Checkbind.com – dedi Mulyadi, justru terlihat santai menanggapi laporan yang dilayangkan seorang warga Babelan, Kabupaten Bekasi, terkait program barak militer pelajar yang ia gagas.
upaya kriminalisasi terhadap saya harus kita hadapi dengan kepala dingin.” Kita hadapi saja dengan rileks,” ujar dalam video viral di media sosial, Sabtu (7/6/2025). Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi ulang oleh checkbind.com.
Dedi meyakini program barak militernya sebagai bentuk cinta kepada rakyat Jawa Barat, khususnya generasi muda. Ia ingin mencetak pemuda-pemudi unggul yang mampu bersaing di berbagai bidang. “Saya yakin ini upaya tulus untuk mencintai warga Jabar, terutama anak mudanya. Saya ingin mereka jadi generasi hebat—penguasa teknologi, industri, pertanian, peternakan, kelautan, hingga wirausaha,” tegasnya.
Laporan ke Bareskrim: Melanggar Hak Anak?
Sebelumnya, seorang warga bernama Adhel Setiawan melaporkan Dedi ke Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025). Ia menilai program barak militer melibatkan anak-anak dalam kegiatan bermuatan militer, yang menurutnya melanggar Pasal 76H UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Di Pasal 76 jelas melarang anak terlibat dalam hal berbau militer, baik langsung maupun tidak langsung,” jelas Adhel kepada Checkbind.com. Ia mengklaim memiliki legal standing sebagai orang tua siswa di Jawa Barat.
Tak hanya itu, Adhel juga menyebut program ini tak punya dasar hukum jelas. Bahkan, sebelumnya ia sudah melaporkan Dedi ke Komnas HAM karena dianggap melanggar hak anak.
Dedi Tegaskan: Ini untuk Bentuk Karakter, Bukan Militerisasi
Meski mendapat kritik, Mulyadi bersikukuh bahwa program barak militer bertujuan membangun karakter dan kedisiplinan pemuda, bukan untuk militerisasi.
Sampai saat ini, Bareskrim Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.
Program barak militer pelajar ini jelas memicu pro-kontra. Di satu sisi, dedi Mulyadi berargumen bahwa kegiatan ini penting untuk melatih mental dan disiplin generasi muda. Namun, di sisi lain, kritikus seperti Adhel menilai langkah ini berisiko mengarahkan anak pada nuansa militer yang tidak sesuai dengan perlindungan anak.
Pertanyaannya: Apakah program ini benar-benar edukatif atau justru berpotensi melanggar hak anak?
Beberapa pakar pendidikan menyatakan, pelatihan kedisiplinan bisa dilakukan tanpa harus mengadopsi metode militer. Namun, Dedi tampaknya tetap pada pendiriannya bahwa pendekatan ini efektif untuk membentuk generasi tangguh.
Di media sosial, warganet terbelah. Ada yang mendukung penuh, tapi tak sedikit yang mempertanyakan urgensi program ini. “Kalau tujuannya baik, kenapa harus pakai metode militer? Apa nggak ada cara lain?” tanya salah satu netizen.
Sementara itu, orang tua siswa juga terlihat masih gamang. Sebagian setuju karena ingin anaknya lebih disiplin, tapi sebagian lain khawatir dengan dampak psikologisnya.
Dengan laporan yang sudah masuk ke Bareskrim dan Komnas HAM, tekanan terhadap Dedi Mulyadi mungkin akan meningkat. Namun, Gubernur yang dikenal blak-blakan ini tampaknya tak gentar. “Saya nggak akan mundur selama ini untuk kebaikan Jawa Barat,” ucapnya dalam kesempatan terpisah.
Masyarakat pun menanti langkah Bareskrim selanjutnya—apakah pihak kepolisian akan memproses laporan ini secara hukum atau hanya menganggapnya sebagai bentuk protes biasa.
Baca juga: Survei Indikator
dedi Mulyadi tetap yakin dengan langkahnya, sementara kritikus menuntut pertanggungjawaban hukum. Satu hal yang pasti: polemik ini belum akan selesai dalam waktu dekat.
Kunjungi checkbind.com untuk laporan lengkap atau pantau terus media sosial Pemprov Jabar untuk perkembangan terbaru.
