PALANGKA RAYA, checkbind.com – Larangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang mengenakan seragam mirip TNI, Polri, atau aparat pemerintah lainnya langsung memantik respons dari Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Tengah (Kalteng). Bendahara Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Kalteng, Adhie Abdian, menegaskan bahwa sejarah panjang organisasinya tidak terlepas dari dunia militer.
Sejarah Kental dengan Nuansa Militer
“Para tokoh militer ternama seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto mendirikan Pemuda Pancasila melalui Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI),” jelas Adhie. “Karena itulah, PP sejak awal sudah melekat dengan semangat semi-militer. “Bahkan sampai hari ini, kami terus pertahankan sistem komando kami,” tegas Adhie kepada Kompas.com saat berbincang di sela pertemuan ormas di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:Polda Jateng Bergerak Cepat Evakuasi Warga Grobogan Terjebak Banjir
Ia mengakui bahwa larangan Kemendagri sah-sah saja, mengingat banyak ormas yang memanfaatkan seragam bergaya militer untuk kepentingan pribadi. “Sayangnya, ada oknum yang memakai seragam ala militer hanya untuk intimidasi atau pencitraan,” tambah Adhie. Namun, PP Kalteng masih menunggu keputusan resmi dari pusat sebelum mengambil sikap tegas.
“Kebijakan ini bersifat nasional, jadi kami harus menyesuaikan dengan arahan dari pengurus pusat,” jelasnya. Adhie menegaskan, kader PP rutin mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), termasuk latihan dasar militer (latsar) dengan mengundang anggota TNI sebagai instruktur.
Adhie juga membeberkan alasan di balik seragam loreng yang kerap dikenakan kader PP. “Awalnya, seragam PP berwarna merah. Tapi seiring waktu, kami memilih motif loreng untuk membedakan diri, meski tetap menjaga kesan disiplin ala militer,” ungkapnya.
Menariknya, hingga saat ini, baik PP Pusat maupun PP Kalteng belum pernah mendapat teguran resmi terkait seragam tersebut. “Beberapa bulan ke depan, kami akan menggelar musyawarah besar (mubes). Mungkin aturan Kemendagri ini akan jadi salah satu bahasan,” tutup Adhie.
“PP Kalteng berkomitmen pertahankan nilai semi-militer, tapi siap adaptasi dengan kebijakan baru. Kami tegas bedakan diri dari ormas yang salahgunakan seragam,” tegas Adhie.