JAKARTA, checkbind.com – KPAI Temukan Ancaman Tidak Naik Kelas. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jastra Putra, mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurutnya, guru bimbingan konseling (BK) memberikan ancaman tidak naik kelas kepada siswa yang menolak mengikuti program barak militer. KPAI menemukan hal ini setelah melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang untuk memantau program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Mantan Wagub Eddie Nalapraya Tutup Usia
“Kami mendapati ancaman bahwa siswa yang menolak ikut program ini bisa tidak naik kelas. Ini berdasarkan hasil wawancara langsung dengan anak-anak di Purwakarta dan Lembang,” tegas Jastra dalam konferensi pers via Zoom, Jumat (16/5/2025).
Tak hanya itu, KPAI juga menemukan masalah lain. Tiga sekolah di Purwakarta ternyata sama sekali tidak memiliki guru BK. Kondisi ini semakin memperparah situasi, karena siswa tidak mendapatkan pendampingan yang semestinya.
Dengan temuan tersebut, KPAI pun mempertanyakan dasar pemilihan siswa untuk program barak militer ini. “Kami ingin tahu, atas rekomendasi siapa anak-anak ini dipilih? Ini harus dikaji lebih dalam agar kami bisa merekomendasikan psikolog profesional,” jelas Jastra.
Padahal, kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah dan keluarga justru menjadi salah satu pemicu penyimpangan perilaku anak. “Dari diskusi dengan dinas terkait, kami tahu bahwa minimnya psikolog, pekerja sosial, dan guru BK membuat layanan konseling anak tidak berjalan optimal,” tambahnya.
Baca Juga: Heboh: Telkomsel Terbukti Menipu?
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, turut menyoroti potensi pelanggaran hak anak dalam program ini. Menurutnya, ketiadaan asesmen psikolog profesional sebelum mengirim anak ke barak militer sangat berisiko.
“Kami khawatir program ini bisa melanggar hak anak. Apalagi, tidak ada rekomendasi psikolog yang jelas sebelumnya,” ujar Ai.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 6,7% anak yang mengikuti program ini bahkan tidak tahu alasan mereka dikirim ke barak militer. “Ada anak yang bilang tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Ini menunjukkan perlunya evaluasi agar hak anak tidak terabaikan,” tegas Ai.
Ringkasan Masalah yang Ditemukan KPAI:
- Ancaman Tidak Naik Kelas – Guru BK memberi tekanan kepada siswa yang menolak ikut program.
- Minimnya Guru BK – Tiga sekolah di Purwakarta tidak memiliki guru BK.
- Tidak Ada Asesmen Psikolog – Pemilihan siswa tanpa rekomendasi profesional.
- Anak Tidak Tahu Tujuan Program – Sebagian peserta mengaku tidak paham alasan dikirim ke barak militer.
KPAI mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengevaluasi program ini. “Kami ingin memastikan hak anak tetap terlindungi, tanpa paksaan dan dengan pertimbangan matang,” pungkas Jastra.
