BLORA, Checkbind.com – Petugas keimigrasian di Jawa Tengah baru saja membongkar kasus pelanggaran izin tinggal yang sangat mengejutkan. Pasalnya, seorang pria Korea Selatan berinisial JY nekat menetap di Indonesia tanpa dokumen sah selama delapan tahun. Alhasil, warga negara asing (WNA) tersebut langsung dipulangkan secara paksa oleh petugas berwenang ke negara asalnya.
Menindaklanjuti pelanggaran berat itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora segera menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Secara spesifik, sanksi tegas tersebut mewajibkan pemulangan paksa atau deportasi bagi pria asal Negeri Ginseng ini. Tak hanya itu, petugas imigrasi juga langsung memasukkan nama JY ke dalam daftar penangkalan keimigrasian. Dengan begitu, sistem imigrasi Indonesia otomatis menutup rapat akses bagi JY untuk kembali ke Tanah Air.
Fakta mengejutkan ini terungkap jelas saat JY diperiksa secara intensif oleh tim penyidik pada Kamis (5/11/2026). Berdasarkan catatan perlintasan, JY rupanya pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia melalui Bali pada Maret 2018 silam. Kala itu, pria Korea Selatan ini memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk masuk ke wilayah Nusantara. Padahal, fasilitas BVK sejatinya hanya memberikan izin tinggal singkat selama 30 hari tanpa opsi perpanjangan apa pun.
Di hadapan petugas pemeriksa, JY akhirnya membuka suara mengenai alasan kedatangannya ke Indonesia delapan tahun lalu. Mulanya, ia mengaku terbang dari Korea Selatan untuk memburu proyek pembangunan jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sayangnya, JY justru menyalahgunakan fasilitas kunjungan wisata tersebut untuk mencari peluang proyek konstruksi di lapangan.
Namun, nasib berkata lain karena rencana proyek jalan di Lombok tersebut gagal total dan batal terwujud. Setelah mengalami kegagalan bisnis itu, JY memutuskan untuk berpindah haluan dan menetap di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian, ia kembali berpindah lokasi dan memilih tinggal di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, hingga akhirnya tertangkap petugas.
Selama bertahun-tahun tinggal di Indonesia, JY sama sekali tidak pernah mengurus perpanjangan dokumen izin tinggalnya. Selain itu, ia juga mengabaikan kewajiban hukum untuk melaporkan keberadaannya kepada kantor imigrasi setempat. Akibatnya, status keimigrasian JY berubah menjadi pelanggaran overstay ekstrem yang melampaui batas toleransi waktu tinggal.
Merespons pelanggaran fatal tersebut, Imigrasi Blora langsung mengambil tindakan tegas sesuai payung hukum yang berlaku. Secara hukum, petugas menerapkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasalnya, aturan tersebut mengatur sanksi bagi pemegang izin tinggal kedaluwarsa yang menetap lebih dari 60 hari. Oleh sebab itu, pejabat imigrasi berwenang menjatuhkan sanksi deportasi sekaligus penangkalan terhadap pelanggar aturan seperti JY.
Selanjutnya, tim penindakan merealisasikan proses pemulangan paksa JY pada Rabu (11/11/2026) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tepatnya, petugas memberangkatkan pria Korea Selatan tersebut melalui gerbang keberangkatan internasional di Terminal 3. Selama perjalanan menuju pesawat, aparat Imigrasi Blora mengawal ketat pergerakan JY guna mencegah potensi pelarian. Akhirnya, pelanggar aturan keimigrasian tersebut diterbangkan langsung menuju Korea Selatan dengan pengawalan ketat petugas.
Tak berhenti pada proses pemulangan saja, otoritas keimigrasian juga memasukkan nama JY ke dalam daftar penangkalan. Artinya, seluruh data biometrik pria Korea Selatan itu langsung diblokir dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Dengan langkah penguncian data ini, petugas di seluruh bandara dan pelabuhan Indonesia otomatis menolak kedatangannya. Jadi, JY tidak akan bisa lagi melenggang masuk ke wilayah Nusantara pada masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, menegaskan komitmen penuh jajarannya. Menurutnya, penindakan tegas ini membuktikan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban keimigrasian nasional. Lebih lanjut, ia menilai pengawasan orang asing sangat krusial demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Blora.
“Setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” tegas Gilang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026). Pernyataan lugas pimpinan imigrasi ini sekaligus mengirimkan peringatan keras bagi para warga asing lain di Jawa Tengah. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang aman bagi pendatang yang berniat menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.
Di samping menindak pelanggar, Imigrasi Blora juga terus mengingatkan seluruh warga negara asing di wilayah kerjanya. Secara rutin, petugas mengimbau para pendatang agar selalu memeriksa masa berlaku dokumen izin tinggal mereka. Selain itu, setiap warga asing wajib mematuhi seluruh peraturan hukum yang berlaku selama berada di Indonesia. Pasalnya, kelalaian administrasi sekecil apa pun tetap berisiko memicu sanksi berat seperti denda hingga deportasi.
Pada akhirnya, Imigrasi Blora mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengawasi keberadaan orang asing di sekitarnya. Apabila warga menemukan gerak-gerik WNA yang mencurigakan, segera laporkan temuan tersebut kepada petugas imigrasi terdekat. Dengan adanya laporan cepat dari warga, tim pengawasan dapat segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran di lapangan. Melalui sinergi kuat antara aparat dan warga, keamanan wilayah Indonesia pun dapat terjaga secara optimal.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.