Checkbind.com – Kabar mengejutkan mendadak mengguncang warga Kota Solo! Pemerintah Kota Solo mengambil langkah sangat berani hari ini. Mereka menata ulang alur distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Pihak Pertamina Patra Niaga mendukung penuh aksi penertiban besar-besaran tersebut.
Area Manager Comm Rel & CSR RJBT Subhan Amrullah memberikan pernyataan resmi. Beliau merespons rencana Wali Kota Solo Respati Ardi secara terbuka. Sang Wali Kota akan menerbitkan Surat Edaran larangan jual Pertalite eceran. Subhan menyambut positif kebijakan tegas pemerintah daerah pada Selasa (10/11/2026).
Subhan menegaskan pentingnya aksi penertiban pasar energi lokal tersebut. Pemerintah harus menjamin penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan hukum. Selain itu, petugas lapangan wajib memblokir oknum nakal dari pasar eceran. Pihak tidak bertanggung jawab tidak boleh mengambil untung sepihak.
Selanjutnya, Pertamina mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Rakyat kecil harus mengantongi manfaat bantuan energi negara secara nyata. Oleh sebab itu, regulasi baru ini melindungi hak masyarakat miskin. Pemerintah menghentikan kebocoran kuota subsidi BBM di tingkat bawah.
Langkah Pertamina Awasi Penyaluran BBM Subsidi
Pertamina Patra Niaga terus mengencangkan barisan pengawasan di lokasi SPBU. Pihaknya menghentikan potensi penyimpangan distribusi BBM sejak dari pintu awal. Oleh karena itu, Pertamina menggandeng Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum. Mereka juga mengajak Hiswana Migas untuk mengawal operasi pengawasan lapangan.
Selain itu, tim lapangan mengoperasikan sistem transaksi digital secara ketat. Pertamina mewajibkan penggunaan QR Code untuk mendata seluruh transaksi pembelian. Teknologi barcode ini mampu mendeteksi pola pembelian yang tidak wajar. Petugas SPBU dapat mengendus indikasi kecurangan dengan sangat cepat dan akurat.
Subhan Amrullah membeberkan detail pengawasan ketat tersebut saat wawancara mendalam. “Kami mencatat transaksi secara digital memakai QR Code atau Barcode. Tim mengawasi pola pembelian yang tidak lazim di SPBU. Kami juga menindak tegas setiap indikasi penyalahgunaan BBM subsidi,” tegas Subhan.
Apabila tim menemukan indikasi pelanggaran, Pertamina segera menggelar penelusuran lapangan. Petugas mengumpulkan bukti-bukti transaksi mencurigakan di lokasi SPBU terkait. Setelah itu, Pertamina berkoordinasi erat dengan instansi penegak hukum. Semua pihak bergerak cepat sesuai kewenangan masing-masing.
Mengenai sanksi pelanggar, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tindakan tegas berjenjang. Manajemen akan melancarkan proses pembinaan kepada SPBU yang nakal. Jika SPBU terbukti melanggar aturan, Pertamina menjatuhkan sanksi pemutusan pasokan. Langkah ini memberi efek jera bagi pengelola SPBU nakal.
Pertamina menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan pasal klausul kontrak resmi. Lembaga penyalur wajib mematuhi seluruh ketentuan distribusi BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, aturan ikatan kerja sama menjadi dasar hukum penindakan. Pertamina tidak memberi toleransi bagi pelanggar kontrak distribusi energi.
Sementara itu, aparat penegak hukum mengambil alih kasus tindak pidana. Kepolisian memproses hukum para spekulan atau penimbun BBM secara tegas. Undang-undang mengatur penanganan pidana bagi oknum penyalahguna barang subsidi negara. Oleh karena itu, pelanggar hukum harus bersiap menghadapi ancaman pidana.
Akhirnya, Subhan Amrullah menyampaikan imbauan penting kepada seluruh warga Solo. “Masyarakat wajib membeli BBM sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Kami melarang keras warga menimbun BBM bersubsidi. Jangan menjual kembali Pertalite karena merusak distribusi energi rakyat,” ujar Subhan.
Respati Bakal Larang Pertalite Dijual Eceran
Sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan rencana larangan Pertalite eceran. Beliau menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk segera menyusun draft Surat Edaran. Regulasi Pemkot Solo ini menghentikan total ruang gerak pedagang eceran. Pemerintah kota melindungi kuota subsidi BBM agar tidak bocor.
“SPBU resmi Pertamina menjadi satu-satunya tempat penjualan barang bersubsidi. Kami menerbitkan Surat Edaran dari Dinas Perdagangan kota. Aturan melarang keras pedagang retail eceran menjual Pertalite bersubsidi,” tegas Respati di SPBU Laweyan, Senin (9/11/2026).
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
