checkbind.com — Dalam kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto membuat pernyataan yang langsung memicu perdebatan panas di media sosial. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel—dengan syarat negara tersebut mengakui kedaulatan Palestina. Pernyataan ini sekaligus menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara (two-state solution) untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, selaras dengan amanat UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak kemerdekaan semua bangsa.
Reaksi publik pun terbelah. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya perdamaian, sementara yang lain menolak dengan argumen bahwa pengakuan terhadap Palestina saja tidak cukup. Bahkan, tidak sedikit yang salah paham, menganggap pernyataan Prabowo sebagai bentuk pembenaran atas agresi Israel di Gaza. Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip konstitusi yang dengan tegas menolak segala bentuk penjajahan.
Namun, sebelum mengambil keputusan final, Indonesia perlu mempertimbangkan matang-matang untung rugi pengakuan terhadap Israel. Membuka hubungan diplomatik menawarkan berbagai peluang, namun sekaligus menghadirkan risiko serius yang tidak boleh kita abaikan.
Sisi Positif: Peluang Kerja Sama yang Terbuka Lebar
Pertama, peluang ekonomi bisa melesat. Faktanya, meski belum punya hubungan resmi, Indonesia dan Israel sudah lama menjalin kerja sama dagang sejak era 1970-an. Data BPS per Januari 2025 mencatat kakao sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke Israel, sedangkan produk farmasi mendominasi impor dari negara tersebut. Nilai ekspor Indonesia ke Israel bahkan melonjak tajam sebesar 112,10% dibanding Januari 2024, menembus angka US$22,08 juta. Jika Indonesia membuka hubungan diplomatik, peluang ekspor bisa semakin meluas. Bahkan, Amerika Serikat secara tegas berjanji akan meningkatkan investasi di berbagai sektor jika Indonesia bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel.
Kedua, kerja sama pertahanan bisa lebih kuat. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi militer tercanggih di dunia, termasuk di bidang senjata nuklir. Indonesia sendiri pernah mengimpor alutsista dari Israel. Jika hubungan diplomatik terjalin, transfer teknologi pertahanan bisa lebih mudah, memperkuat kemampuan militer Indonesia.
Ketiga, jalan menuju OECD semakin mulus. Indonesia saat ini sedang berupaya menjadi anggota OECD, organisasi ekonomi global yang dihuni negara-negara maju. Israel menyatakan akan mendukung keanggotaan Indonesia—dengan syarat Jakarta membuka hubungan diplomatik. Dukungan dari negara-negara anggota seperti Israel bisa menghindarkan Indonesia dari veto yang menghalangi masuknya ke dalam forum elite ini.
Pertama, ancaman intelijen yang mengintai. Israel punya Mossad, dinas intelijen legendaris yang kerap melakukan operasi rahasia di negara-negara Muslim. Jika kedutaan Israel berdiri di Indonesia, bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkannya untuk kegiatan spionase, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Kedua, tekanan publik yang bisa meledak. Sejak dulu, masyarakat Indonesia sangat anti-Israel karena faktor agama, solidaritas kemanusiaan, atau sekadar ketidaksukaan terhadap kebrutalan Zionis. Di media sosial, misalnya, banyak yang lebih memprioritaskan kemerdekaan Palestina daripada perdamaian di Timur Tengah. Padahal, solusi dua negara justru bisa menjadi langkah realistis untuk mengurangi korban jiwa di Gaza.
Ketiga, ancaman gejolak politik dalam negeri. Sentimen anti-Israel tidak hanya ada di kalangan akar rumput, tapi juga di antara elite politik, terutama dari kelompok Islam konservatif. Jika pemerintah nekat membuka hubungan diplomatik tanpa persiapan matang, bisa memicu ketidakstabilan politik, baik di legislatif maupun eksekutif.
Baca Juga: Polri Tampilkan Foto Ijazah Jokowi Saat Konpers
Mengakui Israel bukan keputusan sederhana. Di satu sisi, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, militer, dan politik. Namun di sisi lain, risiko keamanan dan tekanan domestik tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi bangsa—tanpa mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang selalu membela kemerdekaan Palestina.
Solusi dua negara mungkin bukan jawaban sempurna, tapi bisa menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih adil. Yang terpenting, Indonesia harus tetap berdiri di garis depan memperjuangkan hak rakyat Palestina, sambil memastikan kepentingan nasionalnya tetap terjaga.
