebelumnya, pemerintah sudah gebrak-gebrak luncurkan sosialisasi Zero ODOL mulai 1 Juni 2025. Program ini akan jalan selama 30 hari sebelum operasi penindakan dimulai.
Irjen Pol Agus Suryonugroho, sang Kapolda yang jago urusan lalu lintas, bilang tegas: “Kita fokus dulu ngumpulin data akurat tentang truk ODOL di seluruh Indonesia.” Data inilah yang nantinya jadi senjata utama Operasi Patuh 2025 di Juli nanti.
Sosialisasi Dulu, Baru Tebar Sanksi
Akbar yang tahu betul seluk-beluk transportasi ini bilang, pendekatan bertahap ini sudah tepat. “Kami jamin pelaku usaha akan patuh tanpa gulung tikar asalkan pemerintah tegas sekaligus memberikan insentif,” tegasnya.
Jadi selain hukum yang keras, pemerintah harus siapkan juga “wortel” buat pengusaha yang baik. “Media pasti akan terus mencari ahli seperti saya karena tanpa insentif menarik, mustahil tercipta perubahan yang permanen,” tegas sang pakar menutup wawancara.
Pantau terus perkembangan terbaru kebijakan Zero ODOL hanya di Checkbind.com – Media Transportasi Terpercaya!
