SEMARANG, Checkbind.com – Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan aksi protes warga Blora yang menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Kini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya angkat bicara terkait alasan di balik anggaran Rp 5,276 miliar yang pada awalnya hanya cukup untuk mengaspal sepanjang 500 meter di Jalan Randublatung-Cepu, Kabupaten Blora.
Kok Bisa? Ternyata Bukan Cuma Aspal Biasa!
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, dengan gamblang menjelaskan perhitungan awal tersebut. Menurutnya, rancangan proyek itu tidak hanya berfokus pada pengaspalan semata, melainkan juga mencakup proses pelebaran badan jalan.
Aksi warga pun sebelumnya menjadi sorotan tajam. Mereka nekat menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes karena infrastruktur yang tak kunjung membaik. Bahkan, warga secara swadaya mengumpulkan dana untuk menimbun lubang menggunakan batu dan kerikil.
Mengupas Rincian Biaya: Ada Pelebaran dan Overlay
Lebih lanjut, Henggar membeberkan rencana teknis di lapangan. Pihaknya akan melakukan pelebaran menggunakan cor beton selebar 50 sentimeter di sisi kanan dan kiri jalan. Selain itu, mereka juga akan meningkatkan kualitas permukaan jalan melalui metode overlay dua lapis.
“Namun, hitungan awal itu akan kami kaji ulang. Kami akan menghitung secara lebih optimal agar jalan yang bisa diaspal mencapai 600 hingga 700 meter,” ujar Henggar dengan tegas pada Selasa (2/6/2026).
Dia menambahkan, kenaikan harga material aspal yang saat ini melambung hingga lebih dari Rp 2,1 juta per meter kubik turut menyumbang tingginya biaya pekerjaan. Kondisi pasar ini secara langsung memengaruhi penyusunan rencana di ruas Randublatung-Cepu. Karena itu, Pemprov Jateng memilih fokus pada pengaspalan overlay dua lapis ketimbang pelebaran jalan yang lebih mahal.
Bukan Curi Anggaran Proyek Lain, Ini Dana Khusus!
Henggar juga dengan sigap membantah anggapan bahwa dana perbaikan tersebut diambil dari proyek jalan lain. Dia menegaskan, seluruh anggaran telah dialokasikan secara khusus dalam APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026. Proses lelang pun direncanakan berlangsung pada awal Juni 2026.
Saat ini, Pemprov Jateng tengah bersiap memulai tahapan lelang. Meskipun begitu, Henggar belum bisa memastikan kapan persisnya tender tersebut akan rampung. “Soal tender deal-nya kapan, saya belum bisa bicara. Banyak faktor yang memengaruhinya,” akunya.
Gubernur Luthfi Angkat Bicara: Jangan Takut Viral!
Rusaknya Jalan Cepu-Randublatung juga sempat menjadi topik hangat dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah di wilayah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora pada Selasa (26/5/2026). Saat itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, secara langsung menanyakan kondisi jalan yang viral tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Menanggapi hal itu, Luthfi dengan bijak mengingatkan para bupati dan wali kota agar tidak cemas ketika persoalan daerah menjadi konsumsi publik atau ramai di media sosial.
Dia lalu mencontohkan kejadian di Kabupaten Sragen, di mana seorang kepala desa melakukan aksi mandi lumpur sebagai bentuk protes terhadap jalan rusak. Aksi kontroversial itu sontak menjadi viral. Begitu mengetahui peristiwa tersebut, Luthfi mengaku langsung meminta penjelasan kepada Bupati Sragen.
Ternyata, Luthfi menerima informasi bahwa pemerintah daerah saat itu memprioritaskan pembangunan di lokasi lain. Mereka menilai lokasi tersebut memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, jalan yang menjadi lokasi aksi membutuhkan biaya perbaikan sangat besar, namun para pejabat menganggap manfaatnya tidak sebanding dengan proyek prioritas lainnya.
“Makanya, yang bisa mengatur dengan baik adalah para bupati, wali kota, dan dinasnya karena mereka yang paling paham wilayahnya,” tegas Luthfi dikutip dari kanal YouTube Pemprov Jateng, Selasa (26/5/2026).
“Harus punya skala prioritas. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kita harus bisa menyiasati hal seperti itu. Kalau kita jadi pejabat publik, viral itu biasa. Kalau tidak pernah viral, jangan jadi pejabat publik,” tambahnya dengan santai.
Pesan untuk Pejabat: Rangkul Masyarakat!
Luthfi pun menyoroti fakta penting bahwa masyarakat umumnya tidak peduli apakah jalan rusak itu tanggung jawab provinsi atau kabupaten. Yang paling mereka inginkan hanyalah jalan mulus dan nyaman untuk dilalui.
Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan penetapan prioritas pembangunan. Mereka juga harus aktif menyampaikan informasi terkait penanganan infrastruktur kepada masyarakat.
“Yang lebih utama, masyarakat tidak pernah tahu itu jalannya siapa. Prinsip mereka sederhana: ‘Jalanku harus mulus’. Nah, kita harus merangkul mereka, mereduksi kebutuhan mereka, memberikan pengertian, dan seterusnya,” pungkas Luthfi dengan penuh ketegasan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.