JAKARTA, Checkbind.com — Akhirnya, kabar paling menggembirakan yang ditunggu jutaan pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia meledak pada Kamis (8/10/2026). Pasalnya, pemerintah merilis aturan krusial, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Lebih lanjut, kebijakan yang tenar dengan sebutan Perpres Ojol ini langsung menyita perhatian publik karena membawa angin segar bagi masa depan driver. Oleh sebab itu, keputusan bersejarah ini sanggup merombak total wajah industri transportasi daring.
Selanjutnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko menyampaikan pengumuman penting tersebut di Kompleks Parlemen pada hari Senin. Dalam keterangannya, beliau menegaskan bahwa pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum yang menyeluruh. Selain itu, Bambang Eko mengungkapkan bahwa aturan ini membentengi pelaku UMKM sekaligus menjamin jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi. Dengan demikian, negara hadir melindungi para pekerja transportasi yang selama ini rentan di jalanan.
Mengenai proses perancangannya, pemerintah dan DPR RI menggolongkan regulasi ini melalui kolaborasi yang sangat intensif. Sebagai hasilnya, aturan komprehensif ini merinci tata kelola tarif ojol, baik untuk angkutan penumpang maupun pengiriman barang dan makanan. Tak hanya itu, penataan batas tarif ini mencegah perusahaan aplikator menetapkan tarif sepihak yang merugikan pengemudi. Oleh karena itu, aturan baru ini bakal mengakhiri era ketidakpastian pendapatan driver.
Di samping itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Perpres anyar ini berhasil mengakomodasi seluruh aspirasi pekerja ojol. Terlebih lagi, beliau menegaskan bahwa parlemen mendengarkan dengan cermat setiap keluhan pengemudi yang selama ini sering terabaikan. Akibatnya, tim penyusun merancang draf Perpres ini berdasarkan realita lapangan yang dihadapi driver sehari-hari. Oleh sebab itu, DPR menjamin regulasi ini menjadi jawaban nyata atas perjuangan komunitas ojol.
Lebih detail lagi, Dasco menjelaskan bahwa penyusunan pasal-pasal ini melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang matang antar-lembaga. Pasalnya, pemerintah merumuskan formula aturan solid untuk mengawasi operasional ojol roda dua secara menyeluruh. Di samping mengatur skema tarif penumpang, barang, dan makanan, Perpres ini menetapkan lembaga pengampu secara tegas. Dengan demikian, negara kini mengawasi operasional ojek online secara ketat sehingga aplikator tak bisa sewenang-wenang.
Selanjutnya, Dasco memaparkan pembagian peran strategis di antara beberapa kementerian untuk mengawal implementasi aturan ini. Menurut pandangannya, pemerintah membagi wewenang secara proporsional agar setiap sektor transportasi daring tertangani secara profesional. Bahkan, masing-masing kementerian akan mengoperasikan fungsi pengawasan sesuai bidang utamanya. Sebagai hasilnya, ekosistem transportasi digital nasional diprediksi bakal berjalan jauh lebih tertib, transparan, dan adil.
Mengenai detail pembagian wewenang, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sebagai pengampu utama ekosistem ini. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memikul tanggung jawab mengatur angkutan orang beserta penetapan tarifnya. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital mengawasi sektor pengiriman barang dan makanan. Oleh karena itu, pembagian tugas yang jelas ini bakal mencegah tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Bila menengok ke belakang, kabar penyusunan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online ini memang sempat memicu perbincangan hangat. Hal ini terjadi karena masyarakat merindukan solusi atas persoalan pelik driver, mulai dari tarif rendah hingga ketiadaan jaminan sosial. Namun demikian, kabar gembira tersebut akhirnya menjadi kenyataan manis setelah pemerintah menepati janjinya merilis aturan ini. Alhasil, kecemasan driver kini berganti menjadi senyum optimisme.
Ternyata, penerbitan Perpres ini merupakan perwujudan komitmen nyata Presiden Prabowo Subianto kepada para pengemudi ojol. Sebab, beliau menyampaikan janji besar ini secara terbuka di hadapan ribuan pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh 2026. Oleh sebab itu, pengesahan regulasi ini membuktikan ketegasan Presiden Prabowo dalam membela nasib rakyat kecil. Dengan demikian, langkah berani Kepala Negara ini mendapat apresiasi luar biasa dari komunitas ojol.
Bahkan, momen bersejarah di Lapangan Monas pada Jumat (1/5/2026) lalu masih terekam jelas saat Presiden Prabowo naik ke mimbar pidato. Lantas, dengan penuh semangat, Presiden Prabowo mengumumkan keputusan strategis tersebut di hadapan massa buruh. Maka dari itu, beliau secara tegas menyatakan, “Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.” Sontak saja, massa buruh menyambut pernyataan tegas tersebut dengan gemuruh tepuk tangan dan sorak sorai antusias.
Selain mengumumkan penandatanganan Perpres, Presiden Prabowo saat itu menekankan pesan menohok kepada seluruh perusahaan aplikasi. Secara khusus, beliau menginstruksikan bahwa setiap penyedia platform wajib memenuhi hak-hak dasar para driver tanpa alasan apa pun. Menurut Presiden, perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan dengan mengabaikan keselamatan dan keringat pengemudi. Oleh karena itu, aturan ini menjadi peringatan keras bagi aplikator agar selalu memperlakukan driver secara adil.
Tak berhenti sampai di situ, Presiden Prabowo juga mengatur secara ketat masalah potongan komisi aplikator yang selama ini dikeluhkan driver. Kemudian, beliau menjelaskan bahwa Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memuat formula baru yang sangat menguntungkan bagi pengemudi. Lebih lanjut, aturan ini mengunci skema bagi hasil agar pihak aplikator tidak mengambil potongan berlebihan. Akibatnya, kabar pemangkasan biaya komisi ini langsung membuat gempar seluruh komunitas ojol.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo menyampaikan kabar paling bombastis terkait lonjakan porsi pendapatan bersih para pengemudi. Lebih jauh, beliau menegaskan perubahan angka bagi hasil yang sangat dramatis, “Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.” Oleh karena itu, skema bagi hasil terbaru ini dipastikan langsung mendongkrak pendapatan bersih driver secara signifikan. Singkatnya, kebijakan revolusioner ini menjadi kemenangan manis bagi perjuangan panjang jutaan pahlawan jalanan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
