Checkbind.com – KDM Balas Tantang KPAI: Ribuan Siswa Nakal, Mau Tangani Berapa?. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru-baru ini menyoroti program kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusung pendidikan militer bagi siswa bermasalah di barak khusus. KPAI menilai, langkah ini berisiko melanggar hak anak. Namun, alih-alih mundur, Dedi justru melayangkan respons pedas.
Usai menghadiri acara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025), Dedi menyayangkan sikap KPAI yang menurutnya terlalu sibuk mengkritik detail teknis seperti fasilitas tidur, alih-alih menyelesaikan akar masalah. “KPAI seharusnya tidak perlu mengoreksi kegiatan darurat yang justru solutif,” tegasnya dalam video unggahan Instagram pribadinya.
KDM Balas Tantang KPAI
Dia menegaskan, KPAI semestinya turun tangan langsung menangani persoalan anak-anak bermasalah—mulai dari konflik keluarga hingga lingkungan sekolah—yang kerap memicu kenakalan remaja. “Daripada ribut soal kasur, lebih baik bantu atasi penyebab anak-anak ini terlibat kriminal,” tambahnya.
Dedi membeberkan, program pendidikan militer di Dodik Lembang, Kabupaten Bandung, telah membuahkan hasil nyata. Sebanyak 39 peserta dinyatakan lulus dengan perubahan sikap signifikan. “Mereka jadi lebih disiplin, punya empati, bahkan ada yang mencium kaki ibunya sambil menangis. Itu bukti!” ujarnya bersemangat.
Tak berhenti di situ, 273 peserta lain akan segera menyusul lulus dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan berencana membuka angkatan baru untuk menampung ribuan anak bermasalah dari berbagai daerah. “Kita bisa kelola 15.000 hingga 20.000 peserta. Nah, KPAI mau tangani berapa?” tantang Dedi dengan nada provokatif.
Dedi mengungkapkan, saat ini ada ribuan anak di Jawa Barat yang terlibat tindakan kriminal atau kenakalan berat. Program barak militer, menurutnya, adalah solusi cepat untuk mengubah perilaku mereka. “Ini darurat! KPAI jangan hanya bisa protes tanpa tawarkan alternatif,” sindirnya.
Dia juga menekankan, pendekatan militer bukan sekadar hukuman, melainkan pembentukan karakter. “Anak-anak ini butuh kedisiplinan dan tanggung jawab, bukan sekadar ceramah moral,” paparnya.
Ke depan, Dedi berencana memperluas program ini ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dia memastikan, mekanisme seleksi peserta akan diperketat untuk memastikan hanya anak-anak dengan kasus berat yang mengikuti program ini. “Kita tidak mau salah sasaran. Ini untuk mereka yang benar-benar butuh intervensi serius,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi kembali menantang KPAI: “Kalau tidak setuju dengan cara kami, silakan tunjukkan solusi lain. Jangan hanya kritik, tapi tidak ada aksi.”
