MELAKA, Checkbind.com – Isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia makin memanas. Pemerintah Malaysia akhirnya ikut campur dan buka suara. Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Dr Noraini Ahmad, menepis tuduhan publik. Beliau membantah keterlibatan korporasi perkebunan Malaysia dalam aksi pembakaran hutan di bumi pertiwi.
Noraini membeberkan bukti berdasarkan pemantauan Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Hasil pantauan tim MPOB menunjukkan hal menarik. Titik kebakaran sama sekali tidak bermula dari area perkebunan milik pengusaha Malaysia. Malahan, api menjalar dan merambat dari wilayah lain di luar perkebunan.
Selanjutnya, Noraini memaparkan laporan resmi yang masuk ke kementeriannya. Laporan itu membuktikan bahwa para pengusaha tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Noraini menguatkan argumen ini dengan bukti kepatuhan korporasi. Seluruh perusahaan Malaysia selalu tunduk pada standar internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil sendiri merupakan acuan internasional paling ketat. Standar ini mengatur tata kelola produksi minyak sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh dunia.
Selain RSPO, para pengusaha perkebunan Malaysia wajib mengantongi sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO). Aturan resmi dari pemerintah Malaysia ini secara tegas melarang praktik pembakaran lahan terbuka. Perusahaan yang melanggar akan menghadapi sanksi amat berat.
Lebih lanjut, Noraini merasa perlu memeriksa secara detail identitas perusahaan yang mendapat tuduhan pembakaran tersebut. Pasalnya, pemantauan ketat dari tim MPOB sejauh ini memberikan hasil jernih. Sumber api jelas bukan berasal dari area perkebunan yang masyarakat maksud.
Faktor cuaca ekstrem yang sangat panas mempercepat perambatan api di lokasi. Kendati demikian, tim tanggap darurat di lapangan bergerak cepat. Petugas sukses memadamkan jilatan api tersebut dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, pihak MPOB terus mengintensifkan pengawasan berkala di seluruh area operasi. Langkah ini menjamin para pengelola perkebunan sawit tetap konsisten mematuhi aturan standar yang berlaku. Perusahaan wajib memegang teguh larangan pembakaran lahan secara terbuka.
Noraini menyampaikan pernyataan menohok ini secara langsung di hadapan para media. Momen tersebut berlangsung tepat usai beliau menghadiri penutupan program pelatihan di Universitas Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka.
WALHI Bongkar Skandal Besar: 21 Perusahaan Raksasa Diduga Kuat Punya Keterkaitan Langsung dengan Kelompok Bisnis Malaysia!
Bantahan tegas dari pihak Malaysia ini keluar persis sehari setelah organisasi lingkungan terkemuka di Indonesia merilis temuan mengejutkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menerbitkan laporan panas. Laporan ini membongkar dugaan keterikatan 21 korporasi dengan kelompok bisnis asal Malaysia dalam tragedi kebakaran hutan dan lahan di tanah air.
WALHI menyusun laporan analisis pemetaan khusus berjudul Who Are Behind the Fires?. Tim peneliti WALHI mengkaji amukan kebakaran hutan dan lahan secara tajam selama periode Januari hingga September 2026.
Laporan investigasi WALHI menyajikan angka yang sangat mengejutkan publik. Pantauan data satelit merekam kehadiran 30.927 titik panas yang menyebar di berbagai sudut Indonesia. Angka fantastis ini muncul hanya dalam tempo sembilan bulan pertama tahun ini.
Hal yang makin memicu keprihatinan publik adalah posisi titik panas tersebut. Hampir 50 persen titik panas membara di dalam area konsesi perusahaan. Titik api merambah kawasan perkebunan kelapa sawit serta industri kehutanan.
Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah titik panas tertinggi dengan angka 9.529 titik. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah menyusul ketat di posisi kedua. Wilayah Kalimantan Tengah mengantongi 7.141 titik panas yang membakar lahan.
Bencana kebakaran hebat di berbagai daerah ini memicu dampak lingkungan yang sangat buruk. Asap pekat mendorong Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) melonjak tinggi. Kualitas udara mendadak berada pada level tidak sehat hingga memasuki batas berbahaya.
Meskipun demikian, temuan data dari WALHI mengenai tuduhan keterikatan 21 korporasi tersebut memiliki batasan hukum. Laporan WALHI tidak serta-merta membuktikan secara langsung bahwa seluruh perusahaan tersebut melakukan aksi pembakaran secara sengaja di lapangan.
Pada saat yang sama, Noraini kembali menegaskan hasil temuan timnya. Pemantauan resmi pemerintah Malaysia hingga kini tidak menemukan satu pun titik kebakaran yang berawal dari area perkebunan milik perusahaan Malaysia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.