Jakarta, Checkbind.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka tabir mengejutkan di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil audit BPKP menunjukkan program ini justru membakar anggaran negara secara sia-sia. Angkanya mencengangkan: Rp 10,5 triliun melayang setiap tahunnya.
Tim jaksa pidana khusus (pidsus) membeberkan temuan ini di sidang praperadilan. Sidang ini memperkarakan eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung. Ia menentang status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi MBG. Sidang berlangsung di PN Jakarta Selatan pada Selasa (28/7/2026). Publik pun tersentak mendengar angka pemborosan yang fantastis itu.
Jaksa menjelaskan kerja sama Kejagung dengan BPKP di hadapan majelis hakim. Kedua lembaga ini bergandengan tangan mengungkap kebocoran keuangan negara. “BPKP telah menyatakan adanya kerugian negara yang signifikan,” tegas jaksa di ruang sidang.
Jaksa membeberkan detail temuan BPKP di persidangan. Kertas kerja audit khusus atas tata kelola MBG menguak fakta pahit. Badan Gizi Nasional melakukan pemborosan hingga Rp 10,5 triliun per tahun. Angka ini membuat publik bergidik. Padahal, program ini diharapkan menjadi solusi gizi anak bangsa.
Namun jaksa mengingatkan sidang praperadilan sifatnya terbatas. Sidang ini hanya menguji aspek formal penetapan tersangka. Majelis hakim tidak membahas substansi perkara di sini. Pembahasan mendalam tentang mens rea atau niat jahat akan berlangsung nanti. Begitu pula perhitungan pasti kerugian negara dan metodologi BPKP. Semua itu menjadi materi pokok di persidangan korupsi.
Jaksa menegaskan status hukum risalah ekspose di hadapan majelis. Berita acara hasil pertemuan penyidik dan auditor BPKP memiliki kekuatan hukum sah. Pasal 235 KUHAP mengatur keabsahan dokumen ini. Dokumen tersebut menjadi dasar awal penetapan tersangka. Tentu saja, alat bukti lain harus menguatkan dasar tersebut.
Kejagung mengirim surat ke Kepala BPKP pada 29 Mei 2026. Mereka meminta bantuan menghitung kerugian negara secara detail. BPKP pun merespons cepat permintaan itu. Kedua lembaga menggelar ekspose bersama tidak lama setelahnya. Pertemuan ini menghasilkan risalah penting pada 2 Juni 2026.
Risalah itu memuat kesimpulan serius tentang program MBG. Kedua lembaga menemukan perbuatan melawan hukum di dalamnya. Perbuatan ini mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Praktik tersebut terjadi pada tata kelola MBG periode 2025-2026. Akibatnya, keuangan negara pun jebol.
Jaksa membantah dalil pemohon di persidangan. Pemohon menuntut audit kerugian negara harus tuntas total. Menurut pemohon, audit harus selesai sebelum penetapan tersangka. Jaksa menolak mentah-mentah argumen tersebut. Hukum tidak mengatur syarat seperti itu, tegas jaksa. Putusan praperadilan Nomor 113/PN Jaksel tahun 2024 menguatkan pendapat ini.
Seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, kata jaksa meyakinkan. Kejagung mengimplementasikan due process of law secara profesional dan bertahap. Tahap penyelidikan berlangsung awal dengan pengumpulan data. Selanjutnya, jaksa menggelar ekspose perkara secara mendalam. Mereka meningkatkan status ke penyidikan setelah menemukan bukti awal.
Penyidik memeriksa saksi-saksi yang kompeten di bidangnya. Mereka juga mendatangkan ahli untuk memperkuat analisis. Pengumpulan alat bukti berlangsung intensif dan terukur. Pemohon pun menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Setelah semua cukup, penyidik menetapkannya sebagai tersangka.
Kejagung menyampaikan SPDP ke pengadilan setelah penetapan tersangka. Proses berlanjut hingga akhirnya dilakukan penahanan. Jaksa menegaskan semua langkah ini sesuai prosedur. Tidak ada unsur kesewenang-wenangan dalam proses ini.
Kasus ini menyita perhatian publik luas. Program MBG menyentuh hajat hidup orang banyak. Program ini menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil. Pemborosan Rp 10,5 triliun bukanlah angka main-main. Negara bisa membangun ribuan sekolah baru dengan dana itu. Pemerintah juga bisa meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Bahkan, beasiswa bagi jutaan pelajar kurang mampu pun terbayarkan.
Publik menunggu kelanjutan proses hukum ini. Masyarakat ingin kasus ini terungkap tuntas dan transparan. Efek jera sangat diperlukan bagi para pelaku penyimpangan. Pengelolaan program bantuan sosial harus bersih dari korupsi.
Kejagung terus bergerak cepat mengumpulkan bukti tambahan. Jaksa pidana khusus memperkuat konstruksi perkara setiap hari. Persidangan pokok perkara nanti akan menguak semuanya. Terang-benderang siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran ini.
Proses peradilan ini menjadi momentum penting bagi reformasi. Tata kelola program bantuan sosial di Indonesia harus berbenah. Pengelolaan MBG ke depan harus lebih akuntabel dan efisien. Tepat sasaran menjadi kata kunci utama. Dana triliunan rupiah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai menguap sia-sia akibat korupsi dan pemborosan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.