JAKARTA, Checkbind.com — Kebijakan baru pemerintah mendadak memicu kontroversi panas. Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meragukan rencana pembukaan 200 juta rekening bank baru. Langkah ini kabarnya bertujuan menyalurkan bantuan sosial (bansos). Oleh sebab itu, ia langsung mempertanyakan urgensi proyek raksasa ini.
Bahkan, Azis mendesak pemerintah agar membeberkan alasan target tersebut secara jujur. Pasalnya, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperlihatkan hal berbeda. Warga produktif tanpa rekening (unbanked) pada 2026 ini ternyata hanya 15,3 juta jiwa.
“Pemerintah wajib meyakinkan masyarakat luas. Mereka harus menjelaskan secara transparan urgensi target 200 juta rekening ini. Selain itu, pemerintah mesti memperjelas sasaran spesifik kuota jumbo tersebut,” tegas Azis kepada wartawan pada Selasa (15/9/2026).
Sebenarnya, Azis tetap mengapresiasi upaya percepatan bansos via perbankan. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar mencermati kebutuhan riil warga di lapangan. Jangan sampai skala program ini berlebihan.
Lantas, ia mengkhawatirkan dampak pencetakan rekening massal ini. Langkah tersebut berisiko membuat warga memiliki rekening ganda. Alhasil, jumlah rekening pasif atau dormant justru akan membengkak.
Sebab, publik melihat ada jurang pemisah yang amat lebar. Angka warga yang belum punya rekening sangat kecil. Angka itu berbanding terbalik dengan ambisi target 200 juta rekening.
“Jangan sampai warga yang sudah punya rekening malah memperoleh rekening ganda. Hal itu hanya akan menambah deretan rekening pasif,” ucap Azis mengingatkan.
Selanjutnya, Azis juga memberi peringatan soal anggaran negara. Pemerintah tidak boleh menghamburkan dana untuk urusan administratif yang tidak efektif.
“Jangan sampai anggaran besar malah menguap begitu saja. Apalagi cuma untuk program birokrasi yang tidak efektif,” tegas Azis.
Maka dari itu, Azis menuntut pemerintah bertindak transparan. Pemerintah wajib membuka dasar kalkulasi target 200 juta rekening tersebut.
Selain itu, ia meminta penjelasan detail soal penggunaan dana Rp11 triliun. Anggaran jumbo tersebut disiapkan khusus untuk menyokong program ini.
Lagipula, Azis mendorong pemerintah agar segera menggelar evaluasi cost-benefit. Kajian ini penting supaya program pembukaan tabungan massal membawa manfaat nyata bagi penerima bansos.
“Pemerintah harus memastikan target ini menjawab kebutuhan riil penerima bansos. Langkah ini penting untuk mencegah pemborosan anggaran akibat rekening ganda,” kata Azis.
Sebelumnya, publik dihebohkan oleh kabar rencana pemerintah menggodok pembukaan tabungan massal. Program ini menyasar seluruh WNI yang sudah berusia 17 tahun.
Rencana ini menindaklanjuti perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Beliau menghendaki seluruh warga negara memiliki rekening perbankan.
Nantinya, warga dapat memanfaatkan rekening ini untuk menyokong program pemerintah. Salah satunya yaitu memperlancar penyaluran bansos ke masyarakat.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran fantastis sekitar Rp11 triliun. Tiap rekening baru rencananya menerima setoran awal Rp50.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi sumber dana tersebut. Beliau menegaskan bahwa anggaran berasal dari APBN.
“Anggaran murni dari APBN. Kalau 200 juta penduduk, nilainya sekitar 600 juta dolar AS atau Rp11 triliun,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Meski begitu, Airlangga mengaku pemerintah masih mematangkan alokasi ini. Pejabat sedang membahas apakah dana bersumber dari APBN 2026 atau APBN 2027.
Selain itu, pemerintah masih menggodok skema pelaksanaan di lapangan. Mereka bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selanjutnya, eksekutor akan menjalankan pembukaan rekening secara bertahap. Pemerintah menargetkan program ini berjalan sebelum akhir tahun 2026.
Pada tahap awal, kedua bank pelat merah dipilih untuk mengeksekusi program massal ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Akhirnya, Airlangga menjelaskan alasan memilih kedua bank tersebut. Keduanya merupakan anggota Himbara yang menguasai jaringan perbankan ritel di Indonesia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.