Site icon Checkbind

Ramai-Ramai Teken Petisi, 21 Ribu Warga Tuntut Transparansi Ijazah Anggota DPR

JAKARTA, Checkbind.com – Gelombang desakan publik mendadak mengguncang jagat maya lewat sebuah petisi daring di Change.org. Menariknya, penggagas bernama Farida Octavia meluncurkan petisi viral ini untuk menuntut keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI. Bahkan, ia meminta seluruh wakil rakyat membuka dokumen asli ijazah mereka ke publik. Alhasil, dukungan warganet langsung melesat tajam hingga menembus angka lebih dari 21.000 tanda tangan.

Berdasarkan pantauan langsung redaksi pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, sistem Change.org mencatat lonjakan dukungan sah. Secara rinci, mesin verifikasi platform tersebut menghitung total 21.477 tanda tangan valid dari masyarakat. Lebih lanjut, capaian fantastis ini membuktikan tingginya kepedulian warga dalam mengawal transparansi parlemen nasional. Bahkan, angka dukungan publik terus merangkak naik.

Tak berhenti pada puluhan ribu tanda tangan saja, warganet juga gencar menyebarkan tautan petisi ini. Faktanya, data sistem menunjukkan publik telah membagikan petisi tersebut sebanyak 26.035 kali ke media sosial. Selain itu, masifnya distribusi digital ini menandakan keresahan nyata masyarakat soal keabsahan gelar pejabat. Dengan demikian, sorotan publik soal kejujuran profil Dewan kini makin meluas.

Isi Petisi yang Bikin Publik Penasaran

Secara garis besar, petisi yang tengah naik daun ini memuat tiga poin desakan utama. Melalui tuntutan tersebut, publik mendesak seluruh anggota DPR RI membuka ijazah serta riwayat pendidikannya. Di samping itu, Farida merancang gagasan ini guna menutup celah keraguan masyarakat terhadap wakilnya. Jadi, rakyat bisa menilai langsung kelayakan akademis wakilnya.

Pada poin pertama, pembuat petisi meminta pimpinan DPR RI mewajibkan transparansi penuh rekam jejak anggotanya. Selanjutnya, pimpinan parlemen juga wajib membuka akses dokumen ijazah seluruh anggota Dewan tanpa kecuali. Oleh karena itu, ketegasan pimpinan DPR menjadi kunci keterbukaan informasi.

“Mulai dari tingkat sekolah menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis pembuat petisi. Lewat pernyataan itu, Farida menegaskan bahwa riwayat studi harus tampil utuh tanpa ada yang mereka tutup-tutupi. Artinya, masyarakat berhak menelusuri perjalanan akademik setiap wakil rakyat dari bangku sekolah hingga kuliah.

Beralih ke desakan kedua, petisi ini secara khusus menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta kementerian terkait. Sebagai penyelenggara pemilu dan otoritas pendidikan negara, kedua instansi tersebut memegang tanggung jawab verifikasi resmi. Maka dari itu, publik menuntut sinergi antarlembaga untuk menjamin kevalidan berkas.

Secara spesifik, masyarakat mendesak kedua lembaga negara itu segera memfasilitasi audit ulang keabsahan ijazah legislatif. Lebih jauh, tim pemeriksa wajib menjalankan proses verifikasi ulang seluruh anggota aktif secara transparan dan independen. Sementara itu, keterlibatan pakar independen menjaga objektivitas pemeriksaan dokumen tersebut.

“Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas,” tulis Farida. Melalui tuntutan ini, ia mengingatkan bahwa audit saja tidak cukup. Sebaliknya, pemerintah dan penyelenggara pemilu wajib membuka laporan hasil verifikasi agar warga bisa membacanya langsung.

Sebagai desakan terakhir, Farida mengajak seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah mereka secara sukarela. Dengan langkah berani itu, para legislator bisa membuktikan integritas sekaligus memulihkan kepercayaan rakyat Indonesia. Padahal, sikap ksatria itu sangat mudah apabila anggota Dewan mengantongi ijazah asli.

Bukan tanpa alasan, desakan keras ini berangkat dari posisi strategis wakil rakyat sebagai pemegang mandat konstitusi. Selain itu, para anggota parlemen juga mengelola anggaran negara bernilai triliunan rupiah milik seluruh rakyat. Oleh sebab itu, publik berkepentingan memastikan kelayakan para pemegang amanah tersebut.

Dalam pandangan masyarakat, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis anggota DPR merupakan hal mutlak. Karena itu, para wakil rakyat haram menutupi riwayat pendidikan mereka dari pengawasan mata publik. Bahkan, keterbukaan dokumen akademis mencerminkan kejujuran pemimpin sebelum merancang aturan.

Lebih lanjut, Farida menyoroti fakta bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kini menyentuh titik krusial. Menurut pengamatannya, berbagai dinamika politik belakangan ini membuat masyarakat semakin kritis mengawasi kinerja parlemen. Alhasil, transparansi dokumen pendidikan menjadi ujian keseriusan DPR berbenah diri.

“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” katanya. Sejalan dengan pernyataan tajam tersebut, warga tentu menuntut jaminan bahwa produk hukum lahir dari tokoh berintegritas. Dengan kata lain, kejujuran akademis menjadi fondasi utama sebelum seseorang menyusun undang-undang negara.

Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan pejabat publik bukan lagi sekadar urusan privasi individual semata. Sebaliknya, keterbukaan berkas studi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Lagipula, ruang privat pejabat melekat pada kepentingan umum saat menerima gaji dari pajak.

“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” tulis Farida. Pada akhirnya, bola panas transparansi kini berada di tangan elite parlemen. Jadi, akankah wakil rakyat berani membuktikan keaslian ijazah mereka kepada publik dalam waktu dekat?

Link Laman Petisi: klik disini

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

Exit mobile version