BEKASI, Checkbind.com – Seorang warga Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025). Pengaduan ini menyoroti program kontroversial barak militer untuk pelajar yang digagas Dedi.
Pengaduan Masyarakat, Bukan Laporan Polisi
Adhel menegaskan, laporannya masuk sebagai pengaduan masyarakat (dumas), bukan laporan polisi (LP). “Kami sudah menerima pengaduannya kemarin. Ini bentuknya pengaduan resmi dari warga, bukan laporan polisi,” jelas petugas Bareskrim saat Checkbind.com menghubungi mereka pada Sabtu (7/6/2025).
Tak main-main, Adhel juga melampirkan sejumlah bukti pendukung. Di antaranya screenshot berita tentang pelaksanaan barak militer, Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat, serta dokumen kerja sama antara Dedi dan TNI AD.
Legal Standing sebagai Orang Tua
Adhel merasa punya hak hukum untuk menggugat program ini. “Saya punya legal standing sebagai orang tua yang anaknya bersekolah di Jawa Barat,” tegasnya.
Ia menuding program barak militer melanggar Pasal 76H UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Pasal itu jelas melarang anak terlibat dalam kegiatan bermiliter, baik langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Baca juga: Barak Militer Membawa Perubahan, Simak Lengkapnya
Bukan Serangan Personal, Tapi Pertanyaan Hukum
Adhel menekankan, pengaduannya bukan serangan pribadi terhadap Dedi. “Ini bukan soal pribadi, tapi soal program yang tidak punya dasar hukum jelas,” katanya.
Ia menuntut program tersebut dihentikan. “Indonesia negara hukum. Setiap kebijakan pemerintah harus punya landasan hukum yang kuat,” tambahnya.
Sebelumnya, Adhel sudah melaporkan Dedi ke Komnas HAM pada Kamis (8/5/2025). Ia menilai program ini melanggar HAM karena menjadikan anak sebagai objek di lingkungan militer.
Reaksi Publik dan Proses Hukum
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut dari Bareskrim. Apakah pengaduan ini akan berkembang menjadi penyidikan? Sementara itu, Dedi Mulyadi belum memberikan pernyataan resmi.
Dampak Program dan Kritik Pendidikan
Program barak militer menuai pro-kontra sejak diluncurkan. Pihak yang setuju menganggap ini bisa membentuk disiplin pelajar. Namun, kritikus seperti Adhel menilai ini bentuk militerisasi pendidikan yang berbahaya.
Adhel berharap laporannya memicu evaluasi kebijakan. Kami mendesak pemerintah segera menghentikan program ini,” tegas Adhel, “sebelum dampaknya meluas dan merugikan lebih banyak pelajar.
Nantikan update lengkapnya hanya di Checkbind.com!