KLATEN, Checkbind.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengacak-acak wilayah Jawa Tengah. Mereka mendadak menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sana. Aksi senyap ini langsung membuat seluruh pejabat daerah gemetaran.
Petugas antirasuah sukses menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada Kamis (15/10/2026). Aksi penangkapan kilat ini berlangsung sangat mengejutkan publik.
Hamenang kini menjadi pimpinan daerah keenam di Jateng yang bertekuk lutut di tangan KPK. Kejadian kelam ini berlangsung cuma dalam kurun beberapa bulan belakangan.
Penangkapan Hamenang ini makin memperpanjang daftar hitam pejabat daerah yang terjerat KPK. Banyak pimpinan nekat terperosok ke dalam lubang OTT sepanjang tahun 2026.
Daftar Kepala Daerah di Jateng yang Kena Sikat KPK
Hingga Selasa (13/10/2026), seluruh pejabat yang kena sikat KPK memegang posisi bupati aktif. Pihak penyidik sudah mengamankan para pimpinan daerah tersebut.
Para bupati ini nekat menceburkan diri ke dalam pelbagai skandal kejahatan. Mereka melakukan dugaan suap proyek, pengadaan barang, hingga aksi pemerasan rakyat.
Berikut deretan pimpinan daerah di Jawa Tengah yang kena sikat habis dalam OTT KPK:
- Bupati Pati Sudewo Bupati Pati Sudewo mengawali daftar pimpinan daerah di Jateng yang kena OTT KPK pada 2026. Penangkapan Sudewo ini menjadi operasi OTT ke-3 KPK di sepanjang tahun 2026. Operasi senyap ini membongkar tindak pidana korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pemkab Pati. Pihak KPK lalu mengembangkan penyidikan perkara dugaan pemerasan ini. Penyidik akhirnya menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan suap. Kasus ini melibatkan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Selanjutnya, tim KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Maret 2026. Aksi OTT heboh ini berlangsung tepat pada bulan suci Ramadhan. Saat itu, warga sedang khusyuk menjalankan ibadah puasa. Fadia terseret skandal proyek pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing. Proyek ini tersebar di beberapa dinas penting lingkungan Pemkab Pekalongan.
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Pada bulan yang sama, tim KPK juga meringkus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Petugas melancarkan aksi OTT ini secara terpisah dari kasus Fadia. Penyidik lalu melakukan pemeriksaan maraton terhadap Syamsul. Akhirnya, KPK menetapkan Syamsul sebagai tersangka utama. Ia terlibat skandal dugaan korupsi pemerasan tunjangan hari raya (THR).
- Bupati Sukoharjo Etik Suryani Memasuki bulan Juli 2026, giliran Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang tersangkut kasus KPK. Ia terseret pusaran kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Petugas sempat membawa dan memeriksa Etik di Mapolresta Solo. Setelah itu, penyidik menerbangkannya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
- Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Aksi bersih-bersih KPK berlanjut menyasar Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Juli 2026. Penyidik mengusut dua klaster dugaan pemerasan sekaligus dalam perkara ini.
Pada klaster pertama, Anom diduga memeras sejumlah pejabat di Pemkab Pemalang. Ia juga menyasar kalangan pengusaha swasta dalam aksi tersebut.
Sementara itu, klaster kedua justru melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya merupakan anggota aktif Polri yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK.
Dalam klaster ini, Setya membocorkan informasi rahasia proses perkara kepada Lilik. Lilik lalu menggunakan informasi rahasia tersebut untuk memeras Anom. Ia meminta uang dalam jumlah besar kepada Anom. Sebagai imbalannya, Lilik menjanjikan bantuan pengurusan perkara di internal KPK.
Selain para bupati, KPK juga menciduk Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq. Sang rektor terseret skandal jual-beli kursi calon mahasiswa baru.
- Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan detail OTT terhadap Hamenang. Kasus ini berkaitan erat dengan dugaan praktik suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Klaten.
Bahkan, KPK juga sedang gencar menelusuri dugaan aliran uang ke oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemberian dana panas ini berkaitan erat dengan proses audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Budi menegaskan bahwa perkara ini melibatkan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Penerimaan ini mencakup proyek pengadaan, perizinan, dan setoran dari organisasi perangkat daerah.
Ia menambahkan bahwa Bupati diduga memberi uang kepada oknum BPK demi melancarkan proses audit.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.