checkbind.com – Lebih dari 4.000 warga Pulau Enggano, Bengkulu, terpaksa hidup terisolasi selama tiga bulan lebih. Bukan karena bencana alam, melainkan karena minimnya transportasi laut yang menghubungkan mereka dengan daratan utama.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyoroti lambannya respons Pemerintah Provinsi Bengkulu. Saat Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Bengkulu (27/5/2025), pemda hanya membahas pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
“Para pengusaha memang terganggu dengan masalah ini. Tapi jangan lupakan ribuan warga yang terkurung di pulau. Ini harus jadi perhatian serius, bukan cuma soal pendangkalan,” tegas Fahmi dalam rilisnya, Jumat (30/5/2025).
Kekecewaan Fahmi beralasan. Baru-baru ini, lima warga nekat menyeberang dari Bengkulu ke Enggano menggunakan kapal kecil. Mereka terombang-ambing hingga terdampar di Pesisir Barat, Lampung, sebelum akhirnya diselamatkan (25/5/2025). Insiden ini membuktikan betapa berbahayanya situasi yang dihadapi warga Enggano.
Tanpa kapal penumpang, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa melintasi Samudera Hindia dengan perahu kecil. “Mereka terpaksa bertaruh nyawa. Ini sangat menyedihkan. Pemerintah Bengkulu gagal mencari solusi darurat. Mereka hanya sibuk menunggu pengerukan alur,” ujar Fahmi.
Mengapa Solusi Darurat Transportasi Laut Tak Kunjung Ada?
Ketua AMAN Enggano, Mulyadi Kauno, juga mengkritik lambannya respons pemerintah. Ia mengakui pengerukan alur pelabuhan penting, tapi seharusnya ada solusi cepat untuk memulihkan akses transportasi.
“Kami cuma butuh kapal layak yang bisa menyeberang samudera. Apa pemerintah Bengkulu tidak punya kepekaan?” tanyanya kesal.
Mulyadi mengaku sempat melarang warga menggunakan kapal kecil karena risikonya tinggi. Namun, kebutuhan ekonomi memaksa banyak orang nekat melaut. “Jangan abaikan kami. Pendangkalan ini sudah lama, tapi isolasi selama tiga bulan terlalu menyiksa,” keluhnya.
Kerugian Ekonomi Mencapai Miliaran Rupiah
Isolasi ini tak hanya mengancam nyawa, tetapi juga menghancurkan perekonomian warga. Masyarakat Enggano bahkan mengancam menggugat Pelindo karena kerugian materi dan immaterial mencapai miliaran rupiah per bulan.
Perwakilan warga, Herwin Kauno, menjelaskan kondisi memprihatinkan ini saat audiensi dengan Plt Sekda Bengkulu, Herwan Antoni (5/5/2025). Mereka kesulitan mendapatkan bahan makanan karena kapal tak bisa beroperasi. Hasil bumi seperti pisang, melinjo, dan ikan pun tak bisa dijual keluar pulau.
“Pisang terbuang ke laut karena tak ada kapal pengangkut. Jika satu kilo pisang Rp 5.000, kerugian kami mencapai Rp 5 miliar per bulan. Kami akan tuntut ganti rugi dari Pelindo,” tegas Herwin.
Selain pisang, Enggano juga penghasil ikan dan emping melinjo. Namun, semua komoditas ini menumpuk di pulau karena tak ada transportasi. “Kami akan hitung total kerugian akibat kelambanan Pelindo,” tambahnya.
Baca Juga: PSSI Hormati Pilihan Elkan Baggott, Erick Thohir Ajak Suporter Lebih Bijak
Menanggapi keluhan warga, Plt Sekda Bengkulu, Herwan Antoni, berjanji terus berkoordinasi dengan Pelindo. “Pemda sudah berupaya menyelesaikan masalah alur. Gubernur bahkan sudah bertemu Direktur Pelindo di Jakarta dan meminta Kemenhub serahkan pengelolaan alur ke pemda,” ujarnya (5/5/2025).
Sementara itu, Pelindo mempercepat pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Mereka telah mengerahkan tiga excavator, satu kapal keruk (Nera 02), satu wheel loader, dan tiga dump truck sejak April 2025.
General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, S Joko, mengatakan mereka akan mendatangkan kapal keruk besar pada Mei 2025 untuk mempercepat pekerjaan. “Alur pelayaran sudah mulai terbuka perlahan,” jelasnya (28/4/2025).
Namun, pertanyaan besarnya: apakah solusi ini sudah tepat waktu untuk menyelamatkan warga Enggano yang terus terancam nyawa dan ekonominya?