JAKARTA, CheckBind.com – Pemprov Jakarta Rp 98 Miliar Untuk Normalisasi Ciliwung, Cukup kah?. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak main-main dalam menangani banjir. Mereka mengalokasikan dana Rp 98 miliar untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Namun, anggaran ini masih bisa bertambah! Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 bersama DPRD Jakarta masih berlangsung.
“Kami berencana menambah anggaran ini. Progres pertama akan fokus di segmen Pengadegan,” ujar Ika saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/5/2025).
Baca Juga: PT Telkom Indonesia: Kami Menghormati Penyidikan Kejaksaan
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, Pemprov sudah menerbitkan tiga penetapan lokasi (penlok) dari total sebelas segmen yang direncanakan. Ketiga segmen tersebut meliputi Pengadegan, Cawang, dan Cililitan.
“Sungai Ciliwung menyumbang lebih dari 40% banjir di Jakarta. Kami sudah menyiapkan penlok di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan,” tegas Pramono.
Saat ini, Pemprov Jakarta sedang menunggu surat tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memulai pembayaran ganti rugi lahan di segmen Pengadegan.
“Surat tugas sudah keluar Mei ini. Paling lambat akhir Juni, pembayaran ganti rugi di Pengadegan akan kami laksanakan,” jelas Ika.
Ciliwung Jadi Prioritas Utama, Kontribusi Banjir Capai 40%
Pramono menegaskan, proyek normalisasi Sungai Ciliwung adalah prioritas utama Pemprov Jakarta. Pasalnya, sungai ini menyumbang lebih dari 40% banjir di Ibu Kota.
“Karena itu, kami akan serius menangani Sungai Ciliwung. Ini kunci utama mengurangi banjir di Jakarta,” tegas Pramono.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas SDA Jakarta, Hendri, membeberkan bahwa proses pembebasan lahan mencakup 634 bidang tanah dengan total luas 12,908 hektare. Wilayah Cawang mendominasi dengan 411 bidang tanah seluas 58.946 meter persegi. Sementara itu, Bidara Cina mencakup 162 bidang tanah (57.035 meter persegi), dan Pengadegan sebanyak 61 bidang tanah (13.101 meter persegi).
“Fokus kami saat ini ada di Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan,” ujar Hendri, Jumat (7/3/2025).
Proyek Sempat Terhambat, Konsultasi Publik Ulang Jika Ada Penolakan
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebenarnya sudah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, proyek ini terbentur kendala pembebasan lahan dan penolakan warga di bantaran sungai.
“Data terbaru mencatat, tim telah menyelesaikan 17,17 kilometer dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer.” Sisanya, 16,52 kilometer, masih tertunda karena pembebasan lahan belum tuntas.
“Kalau ada warga yang menolak, kami akan lakukan konsultasi publik ulang. “Jika masih ada warga yang menolak, kami akan membentuk tim kajian keberatan,” tegas Roedito Setiawan, Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA Jakarta, Senin (14/4/2025).
Optimisme Pemprov: Normalisasi Ciliwung Bisa Kurangi Banjir Signifikan
Pemprov Jakarta optimistis proyek ini akan mengurangi banjir secara signifikan. Mereka berkomitmen menyelesaikan kendala secepat mungkin, termasuk pembebasan lahan dan sosialisasi ke warga.
“Kami tidak mau berlama-lama. Segera setelah pembayaran ganti rugi selesai, normalisasi akan dimulai,” tegas Ika.
Dengan langkah ini, Jakarta berharap bisa lebih siap menghadapi musim hujan mendatang. Warga pun diimbau untuk mendukung proyek ini demi kebaikan bersama.
“Ini untuk kepentingan Jakarta. Semua harus bekerja sama,” pungkas Pramono.
