Checkbind.com – Pemprov Jawa Barat kini merancang langkah amat berani. Mereka ingin menguasai kembali ribuan hektar lahan milik PTPN dan Perhutani. Kawasan target mencakup area di sekeliling Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Penataan hulu ini sangat mendesak. Pasalnya, kerusakan vegetasi di sana sudah tergolong amat parah. Maka dari itu, Pemprov Jabar menargetkan pemulihan ekosistem hulu secara menyeluruh.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membeberkan rencana besar tersebut secara terbuka. Pengalihan wewenang tanah bertujuan mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu. Caranya, para pekerja akan menanam kembali vegetasi endemik ramah lingkungan. Oleh sebab itu, reboisasi tanaman lokal menjadi opsi paling pas untuk memperkuat struktur tanah. Melalui penghijauan masif ini, ekosistem pegunungan akan kembali pulih.
Lebih lanjut, KDM menegaskan pentingnya pemulihan kawasan hulu bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Langkah ini bakal menekan risiko bencana alam mematikan. Contohnya seperti ancaman banjir bandang serta kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, perlindungan kawasan hulu menjadi garansi utama keselamatan warga di hilir.
Maka dari itu, Dedi Mulyadi menetapkan target fantastis untuk proyek penyelamatan hulu kali ini. “Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang,” ceritanya saat meninjau Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026). Sontak, pengumuman heboh ini menyedot perhatian publik. Skema ini menghadirkan terobosan ekonomi yang sangat menggiurkan bagi buruh tani lokal.
Bagaimana skema spektakuler ini dikaitkan langsung dengan pengentasan kemiskinan?
Tak cuma berfokus pada lingkungan, Dedi Mulyadi merancang program hijau ini demi memotong angka kemiskinan. Pemprov menargetkan warga miskin di kawasan selatan Jawa Barat sebagai penerima manfaat utama. Wilayah sasaran mencakup Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Bandung Selatan. Dengan begitu, agenda penyelamatan alam dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat berjalan beriringan.
Pasalnya, KDM melihat ketimpangan ekonomi di wilayah selatan Jabar bersumber dari upah buruh tani yang amat rendah. Selama ini, para buruh tani hanya mengantongi pendapatan minim. Akibatnya, penghasilan yang tidak layak tersebut mengurung kehidupan warga pedesaan dalam kemiskinan.
Kondisi serba kekurangan ini membuat warga pedesaan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. “Dan strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan,” tegas KDM. Karena itulah, KDM memilih membongkar belenggu kemiskinan dengan memberikan gaji bulanan yang layak.
Apa rencana implementasi konkret dari program penghijauan kolosal ini?
Selanjutnya, mantan Bupati Purwakarta tersebut menyampaikan jadwal pelaksanaan proyek raksasa ini. Pemprov menargetkan program penghijauan resmi bergulir pada bulan Desember mendatang. Lantaran waktu pelaksanaan makin dekat, tim di lapangan gencar memetakan lahan dan mendata calon pekerja. Di samping itu, sosialisasi intensif terus berjalan agar proses penanaman tidak menemui hambatan.
Pada tahap awal pelaksanaannya kelak, pemerintah provinsi siap mengerahkan sekitar 4.000 petani. Para petani bertugas menanam serta merawat vegetasi pohon secara rutin. Berkat skema bayaran Rp 2,5 juta per bulan untuk tiap pekerja, pemprov membutuhkan dana operasional Rp 10 miliar per bulan. Jika dihitung sepanjang tahun, kucuran anggaran dari kas daerah menembus Rp 120 miliar.
Bagaimana pertimbangan rasionalitas anggaran dalam program raksasa ini?
Kendati memakan dana ratusan miliar, KDM menilai anggaran Rp 120 miliar per tahun sangatlah murah. Angka tersebut jauh lebih kecil daripada biaya penanganan bencana akibat kerusakan alam. Sebab, bencana banjir bandang dan sedimentasi sungai menuntut biaya pemulihan yang amat mencekik. Oleh karena itu, pengeluaran dana untuk pemulihan hulu merupakan investasi pencegahan bencana yang sangat hemat.
Sebagai bukti nyata, Dedi Mulyadi menyinggung persoalan pendangkalan Sungai Citarum. Selama ini, kasus pendangkalan memeras dana APBD dan APBN untuk pengerukan lumpur. Alhasil, proyek pengerukan sungai rutin menguras dana negara lebih dari Rp 1 triliun setiap tahun. Padahal, seandainya pemerintah membenahi hulu Gunung Wayang sejak awal, negara sanggup menghemat pemborosan uang rakyat senilai triliunan rupiah.
Bukan cuma itu saja, kerusakan alam di hulu memicu beban ekonomi ekstra bagi penanganan bencana. Pemerintah terpaksa mengalokasikan dana darurat demi memperbaiki jembatan, jalan, dan rumah warga. Maka dari itu, memulihkan kerusakan ekologis di hulu Gunung Wayang jauh lebih menguntungkan secara finansial.
Apa dampak strategis yang membuat Sungai Citarum begitu penting bagi urat nadi Jawa Barat?
Dalam penjelasan yang sangat berbobot, Dedi Mulyadi mengingatkan peran vital Sungai Citarum. Sungai ini menopang denyut ekonomi serta pasokan energi nasional. Pasalnya, aliran Citarum menjadi sumber air utama bagi tiga PLTA raksasa, yakni Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Oleh sebab itu, kerusakan di hulu Citarum mengancam kestabilan pasokan listrik Pulau Jawa dan Bali.
Tak hanya sektor listrik, pasokan air Citarum menjadi urat nadi ribuan pabrik industri. Pusat industri tersebut tersebar luas di wilayah Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. “Setelah itu lahir kawasan industri di Purwakarta, Karawang, Bekasi, perputaran uangnya puluhan triliun dalam setiap bulan. Kalau Citarum mengering, Cisanti mengering, Gunung Wayangnya mengering, maka industri disitu akan mati,” terang KDM. Oleh sebab itu, penyelamatan Gunung Wayang menjadi kunci utama demi mencegah kebangkrutan ekonomi Jawa Barat.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.