JAKARTA, Checkbind.com – Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi mengeluarkan deklarasi bersama tentang Palestina. Deklarasi ini menjadi salah satu dari 21 kesepakatan yang ditandatangani saat Macron berkunjung ke Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
Pertama, Prancis dan Indonesia secara tegas mengutuk kembalinya perang di Gaza yang justru memperburuk kondisi warga sipil, termasuk para sandera dan keluarga mereka. Kedua negara menyesalkan korban jiwa yang telah melampaui 50.000 orang, sebagian besar merupakan warga tak bersalah. Mereka mendesak segera dilakukannya gencatan senjata serta pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas dan tahanan Palestina yang dipegang Israel secara melawan hukum.
Lebih jauh, mereka menekankan bahwa gencatan senjata permanen adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan itu. Untuk itu, mereka mendorong semua pihak kembali bernegosiasi secara konstruktif.
Selanjutnya, kedua pemimpin menyoroti situasi kemanusiaan yang memilukan di Gaza. Sekitar satu juta anak-anak Palestina kini menghadapi risiko kelaparan, wabah penyakit, bahkan kematian. Mereka mendesak Israel segera memulihkan akses air dan listrik serta membuka aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Selain itu, mereka menegaskan bahwa pekerja kemanusiaan harus bisa bergerak bebas di Gaza untuk menyalurkan bantuan, terlepas dari konflik yang sedang berlangsung. Prancis dan Indonesia juga siap bekerja sama dalam rekonstruksi Gaza pascaperang, termasuk dalam aspek tata kelola dan keamanan.
Tak hanya itu, kedua negara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden-insiden yang menewaskan pekerja kemanusiaan, termasuk staf PBB. Mereka menuntut perlindungan penuh bagi personel PBB, fasilitasnya, serta para tenaga medis dan relawan. “Pekerja kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran,” tegas deklarasi tersebut.
Prancis dan Indonesia juga mendukung inisiatif Arab berupa Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza. Rencana ini diharapkan bisa menjadi jalan realistis menuju pembangunan kembali Gaza sekaligus membuka peluang bagi pemerintahan baru di bawah Otoritas Palestina.
Namun, mereka menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa berjalan jika gencatan senjata jangka panjang tercapai. Mereka juga meminta Israel memanfaatkan peluang ini untuk membuka jalan damai.
Kedua negara dengan tegas menolak segala rencana pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka. Mereka menegaskan bahwa hal itu melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Selain itu, mereka mengutuk rencana Israel untuk mengambil alih Gaza dan menekankan kewajiban Israel untuk mematuhi hukum internasional.
baca juga: Hasil MotoGP Prancis 2025 – Johann Zarco Juara, Perayaan 71 Tahun Meledak Saat Marc Marquez Lampaui Francesco Bagnaia di Balapan Penuh Kekacauan
Prancis dan Indonesia juga mengutuk keras aksi kekerasan oleh pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Mereka menyesalkan keputusan Israel memperluas permukiman ilegal dan melegalkan pos-pos pemukim di wilayah pendudukan.
Mereka mendesak Israel menghentikan ekspansi permukiman, yang justru mencapai rekor tertinggi dalam setahun terakhir. Di saat yang sama, mereka menekankan pentingnya mempertahankan status quo tempat-tempat suci di Yerusalem serta peran khusus Yordania dalam hal ini.
Kedua pemimpin sepakat bahwa terorisme dan perang bukanlah solusi bagi konflik Israel-Palestina. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya solusi dua negara berdasarkan inisiatif perdamaian Arab, rencana rekonstruksi Gaza, dan resolusi PBB.
Mereka berkomitmen bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong penyelesaian damai, termasuk melalui Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Palestina. Konferensi ini diharapkan bisa merancang peta jalan menuju pengakuan Negara Palestina serta jaminan keamanan bagi kedua belah pihak.
Terakhir, Prancis dan Indonesia menegaskan niat mereka untuk menjadi mitra utama dalam upaya perdamaian ini. Mereka yakin bahwa konferensi internasional akan membuka jalan bagi kerangka kerja regional yang lebih terpadu, menghormati hukum internasional, dan menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah.
