MEDAN, Checkbind.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) sempat menyiapkan anggaran Rp 860 juta untuk menyewa pesawat Garuda Indonesia. Rencananya, pesawat ini akan mengangkut narapidana dari Lapas Tanjung Gusta ke Nusakambangan. Namun belakangan, mereka memutuskan membatalkan rencana ini setelah mempertimbangkan berbagai faktor.
Proses Pengadaan Lewat LPSE Akhirnya Batal
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut mencatat rencana ini dengan nomor proyek 10165374000. Anggaran tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam APBD Sumut 2025. Yang menarik, Pemprov memilih metode penunjukan langsung ketimbang membuka tender kompetitif.
Mulyono selaku Kepala Kesbangpol Sumut mengkonfirmasi bahwa proses pengadaan sempat berjalan. “Kami akhirnya memutuskan menghentikan proyek sewa pesawat komersial ini karena dinilai tidak feasible,” tegasnya melalui rilis resmi, Jumat (6/6/2025).
Evaluasi Mendalam untuk Efektivitas Anggaran
Tim Kesbangpol kini sedang mengkaji ulang kelayakan program ini. Pasalnya, kegiatan transfer napi ini merupakan bagian dari strategi penanggulangan peredaran narkoba di Sumut.
“Program ini termasuk dalam rencana aksi penanganan narkoba kami. Saat ini kami sedang melakukan assessment mendalam untuk memastikan efektivitasnya,” papar Mulyono. Ia menekankan bahwa Pemprov tetap berpegang pada prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan pusat.
Pemilihan Garuda via Penunjukan Langsung Tuai Kritik
Mulyono mengakui Pemprov sempat menunjuk langsung Garuda Indonesia sebagai penyedia jasa. Langkah ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi.
“Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Saat itu hanya Garuda yang bersedia memenuhi persyaratan teknis kami,” jelas Mulyono membela keputusan tersebut.
baca juga: Prabowo Pilih Pesawat Pribadi, Pesawat Kepresidenan Standby
Komitmen Kuat terhadap Penghematan Anggaran
Di penghujung pernyataannya, Mulyono menegaskan komitmen Pemprov Sumut. “Kami sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Setiap program kami desain untuk mencapai hasil optimal dengan biaya minimal,” tandasnya tegas.
Pembatalan proyek ini menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan serupa di masa depan, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
