Checkbind.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat keputusan sangat mengejutkan publik. Selanjutnya, pihak otoritas mendadak memindahkan 115 narapidana dari Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat. Pasalnya, tim petugas langsung mengawal ketat rombongan warga binaan tersebut. Kemudian, petugas membawa mereka menuju Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Alhasil, langkah drastis ini bertujuan menghentikan aksi kejahatan di dalam sel. Selain itu, pihak otoritas ingin menegakkan ketertiban secara menyeluruh di seluruh fasilitas tahanan. Oleh sebab itu, proses evakuasi berjalan secara kilat, terencana, dan sangat rahasia.
Selanjutnya, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, memberikan penjelasan resmi. Bahkan, pihak Ditjenpas menegaskan bahwa pemindahan ini menyasar para narapidana pembuat keonaran. Sebab, rombongan tersebut mencakup para napi yang menggelar pesta narkoba di Rutan Depok. Tak hanya itu, kejadian geger tersebut sempat terekam kamera telepon genggam milik tahanan. Kemudian, rekaman video aksi hura-hura tersebut mendadak viral di media sosial pada Sabtu (3/10/2026) lalu. Oleh karena itu, publik melontarkan kritik sangat tajam kepada pengelola rutan atas kelalaian tersebut.
“Oleh sebab itu, kami memindahkan 115 narapidana dari Rutan Depok secara terukur dan disiplin. Selain itu, kami menyertakan para napi yang beraksi dalam video viral pesta narkoba kemarin. Lagipula, kami sudah menggeser mereka semua ke Pulau Nusakambangan tanpa penundaan,” tegas Tatan dalam keterangan resmi pada Kamis (8/10/2026).
Kemudian, Tatan menerangkan skema penataan ratusan warga binaan di tempat baru tersebut. Selanjutnya, pihak pengelola lapas akan membagi para napi berdasarkan kadar pelanggaran yang mereka perbuat. Oleh karena itu, setiap tahanan akan menghuni fasilitas yang sesuai tingkat risiko masing-masing. Maka dari itu, langkah sistematis ini akan mengoptimalkan proses pembinaan mental serta moral warga binaan.
Pasalnya, kawasan Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan memiliki sistem keamanan sangat canggih dan ketat. Selain itu, pengelola mengoperasikan tingkatan super maximum security bagi napi berisiko paling tinggi. Di samping itu, kawasan isolasi ini mengelola unit maximum security dan medium security. Bahkan, pengelola juga mengoperasikan area minimum security untuk tahap pembinaan akhir para tahanan.
“Dengan demikian, langkah tegas ini memberikan efek jera yang sangat nyata bagi seluruh napi. Selain itu, tindakan drastis ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba melanggar aturan. Oleh sebab itu, kami membuktikan ketegasan penuh kepada masyarakat luas. Bahkan, kami tidak pernah main-main terhadap warga binaan yang berani melanggar aturan. Alhasil, kami juga akan menindak tegas pegawai yang melakukan penyelewengan jabatan,” ucap Tatan.
Tak hanya mengasingkan ratusan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengusut tuntas keterlibatan pihak internal. Selanjutnya, pihak otoritas menggelar pemeriksaan maraton terhadap lima pegawai Rutan Depok. Pasalnya, tim inspektorat terus menggali potensi kelalaian para petugas piket di lapangan. Oleh karena itu, langkah cepat ini bertujuan membongkar celah pengawasan yang berada di dalam rutan.
Lebih lanjut, Tatan membocorkan bahwa satu oknum pegawai sudah masuk tahap proses hukum resmi. Sebab, penyidik Polres Metro Depok saat ini memproses kasus oknum tersebut secara pidana. Bahkan, pimpinan kementerian berpotensi memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Maka dari itu, tindakan tanpa kompromi ini menegaskan agenda pembersihan total di tubuh institusi pemasyarakatan.
“Oleh karena itu, kami masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Direktorat Kepatuhan Internal,” ungkap Tatan secara tegas.
Sementara itu, tim pemeriksa masih menginterogasi empat pegawai lainnya secara intensif dan mendalam. Selanjutnya, pihak inspektorat menuntut tanggung jawab penuh mereka selaku pejabat struktural rutan. Sebab, petugas menelusuri bagaimana barang haram dan telepon genggam mampu menembus penjagaan ketat. Oleh sebab itu, kelemahan manajemen pengawasan menjadi fokus evaluasi utama dalam investigasi ini.
Melihat skandal panas ini, Tatan kembali menyuarakan komitmen baja dari jajaran Ditjenpas. Bahkan, pihak Ditjenpas berjanji akan terus memburu serta menindak para pelanggar aturan di rutan maupun lapas seluruh Indonesia. Alhasil, pihak otoritas berupaya keras memulihkan kepercayaan publik secara menyeluruh. Sebab, tegaknya aturan hukum menjadi fondasi utama bagi seluruh jajaran pemasyarakatan nasional.
“Sebab itu, kami akan terus menindak tegas pegawai maupun warga binaan tanpa toleransi sedikit pun. Bahkan, kami sudah mengganjar hukuman disiplin kepada seribu lebih pegawai di seluruh Indonesia. Selain itu, kami sudah mencopot seratusan pegawai melalui mekanisme PTDH. Akhirnya, kami tidak akan pernah memberi angin segar bagi pelanggar aturan di semua UPT,” tutur Tatan.
Di samping itu, Tatan menyampaikan bahwa pihak Ditjenpas selalu mengukur jenis sanksi secara presisi. Selanjutnya, pihak Ditjenpas menyesuaikan penjatuhan sanksi berdasarkan tingkat dan kategori pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, setiap keputusan disiplin memiliki landasan hukum yang sangat kokoh dan transparan.
Sebab, jika seorang warga binaan terbukti melakukan tindak pidana baru, Ditjenpas menggandeng kepolisian. Selanjutnya, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera menyerahkan pelaku kepada penyidik Polri untuk proses hukum pidana. Dengan demikian, langkah koordinasi ini menjamin bahwa setiap kejahatan akan menerima balasan hukum yang sangat setimpal.
“Maka, jika napi terlibat langsung dalam tindak pidana, kami langsung memproses hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, kami berkoordinasi erat dengan pihak polda atau polres setempat. Namun, jika pelanggarannya tergolong ringan, kami akan menerapkan sanksi sesuai aturan internal Ditjenpas,” pungkas Tatan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
