KARAWANG, Checkbind.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bercerita pengalamannya saat menolak masuknya elpiji 3 kilogram ke desa-desa. Kisah ini ia sampaikan di depan para kepala daerah se-Jabar dalam acara Pasamoan Agung yang digelar Bank Indonesia Jabar, Rabu (11/6/2025). Saat itu, ia masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Menurutnya, kehadiran elpiji bisa menghilangkan kebiasaan baik yang sudah mengakar di masyarakat pedesaan.
Anak Desa Kehilangan Aktivitas Alam
“Saya dulu tegas menolak LPG 3 kg masuk desa. Kenapa? Karena anak-anak desa akan kehilangan momen berharga yang biasa mereka lakukan,” ujar Dedi. Ia menjelaskan, salah satu kebiasaan yang terancam hilang adalah mengumpulkan kayu bakar. Saat mencari kayu, anak-anak biasanya sekaligus memetik buah-buahan liar di hutan atau kebun. Selain itu, sepulang sekolah, mereka sering menghabiskan waktu dengan menangkap belut di sawah. Namun, ketika kayu bakar tak lagi dibutuhkan, ekosistem tradisional ini perlahan punah.
Tak hanya aktivitas anak-anak yang berubah, lingkungan pertanian juga terdampak. Dedi membandingkan kondisi dulu dan sekarang. Dulu, petani mengandalkan pupuk alami dari kotoran hewan ternak seperti kambing, domba, atau kerbau. Kini, tanah semakin tandus karena ketergantungan pada pupuk kimia. “Dosis pupuk semakin tinggi karena unsur hara tanah terus menurun,” jelasnya.
Ia juga menyoroti mahalnya biaya produksi padi. Sewa traktor melambung tinggi, upah buruh nyangkul mencapai Rp 100.000–120.000 per hari, dan upah ngarambet (mengambil padi) sekitar Rp 50.000–70.000 per bedug. Bahkan, keong yang dulu dianggap berkah kini jadi hama, sementara belut hampir punah karena pestisida.
Dedi mengungkapkan, petani sekarang hanya mengandalkan penjualan gabah. Namun, harga gabah Rp 7.000 per kilogram pun masih memberatkan mereka, apalagi bagi yang tidak mengelola lahannya sendiri. “Dulu, belut jadi sumber protein gratis. Sekarang, semua serba mahal,” keluhnya.
Ia juga menyayangkan perubahan gaya hidup anak desa. Dulu, mereka biasa berjalan kaki, berinteraksi dengan alam, dan belajar mandiri. Kini, kebiasaan itu jarang terlihat. “Dulu, kotoran ternak menyuburkan tanah. Sekarang, kita tergantung pada pupuk kimia yang merusak,” tambahnya.
Cerita Dedi ini menjadi renungan penting. Ia ingin pembangunan tidak menghilangkan kearifan lokal. “Kita harus bijak. Jangan sampai kemajuan justru memutus mata rantai kehidupan yang sudah terbangun puluhan tahun,” pesannya.
baca juga: Peringatan 98: Aktivis Lintas Generasi Berkumpul di Jakarta
Dengan gaya bicara blak-blakan, Dedi berharap pemimpin daerah lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan saat mengambil kebijakan. Baginya, desa bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya.
Dedi tidak sekadar mengkritik. Ia menyarankan revitalisasi pertanian organik dan pelestarian kebiasaan ramah lingkungan. “Kalau kita kembali ke alam, biaya produksi bisa ditekan, dan anak-anak desa tetap belajar mencintai lingkungan,” tegasnya.
Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah kebijakan menolak elpiji 3 kg memang perlu, atau ada cara lain untuk mempertahankan kearifan lokal tanpa menghambat modernisasi?