JAKARTA,CheckBind.com – PDIP: Sekolah Rakyat Gagal Total Kalau Anggaran Tak Jelas!. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti ngeliat besarnya anggaran untuk program Sekolah Rakyat yang hingga kini belum mendapat lampu hijau dari DPR. Padahal, program ini dinilai sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Kariyasa menegaskan, “Kami sepenuhnya mendukung program Sekolah Rakyat, namun sayang DPR belum menyetujui anggarannya sampai saat ini.” Ia menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Parlemen pada Selasa (20/5/2025).
Kariyasa lantas mempertanyakan kenapa penganggaran program ini masih tergantung tanpa kepastian, padahal melibatkan banyak kementerian. Misalnya, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk infrastruktur, sementara Kementerian Sosial mengurusi operasionalnya.
“Kalau program sudah jalan sebelum DPR menyetujui anggarannya, ini jelas melanggar aturan penganggaran,” ujarnya tegas. Ia menekankan, tanpa persetujuan DPR, program sebesar ini berisiko tersendat di tengah jalan.
Kariyasa menegaskan, “Pemerintah harus segera menyiapkan payung hukum yang kuat untuk Sekolah Rakyat. Jangan sampai program ini bernasib sama seperti program PT Sampoerna yang akhirnya terpaksa diserahkan ke pemda karena gagal dipertahankan!”
“Bayangkan, biaya per siswa bisa mencapai Rp 48 juta per tahun. Kalau tidak ada regulasi yang mengikat, program ini bisa macet,” ungkapnya. Ia khawatir, idealisme Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat justru gagal hanya karena persiapan yang kurang matang.
Tak hanya soal anggaran, Kariyasa juga menyoroti ngeliat cakupan program yang dinilainya terlalu kecil dibanding jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data BPS menunjukkan, dari 280 juta penduduk, sekitar 9% atau 28 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Kalau hanya ada 100 sekolah dari pemerintah dan 100 lagi dari swasta, itu belum sampai 1% dari total penduduk miskin. Jauh dari cukup!” kritiknya.
Baca Juga: Ijazah Jokowi Kembali Jadi Perbincangan, Logo UGM di Mapnya Memudar
Di akhir, Kariyasa menegaskan bahwa ngatasi kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos). Pendidikan harus jadi prioritas, tapi perlu sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
“Kita harus hati-hati dalam perencanaan dan eksekusinya. Jangan sampai program bagus seperti ini akhirnya mentok karena kurang persiapan,” tegasnya.
Dengan ngedepankan transparansi dan koordinasi solid, ia berharap Sekolah Rakyat bisa benar-benar menjadi solusi jangka panjang untuk memutus kemiskinan di Indonesia.
