JAKARTA,Checkbind.com – Gerindra Usul Parpol Bisa Berbisnis, Solusi Cegah Korupsi?. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa menambah bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) atau mengizinkan parpol memiliki badan usaha bukanlah solusi utama untuk memberantas korupsi di internal partai. Menurutnya, kedua opsi ini hanyalah bagian dari upaya lebih besar untuk memperbaiki sistem pendanaan politik di Indonesia.
“Memberikan bantuan yang cukup atau membolehkan parpol mencari dana melalui bisnis adalah ikhtiar untuk memastikan pendanaan mereka lebih mencukupi,” jelas Muzani saat berbincang di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa pendanaan yang memadai tidak serta-merta menjamin hilangnya praktik korupsi atau penyalahgunaan keuangan oleh kader partai. “Pertanyaannya, apakah ini bisa menjamin turunnya angka penyalahgunaan dana atau korupsi? Tentu semua upaya harus dicoba,” ujarnya.
Sebagai Ketua MPR RI, Muzani juga menekankan pentingnya melihat akar masalah secara komprehensif. Ia berpendapat bahwa selain menindak tegas pelaku korupsi, negara juga harus mencari solusi untuk masalah mendasar, termasuk minimnya pendanaan parpol.
“Pelaku penyalahgunaan harus dihukum, tapi kita juga perlu mengatasi penyebabnya. Salah satunya ya soal pendanaan partai yang seringkali kurang,” tegasnya.
Muzani menilai bahwa menaikkan bantuan negara dan melegalkan badan usaha partai hanyalah sebagian dari solusi besar untuk menciptakan sistem pendanaan politik yang sehat dan transparan. “Ini bukan satu-satunya cara untuk menekan potensi korupsi di kalangan kader partai,” tambahnya.
Muzani menegaskan, “Memberikan dana lebih besar atau mengizinkan parpol berbisnis tidak serta-merta menghapus niat oknum untuk korupsi.”. “Korupsi itu masalah mentalitas. Kalau mentalnya masih ingin mencuri, sekaya apa pun partainya, tetap saja ada yang nekat,” ucapnya blak-blakan.
Ia memberi contoh, beberapa parpol di negara lain yang sudah memiliki pendanaan besar tetap saja terjerat kasus korupsi. “Lihat saja di luar negeri, ada partai yang dananya sangat cukup, tapi masih ada anggotanya yang korupsi. Jadi, solusinya harus lebih dari sekadar urusan duit,” paparnya.
Muzani menekankan, “Kita harus memperkuat reformasi sistem pengawasan, baik di internal partai maupun pengawasan eksternal oleh negara.” “Kita butuh mekanisme yang lebih ketat, baik di level partai maupun oleh lembaga anti-korupsi. Transparansi anggaran wajib dilakukan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar partai politik lebih terbuka dalam melaporkan sumber dananya. “Masyarakat berhak tahu dari mana saja partai dapat dana. Kalau ada yang mencurigakan, harus segera diusut,” imbuhnya.
Soal wacana parpol boleh berbisnis, Muzani mengakui bahwa hal ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, partai bisa mandiri secara finansial. Namun, di sisi lain, bisa memicu konflik kepentingan.
“Harus ada batasan jenis usaha, larangan menerima proyek pemerintah, dan wajib audit independen. Jangan sampai niat baik malah jadi bumerang,” tegasnya.
Muzani menegaskan bahwa solusi terbaik adalah pendekatan menyeluruh. “Tidak cukup hanya dengan menambah dana atau izin bisnis. Perlu pendidikan anti-korupsi, sanksi berat bagi pelaku, dan sistem yang mendukung akuntabilitas,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa partai politik harus berkomitmen membersihkan diri dari dalam. “Kader partai harus jadi contoh. Kalau ingin negara bersih, ya dimulai dari internal partai dulu,” tandasnya.
“Kita semua harus kerja keras. Tidak ada jalan instan untuk memberantas korupsi,” pungkasnya.
