JAKARTA, Checkbind.com – Pembangunan Sekolah Rakyat digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Namun di balik gegap gempitanya proyek nasional ini, muncul kisruh yang menghebohkan. Para konsultan arsitek yang merancang sekolah tersebut mengaku gigit jari. Mereka sudah bekerja keras sejak akhir 2025. Tapi sampai sekarang, honor mereka belum juga cair. Bahkan lebih parah, sebagian malah diminta mengembalikan dana ke BPK. Sungguh memilukan, bukan?
Keresahan ini pertama kali mencuat di media sosial. Seorang konsultan perencana meluapkan kekesalannya lewat unggahan di Threads. Dalam cuitan viral itu, ia mengaku mendapat tekanan berat. Pemerintah meminta desain Sekolah Rakyat selesai dalam waktu super singkat. Mereka beralasan proyek ini program prioritas. Presiden langsung mengawalnya. “Saya nonton YouTube Prof. Mahfud MD tentang proyek Sekolah Rakyat. Beliau bilang proyek ini jahat. Saya salah satu konsultan yang dikejar deadline. Mereka meminta desain SR dengan alasan komando langsung dari presiden. Waktu itu rapat dengan Pak Mensos, Kemenpu, dan PPK. Hasil desain harus keluar sebelum 2025 berakhir. PU pusat bilang anggaran pakai tahun 2025. Mereka jamin dana cair sebelum 2026. Nyatanya sampai sekarang kami belum dapat sepeser pun! Sudah terlambat 6 bulan. Tidak ada tanda-tanda pembayaran,” tulisnya pada Rabu (17/6/2026).
Ia pun menambahkan curahan hati yang mengharukan. “Kalau karya saya bermanfaat untuk anak-anak di seluruh Indonesia, semoga jadi amal jariyah. Meski negara tidak membayar, saya ikhlas. Tapi jika pemerintah ini korup, jauhkan kami dari uang haram itu.” Kalimat ini sontak menggegerkan warganet. Banyak yang prihatin dengan nasib para profesional yang sudah berkorban.
Keluhan ini akhirnya sampai ke telinga Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Ketua Umum IAI, Georgius Budi Yulianto, atau yang akrab disapa Boegar, langsung merespons. Ia mengaku sudah mendengar kabar pahit ini. Bahkan ia mendapat informasi lebih mengejutkan. “Saya sempat mendengar soal yang belum dibayar. Bahkan ada yang diminta mengembalikan dana oleh BPK,” ujar Boegar pada Rabu (17/6/2026).
Namun Boegar menegaskan satu hal penting. IAI tidak terlibat dalam perencanaan Sekolah Rakyat. Organisasi profesi ini tidak dilibatkan pemerintah sejak awal. “Saya tidak terlalu mengikuti proyek ini. IAI tidak dilibatkan dalam proses maupun perencanaannya. Kalau pun ada anggota yang ikut, itu sifatnya individu. Mereka di-assign secara pribadi,” tegasnya.
Akibatnya, IAI tidak punya ruang untuk melakukan kurasi. Mereka juga tidak bisa memberikan pendampingan profesi sejak awal. Padahal organisasi profesi punya mekanisme pengawasan. Ada pedoman profesi, kode etik, dan kaidah tata laku. Semua itu mengatur hubungan arsitek dengan pengguna jasa. Sayangnya semua mekanisme itu baru bisa berjalan jika ada laporan resmi.
Boegar menjelaskan, IAI memiliki 30.800 anggota di seluruh Indonesia. Organisasi ini juga punya Badan Mediasi dan Advokasi. Badan ini siap membantu anggota yang menghadapi sengketa atau masalah hukum. “Anggota harus melapor dulu. Bisa soal etik atau masalah hukum. Kecuali jika IAI dilibatkan sejak awal, kami akan melakukan kurasi rinci. Baru kami sampaikan ke anggota,” tandas Boegar.
Sementara itu, keluhan serupa juga muncul dari kalangan kontraktor. Mereka mengaku belum dibayar juga. Di kanal YouTube resmi Mahfud MD, terungkap fakta mengejutkan. Arus kas kontraktor terganggu parah. Mereka harus menutup lubang pengeluaran sendiri. Uang pribadi mereka habis untuk membeli material proyek. Kondisi ini semakin memicu spekulasi liar di masyarakat.
Menteri PU Bantah Keras Ada Masalah Pembiayaan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, akhirnya angkat bicara. Ia membantah keras isu keterbatasan arus kas. Dody menegaskan tidak ada masalah pembiayaan. “Enggak, itu bukan. Tidak ada yang keterbatasan arus kas. Enggak ada,” kata Dody tegas. Ia menyampaikan ini saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).
Wartawan kemudian menanyakan kemungkinan hambatan lain. Dody menjawab dengan singkat dan mantap. “Enggak ada kendala. So far aman,” ucapnya.
Alasan Kontraktor Belum Bisa Tagih
Dody lalu memberikan klarifikasi lebih lanjut. Menurutnya, masalahnya bukan pada pembiayaan. Kontraktor belum bisa mengajukan tagihan ke pemerintah. “Aman, aman. Sebenarnya tidak pernah ada masalah soal pembiayaan. Si kontraktor belum bisa menginvoice kita. Progresnya belum sampai ke sana,” kata Dody.
Ia mengaku terus memantau perkembangan proyek. Dody bahkan setiap hari turun ke lapangan. “Makanya saya setiap hari keliling. Saya gebrak-gebrak soal progres,” ujar Dody bersemangat.
Meskipun Menteri PU sudah memberikan klarifikasi, kegaduhan tetap bergema di publik. Banyak pertanyaan belum terjawab. Bagaimana mungkin desain yang sudah rampung sejak akhir tahun lalu tak kunjung dibayar? Kenapa kontraktor juga kesulitan arus kas jika progres belum memungkinkan tagih? Semua pihak kini menunggu langkah transparan dari pemerintah. Masyarakat berharap program mulia ini tidak tercoreng oleh persoalan administrasi yang merugikan banyak orang. Keadilan untuk para arsitek dan kontraktor harus segera ditegakkan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.