JAKARTA, Checkbind.com – Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa ke depan, penilaian kinerja pejabat Pemprov Jakarta akan mengacu pada sistem Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama. Tak hanya menjadi alat ukur efektivitas kerja, sistem ini juga bakal menentukan mutasi jabatan dan penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
KPI Harus Jelas dan Terukur
“Setiap pejabat wajib menyusun KPI. Nanti, kami akan review apakah indikatornya sudah tepat, perlu diperluas, dipertegas, atau ditambah,” jelas Khoirudin saat berbincang di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (10/6/2025). Menurutnya, langkah ini merupakan upaya memperbaiki sistem pengawasan agar lebih terarah dan objektif.
“Kami ingin Dinas Perhubungan bisa membuktikan berapa titik kemacetan mereka tuntaskan. Demikian pula dengan SDA, harus jelas berapa lokasi banjir yang berhasil mereka atasi setelah menerima anggaran,” tegasnya.
Skor KPI Pengaruhi Nasib Pejabat
Pemprov Jakarta akan mengelompokkan capaian KPI sebagai dasar utama pertimbangan mutasi dan promosi. Pejabat yang hanya mencatatkan 50-60% pencapaian target harus siap diganti. “Kalau kerjanya cuma setengah-setengah atau 60% saja, ya kami akan ganti. Performa separuh-separuh tidak kami toleransi,” tegas Khoirudin tanpa basa-basi.
Untuk pejabat yang berhasil mencapai 70% target, pemerintah masih memberi ruang untuk perbaikan. “Mereka dapat kesempatan memperbaiki kinerja dalam periode evaluasi berikutnya,” tambahnya.Namun, bagi yang sukses meraih 90% atau lebih, mereka berhak mendapat apresiasi berupa promosi jabatan atau kenaikan karier.
baca juga: Indonesia Vs China: Strategi Kluivert Hadapi Absennya Marselino dan Ragnar
TKD Harus Sejalan dengan Kinerja
Khoirudin juga menyoroti besaran TKD di lingkungan Pemprov Jakarta yang seharusnya memacu pejabat bekerja lebih giat, bukan malah bikin nyaman di zona aman. “Kami tidak mau TKD yang besar justru bikin pejabat lengah dan kurang kreatif. Besaran TKD harus sesuai pencapaian KPI. Kalau kinerjanya bagus, tunjangannya besar. Kalau tidak, ya harus dikoreksi,” tegasnya.
Ia berharap Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bisa berkomitmen bersama DPRD menerapkan sistem ini demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kita mengelola uang rakyat, jadi hasil kerja harus benar-benar terasa. Ini bukan sekadar reformasi sistem, tapi juga bentuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Jakarta Bisa Jadi Contoh Nasional
Khoirudin yakin, sistem evaluasi berbasis KPI ini bisa menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia. Pasalnya, metode ini memberikan gambaran utuh antara penggunaan anggaran, output kerja, dan dampaknya bagi warga.
Jadi, bukan sekadar menghabiskan anggaran, tapi benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Bagaimana menurutmu?