Checkbind.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendadak menyuarakan keprihatinan publik secara terbuka. Bahkan, secara khusus ia menyoroti nasib pengemudi taksi Green SM bernama Richard Rudolf Passelima. Sebab, pengemudi taksi tersebut diduga kuat menjadi dalang utama kecelakaan mengerikan di perlintasan Bekasi Timur. Padahal, insiden hebat ini melibatkan benturan keras antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Selain itu, peristiwa kelam ini sempat melumpuhkan total jadwal perjalanan kereta api jalur sibuk tersebut. Oleh sebab itu, publik kini makin gencar mempertanyakan kepastian hukum bagi sang sopir taksi. Bahkan, masyarakat menuntut keadilan yang setara tanpa adanya diskriminasi penegakan hukum.
Selanjutnya, Sahroni melayangkan teguran yang cukup pedas ini langsung kepada jajaran kepolisian. Langkah tegas tersebut ia ambil setelah polisi menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka. Dalam hal ini, masinis berinisial AN (37) mendadak harus menyandang status hukum yang amat berat. Lebih lanjut, penetapan status ini langsung memicu gelombang perdebatan yang sangat sengit di masyarakat. Namun demikian, legislator kawakan tersebut menilai aparat kepolisian bekerja terlalu terburu-buru dan gegabah. Padahal, petugas lapangan tersebut pada dasarnya hanya menjalankan tugas operasional harian secara profesional. Oleh karena itu, faktor kecerobohan pengemudi jalan raya seharusnya menjadi fokus penyelidikan yang utama.
Maka dari itu, Sahroni mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan isu hukum yang jauh lebih besar. Pernyataan menohok ini ia sampaikan langsung kepada para wartawan pada Selasa (29/9/2026). “Oleh karena itu, isu paling besar adalah nasib pihak taksi hijau pemicu awal kecelakaan,” cetus Sahroni. “Selain itu, bagaimana kabar perkembangan proses hukum mereka yang sebenarnya saat ini?” serunya bertanya-tanya. “Bahkan, sudah sejauh mana polisi betul-betul menyelidiki keterlibatan pihak penyedia layanan taksi tersebut?” tanyanya lugas. “Oleh sebab itu, penyedia taksi maupun pengendaranya jangan pernah melenggang bebas dari jeratan hukum,” tegasnya. “Dengan demikian, polisi wajib membongkar andil besar mereka dalam menciptakan tragedi kelam ini,” imbuh Sahroni.
Lebih jauh lagi, Sahroni mengupas tuntas implikasi serius dari perubahan status hukum tersangka AN. Oleh sebab itu, ia mendesak polisi menggelar proses hukum secara benar-benar adil dan transparan. Selain itu, pihak kepolisian wajib ekstra hati-hati dalam menangani kasus hukum yang sangat sensitif ini. Sebab, masinis sejatinya sudah menjalankan seluruh standar operasional prosedur (SOP) secara tepat dan disiplin. Oleh karena itu, menyalahkan masinis secara instan tanpa melihat pemicu utama tentu sangat keliru. Bahkan, tindakan sepihak seperti itu justru berpotensi merugikan hak-hak dasar para pekerja transportasi publik.
Selanjutnya, Sahroni memberikan analisis mendalam mengenai dinamika pengereman darurat di perlintasan rel kereta api. “Oleh karena itu, adanya keraguan teknis saat mengerem harus menjadi pertimbangan hukum kelak,” ulas Sahroni. Bahkan, ia mengingatkan publik agar memahami betul karakter fisik dan teknis dari armada kereta api. Sebab, rangkaian kereta berkecepatan tinggi membutuhkan jarak pengereman yang sangat panjang demi berhenti total. Oleh sebab itu, masinis mustahil bisa menghentikan laju kereta secara mendadak layaknya mengendarai sepeda motor. Dengan demikian, fakta teknis di lapangan ini wajib menjadi acuan utama bagi majelis hakim kelak.
Sebelum pernyataan menohok dari DPR mencuat, polisi memang sudah resmi mengumumkan penetapan status tersangka. Dalam hal ini, penyidik Polda Metro Jaya resmi menjerat masinis KAJJ Argo Bromo Anggrek berinisial AN. Bahkan, penetapan status tersangka ini berakar dari musibah kecelakaan tragis di area Stasiun Bekasi Timur. Selain itu, insiden kelam tersebut juga melibatkan secara langsung satu unit rangkaian KRL Commuter Line. Oleh karena itu, keputusan mengejutkan dari kepolisian ini langsung memicu sorotan tajam publik nasional. Padahal, masyarakat luas masih menunggu kepastian hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan armada taksi.
Lebih lanjut, pengumuman penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh jajaran pejabat Polda Metro Jaya. Acara jumpa pers resmi tersebut berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Selasa (29/9/2026). Pada momen penting itu, AKBP I Dewa Putu Anom Danujaya memimpin langsung jalannya sesi konferensi. Selain itu, Wadirmorkrimum Polda Metro Jaya tersebut memaparkan seluruh perkembangan kasus terkini di hadapan media. Oleh sebab itu, penyidik mengklaim sudah mengantongi alat bukti yang amat memadai untuk menetapkan tersangka. Bahkan, penyidik telah memeriksa rangkaian saksi kunci guna memperkuat sangkaan hukum kepada sang masinis.
Maka dari itu, AKBP Anom membacakan poin keputusan hukum penyidik secara lugas dan terbuka. “Oleh karena itu, berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka,” papar Anom. “Selain itu, tim penyidik kami berhasil mengumpulkan alat bukti yang sangat cukup,” beber Anom terbuka. “Dengan demikian, sosok tersangka tersebut merupakan seorang pria berinisial AN berusia 37 tahun,” tegas Anom. Oleh sebab itu, kepolisian memastikan bahwa penetapan tersangka ini sudah melalui prosedur penyelidikan yang sah.
Selanjutnya, tim penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap sang masinis berinisial AN. Oleh sebab itu, AN wajib menjalani proses pemeriksaan lanjutan dengan status barunya sebagai tersangka resmi. Bahkan, penyidik berencana mengulik kembali setiap detik kronologi sebelum benturan hebat itu benar-benar terjadi. Selain itu, pemeriksaan mendalam ini sangat penting demi melengkapi berkas perkara pidana yang tengah disusun. Dengan demikian, penyidik bisa segera melimpahkan kasus perkeretaapian ini ke pihak kejaksaan tinggi setempat.
Lebih spesifik lagi, penyidik menerapkan sangkaan pasal berlapis yang amat berat kepada tersangka masinis AN. Oleh karena itu, polisi mengenakan Pasal 323, Pasal 324, serta Pasal 474 dalam KUHP baru. Selain itu, penyidik juga menyandingkannya dengan Pasal 198 dan Pasal 206 Undang-Undang Perkeretaapian. Padahal, penerapan jeratan pasal-pasal tersebut membawa konsekuensi sanksi pidana yang amat menakutkan bagi masinis. Akibatnya, masinis AN kini terancam hukuman kurungan penjara paling singkat 5 hingga maksimal 12 tahun. Bahkan, masa depan karier sang masinis kini berada di ujung tanduk akibat jeratan pidana tersebut.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.