BULELENG, Checkbind.com – Kabar mengejutkan mendadak mengguncang panggung politik nasional. Selanjutnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, melontarkan kritik amat pedas kepada pihak eksekutif. Oleh karena itu, beliau mendesak pemerintah agar segera pasang badan dan bertanggung jawab penuh. Pasalnya, gelombang kematian tragis mendadak menimpa para pengungsi korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan, peristiwa kelam tersebut terjadi sewaktu para warga sedang berjuang bertahan hidup di lokasi pengungsian.
Bahkan, Kariyasa menyoroti secara tajam data terbaru milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lantas, laporan resmi kebencanaan tersebut membeberkan kenyataan yang sangat pahit. Sebab, sebanyak 94 warga tercatat mengembuskan napas terakhir secara tidak langsung pasca-bencana. Kasus kematian massal ini justru terjadi tatkala para korban selamat sedang mendekam di dalam posko pengungsian gempa NTT.
Oleh sebab itu, sang legislator menegaskan bahwa pemerintah wajib mengusut tuntas pemicu utama kematian puluhan pengungsi. Selain itu, beliau menuntut kementerian terkait untuk segera mengevaluasi seluruh manajemen penanganan korban bencana. Tim medis harus memeriksa kelayakan posko serta sanitasi di tempat pengungsian secara menyeluruh. Dengan demikian, rakyat tidak menjadi korban kelalaian sistem penanganan bencana.
“Tentu saja fakta ini amat memprihatinkan kita semua. Oleh sebab itu, pemerintah wajib bertanggung jawab!” tegas Kariyasa pada Selasa (8/10/2026) malam di GOR Bhuana Patra, Buleleng, Bali. Lagipula, beliau mempertanyakan alasan utama pemicu kematian para pengungsi tersebut. Mengapa warga selamat dari gempa justru meregang nyawa di dalam tenda darurat?
Selanjutnya, Kariyasa memastikan bakal membawa skandal kemanusiaan ini ke meja rapat DPR. Bahkan, beliau akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi. Khususnya, DPR menyasar Kementerian Sosial yang memegang tugas utama dalam penanganan pengungsi. Lembaga tersebut harus mempertanggungjawabkan kualitas pelayanan logistik di lapangan.
Sebelumnya, publik sempat gempar oleh pernyataan Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Ternyata, BNPB mengonfirmasi akumulasi angka kematian akibat gempa bumi NTT menembus 142 jiwa hingga Selasa (15/9/2026). Jumlah fantastis ini membuktikan betapa dahsyatnya dampak bencana yang menghantam wilayah NTT.
Di satu sisi, guncangan gempa menewaskan 48 warga secara langsung akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Namun di sisi lain, kenyataan yang jauh lebih memilukan menunjukkan bahwa 94 korban sisanya justru meninggal secara tidak langsung. Tragisnya, mereka mengembuskan napas terakhir ketika berada di tempat pengungsian. Buruknya kondisi tenda ditengarai memperparah kesehatan warga.
“Saat ini kami menyampaikan bahwa korban tewas seketika akibat gempa bumi tercatat 48 orang. Akan tetapi, korban meninggal tidak langsung di pengungsian justru melonjak sampai 94 orang,” ungkap Berton saat konferensi pers resmi di hadapan awak media.
Soroti Anggaran Kebencanaan yang Dipangkas Habis-habisan!
Selain menyoroti buruknya kondisi tempat pengungsian, Kariyasa lantas membongkar masalah krusial lainnya. Bahkan, sang legislator mengkritik keras pemotongan anggaran penanggulangan bencana nasional. Menurut pandangan beliau, alokasi dana keselamatan masyarakat butuh perhatian ekstra dari seluruh pemangku kebijakan. DPR memandang pemangkasan anggaran ini sebagai langkah yang sangat berisiko bagi keselamatan rakyat.
Bahkan, politisi ini membeberkan penurunan drastis dana bencana negara dari tahun ke tahun. Dahulu, anggaran penanganan bencana sempat menyentuh angka fantastis sebesar Rp 12 triliun. Lantas, pemerintah memangkas dana tersebut hingga merosot ke angka Rp 5 triliun. Namun yang bikin miris, anggaran tersebut dipotong lagi pada tahun 2026 hingga menyisakan sekitar Rp 491 miliar saja!
“Padahal negara kita tercinta ini sangat rawan diserang bencana alam. Lagipula, Indonesia memegang peringkat kedua ancaman bencana terbesar di dunia karena berada persis di jalur Ring of Fire!” tegas Kariyasa dengan nada prihatin.
Akibatnya, pemotongan dana secara ekstrem bakal memperlambat proses evakuasi dan penanganan bencana di lapangan. Tentu saja, kondisi memprihatinkan ini akan menjadi jauh lebih sulit bagi para petugas pertolongan. Terutama apabila bencana alam dalam skala besar mendadak melanda wilayah Indonesia pada penghujung tahun nanti.
Memang, pemerintah mengklaim masih memegang dana siap pakai khusus untuk kondisi darurat. Meskipun demikian, Kariyasa menilai pemerintah harus memperkuat alokasi anggaran mitigasi sejak awal. Langkah antisipasi jauh lebih penting daripada sekadar menangani dampak pasca-bencana. Negara wajib melindungi nyawa warga sebelum musibah datang menghancurkan pemukiman.
“Kunci utamanya ada pada tindakan mitigasi sejak dini. Dengan begitu, kita bisa mencegah timbulnya banyak korban jiwa,” tambah Kariyasa mantap.
Oleh sebab itu, beliau menaruh harapan besar agar dana mitigasi tidak cuma cair setelah bencana melanda. Sebaliknya, pemerintah wajib menggunakan dana tersebut sejak awal perencanaan program. Hal ini penting demi mengurangi risiko kerusakan. Selain itu, langkah ini memberikan perlindungan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman bencana.
“Makanya, jangan sampai anggaran mitigasi baru keluar ketika bencana sudah memakan korban! Sebaliknya, siapkan anggaran awal itu untuk mencegah dampak buruk. Langkah ini sangat berguna demi menyelamatkan nyawa serta melindungi masyarakat,” kata Kariyasa mengakhiri penjelasannya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.