Checkbind.com – KDM Gandeng KPK Awasi Efisiensi Anggaran Jabar Rp 5 T. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, pada Senin (19/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi tentang langkah pencegahan korupsi, khususnya dalam mengoptimalkan efisiensi anggaran belanja Pemda Jabar.
“Kami fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik. Ini prioritas utama kami,” tegas Dedi.
Apa Saja Bentuk Efisiensi yang Dijalankan Pemprov Jabar?
Dedi Mulyadi membeberkan rencana efisiensi anggaran hingga Rp 5 triliun. “Dana hasil penghematan ini akan kami alihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.”
Contoh Pertama, Pemprov Jabar menggeser anggaran belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pendidikan sebesar Rp 700 miliar. “Sekolah lebih butuh ruang kelas baru daripada belanja TIK, jadi anggaran itu kami alihkan untuk pembangunan RKB,” jelasnya.
Contoh Kedua, Pemprov menghemat anggaran perjalanan dinas dan mengalokasikannya ke pembangunan infrastruktur jalan. “Dana infrastruktur jalan awalnya Rp 700 miliar, sekarang naik jadi Rp 2,4 triliun berkat efisiensi ini,” ungkap Dedi.
Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga menyoroti masalah listrik di daerah terpencil. “Alih-alih menggelar sosialisasi, kami lebih memprioritaskan 240.000 warga yang belum teraliri listrik. Kami realokasikan Rp 250 miliar untuk program elektrifikasi,” tambahnya.
Hasil Diskusi dengan KPK: Sinergi Kebijakan & Pengawasan
Dari pertemuan ini, Dedi mengaku mendapat masukan strategis dari KPK untuk menyelaraskan kebijakan daerah. Tujuannya jelas: meningkatkan SDM, kualitas layanan publik, dan derajat kesehatan masyarakat.
“Dengan sinergi ini, kami harap indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat Jabar bisa melesat,” ucap Dedi optimis.
Di sisi lain, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyambut baik inisiatif Gubernur Jabar ini. KPK pun diminta memastikan langkah efisiensi tetap sesuai aturan dan diawasi ketat.
“Pak Gubernur meminta KPK memastikan kebijakan ini tidak melanggar regulasi sekaligus mengawasi implementasinya,” kata Bahtiar.
Ia menegaskan, langkah efisiensi ini patut diapresiasi karena membawa manfaat nyata. “Ini terobosan strategis yang kami dukung penuh. Semoga ide Pak Gubernur benar-benar membawa perubahan besar bagi masyarakat Jabar,” pungkasnya.
Baca Juga: PT Telkom Indonesia: Kami Menghormati Penyidikan Kejaksaan
Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan upaya memastikan uang rakyat tepat sasaran. Dengan pengawasan KPK, kebijakan ini diharapkan minim celah korupsi dan maksimal dampaknya.
“Kami tak mau ada dana mengendap atau salah alokasi. Semua harus tepat guna,” tandas Dedi.
Nah, dengan kolaborasi antara Pemprov Jabar dan KPK, masyarakat bisa berharap anggaran Rp 5 triliun ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar. So, let’s wait and see!
