JAKARTA, Checkbind.com – Panggung politik nasional mendadak heboh hebat. Pasalnya, Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu mendesak Ombudsman RI secara terbuka. Ia meminta lembaga pengawas ini segera membongkar identitas sosok rahasia. Sosok pelapor tersebut pertama kali membocorkan dugaan fasilitas mewah mirip hotel di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Langkah berani wakil rakyat ini memancing perhatian publik luas secara instan. Oleh sebab itu, masyarakat menuntut transparansi penuh agar penanganan kasus berjalan jujur dan adil.
“Selanjutnya ke depan, tadi sudah disampaikan Ibu Ida tadi, ada yang melaporkan. Yang melaporkan ini ke depan ini harus jelas siapa yang melaporkan, itu dipublish siapa yang melaporkan,” ujar Bob Andika dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Ombudsman RI, Selasa (29/9/2026). Selain itu, Bob menyampaikan tuntutan tajam ini langsung di hadapan pimpinan Ombudsman. Akibatnya, suasana rapat kerja legislatif berlangsung sangat hangat dan penuh dinamika.
Menurut penuturan tegas Bob Andika, Ombudsman wajib memublikasikan sosok pelapor tersebut kepada khalayak ramai. Langkah terbuka ini akan mencegah munculnya prasangka buruk masyarakat luas. Warga tidak akan menganggap temuan fasilitas fantastis di Lapas Cibinong sebagai rekayasa buatan. Bahkan, kejujuran ini akan membentengi reputasi resmi Ombudsman dari tuduhan spekulatif. Sebab, keterbukaan data menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan rakyat.
“Supaya jangan nanti ada pemikiran-pemikiran eh orang ini bahwasanya ini hanya pandai-pandain Ombudsman saja. Nah, jadi ini juga ke depan ya harus juga jadi salah satu masukan kepada Ombudsman,” ucap dia penuh penekanan. Lantas, beliau menyampaikan saran strategis ini demi menjaga marwah kelembagaan. Selanjutnya, pesan ini bertujuan mengubah pola kerja pengawasan agar lebih akuntabel di masa depan.
Selain menuntut pembongkaran identitas pelapor, Bob Andika juga gencar mengingatkan Ombudsman RI. Beliau meminta lembaga pengawas ini memberikan edukasi komprehensif kepada masyarakat luas. Sosialisasi ini membahas kriteria persoalan pelayanan publik mana saja yang wajib warga adukan. Oleh karena itu, edukasi masif sangat penting agar masyarakat tidak salah kaprah saat melapor.
Sebab, Bob Andika meyakini fakta mendasar mengenai psikologi publik saat ini. Temuan membanggakan di Lapas Cibinong pasti memicu harapan tinggi dari warga. Masyarakat akan menuntut Ombudsman menemukan kecurangan serupa di berbagai instansi pemerintah lainnya. Akibatnya, ekspektasi publik terhadap kinerja pengawas dipastikan melonjak tajam dalam waktu singkat.
“Jadi, ini harus juga Ombudsman bisa membuat nanti satu suatu kerangka, ya, untuk memberi penjelasan kepada masyarakat bahwasanya ini loh contohnya yang pelayanan publik yang harus benar-benar yang memang harus dilaporkan kepada Ombudsman,” ujar Bob Andika saat memberikan arahan. Lebih lanjut, beliau mendorong pembuatan panduan resmi yang sistematis bagi masyarakat. Dengan demikian, laporan warga akan masuk secara terarah dan tepat sasaran.
Tidak berhenti di situ, politikus senior PDI-P tersebut juga menuntut Ombudsman menyusun roadmap kerja yang serba jelas. Peta jalan ini mengatur strategi pengawasan pelayanan publik di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, dorongan ini menjadi sorotan utama dalam agenda rapat evaluasi legislatif.
Menurut pandangan kritikal Bob, penyusunan roadmap strategis tersebut sangat mendesak bagi seluruh instansi negara. Seluruh lembaga pemerintah, termasuk jajaran pemerintah daerah, wajib memahami standar kewajiban mereka. Mereka harus memberikan pelayanan publik terbaik tanpa celah maladministrasi. Maka dari itu, pedoman tertulis ini akan mencegah kebingungan operasional para pejabat daerah.
“Selanjutnya, mungkin ya kita mau seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, ya memang apa sih roadmap yang jelas terhadap Ombudsman terhadap pelayanan publik, supaya semua lembaga-lembaga ini termasuk eh pemerintah-pemerintah daerah itu paham apa yang akan mereka laksanakan,” kata Bob melengkapi arahannya. Oleh sebab itu, DPR mengharapkan respons cepat dan tindakan nyata dari jajaran Ombudsman.
Skandal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Terbongkar!
Sebelumnya, pers merilis temuan menggemparkan yang diungkap oleh tim Ombudsman RI. Lembaga pengawas ini membongkar keberadaan lebih dari 10 bangunan mewah di kawasan belakang Lapas Cibinong. Deretan kamar tersebut menyediakan fasilitas mewah seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga alat memasak. Bahkan, kondisi hunian rahasia ini tampak sangat nyaman menyerupai fasilitas hotel.
Tim Ombudsman memperoleh temuan fantastis ini saat menggelar aksi lapangan yang sangat krusial. Para petugas melancarkan inspeksi mendadak (sidak) kedua di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Aksi sigap ini berhasil membongkar dugaan kejanggalan fasilitas tahanan secara nyata. Oleh karena itu, sidak mendadak membuktikan keseriusan pengawas dalam mengusut tuntas kasus ini.
Sebelum aksi sukses tersebut, Ombudsman sebenarnya telah menyambangi Lapas Cibinong dalam sidak pertama. Namun, pihak pengelola penjara melarang tim pengawas memasuki area dalam lapas. Peristiwa penolakan sepihak ini lantas menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Akibatnya, kecurigaan publik mengenai keberadaan kamar tersembunyi makin meluas.
Belakangan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akhirnya memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Pihak kementerian mengklaim bahwa deretan bangunan megah tersebut merupakan rumah dinas pejabat lapas. Pejabat Lapas Cibinong menduduki fasilitas rumah dinas tersebut untuk menunjang tugas harian mereka. Selanjutnya, kementerian menegaskan posisi bangunan dinas memang berada di dalam kompleks penjara.
Selain mengklarifikasi fungsi bangunan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tegas menepis tuduhan miring. Pemerintah membantah kabar bahwa pihak lapas menyediakan fasilitas istimewa bagi narapidana tertentu. Pihak kementerian menyampaikan bantahan ini demi meluruskan persepsi masyarakat yang terlanjur memanas.
Meski menampik tuduhan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap menerjunkan tim investigasi internal. Tim khusus ini meneliti ada atau tidaknya pelanggaran dalam penyediaan serta penggunaan fasilitas tersebut. Pemerintah berjanji menuntaskan proses penyelidikan ini secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau penegakan disiplin hukum hingga tuntas.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.