MEDAN, Checkbind.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah berani. Beliau secara resmi melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN), karyawan non-ASN, hingga pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi untuk menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan kontroversial ini langsung menarik perhatian publik. Vape selama ini dianggap sebagai alternatif “lebih aman” dibanding rokok konvensional. Namun nyatanya, vape menyimpan segudang bahaya yang tak terduga.
Larangan total penggunaan vape tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara (Ingub) Nomor: 188.54/3/INST/2026. Instruksi ini baru saja diterbitkan. Menariknya, kebijakan tegas ini tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan provinsi. Bobby juga mengarahkan instruksi ini kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Dengan demikian, efek kebijakan ini akan terasa luas hingga ke pelosok daerah. Seluruh jajaran pemerintahan di Sumut harus segera menyesuaikan diri dengan aturan baru yang cukup revolusioner ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan kebijakan ini dengan sigap. Beliau menegaskan bahwa langkah berani ini bukan tanpa alasan. Pemerintah tidak sekadar mengikuti tren semata. Langkah antisipatif ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat luas. Fokus utamanya melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkoba. Pemerintah juga memperhatikan dampak kesehatan jangka panjang yang mengintai pengguna rokok elektrik. “Instruksi ini kami rancang sebagai langkah antisipatif yang krusial,” ungkap Erwin. “Kami ingin melindungi masyarakat, terutama generasi penerus bangsa. Ancaman penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang sangat serius,” tambahnya dalam keterangan tertulis pada Senin (15/6/2026).
Erwin menambahkan informasi penting lainnya. Melalui instruksi gubernur tersebut, Bobby Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota untuk aktif bergerak. Mereka tidak boleh tinggal diam. Para kepala daerah wajib mengawasi pelaksanaan larangan ini secara ketat. Mereka juga harus melakukan monitoring berkelanjutan di wilayah masing-masing. Artinya, para kepala daerah kini memikul tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Kebijakan ini tidak boleh menjadi wacana belaka di atas kertas.
Pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Erwin menegaskan hal ini dengan jelas. ASN, non-ASN, maupun pegawai BUMD yang kedapatan tetap nekat menggunakan rokok elektrik akan menghadapi konsekuensi. Pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi mereka yang mengabaikan instruksi ini. Selain itu, para bupati dan wali kota harus segera memasang papan larangan. Mereka wajib menempatkan tanda larangan penggunaan rokok elektrik di berbagai area strategis. Masyarakat harus mudah melihat dan membaca tanda tersebut. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera. Kebijakan ini juga meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya vape.
Cakupan instruksi gubernur ini cukup luas. Bobby Nasution tidak berhenti pada lingkungan pemerintahan semata. Beliau memiliki visi yang jauh ke depan. Para kepala daerah harus mengimbau berbagai elemen masyarakat lainnya. Organisasi kemasyarakatan turut menjadi sasaran imbauan ini. Pelaku usaha di bidang pariwisata juga tidak luput. Pengelola hotel dan restoran wajib menerapkan aturan serupa. Serikat pekerja, perusahaan transportasi, hingga organisasi olahraga menerima imbauan yang sama. Bahkan direktur rumah sakit pun diminta turut serta. Mereka semua harus menerapkan larangan bagi pekerja, karyawan, maupun anggota mereka. Hal ini menunjukkan komitmen Bobby untuk menciptakan gerakan masif. Beliau ingin melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas penggunaan rokok elektrik.
Erwin mengungkapkan fakta menarik lainnya. Instruksi berani ini ternyata merupakan tindak lanjut dari rekomendasi resmi. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi tersebut. Rekomendasi itu mendesak pelarangan total penggunaan rokok elektrik di berbagai sektor. Mengapa BNN mengambil sikap tegas ini? Ternyata berdasarkan kajian mendalam, BNN menemukan fakta mencengangkan. Rokok elektrik sangat rentan disalahgunakan sebagai media peredaran narkoba. Pelaku kejahatan memanfaatkan vape untuk mengedarkan narkoba dalam bentuk cairan. Mereka juga menyisipkan berbagai zat berbahaya lainnya. Dengan kata lain, di balik kepulan asap manis vape, tersembunyi ancaman narkotika. Generasi muda bisa menjadi korban tanpa menyadarinya.
Kebijakan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian kalangan mendukung penuh langkah tegas Bobby Nasution. Mereka menilai kebijakan ini mampu melindungi kesehatan publik. Langkah ini juga mencegah peredaran narkoba yang semakin canggih. Sementara itu, sebagian pengguna vape mungkin merasa kecewa. Namun pemerintah tampaknya tidak mau ambil pusing. Bobby mengedepankan kepentingan kesehatan dan keselamatan generasi muda. Beliau menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanat. Gubernur Bobby bertekad menciptakan Sumatera Utara yang lebih sehat. Beliau ingin daerahnya bebas dari bahaya rokok elektrik.
Bobby Nasution mengirimkan sinyal kuat melalui kebijakan ini. Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Ancaman kesehatan baru yang semakin kompleks harus dihadapi dengan tegas. Mulai sekarang, bagi para ASN, pegawai BUMD, dan seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Sumut, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada vape. Mereka harus memilih masa depan yang lebih cerah dan sehat. Akankah langkah ini diikuti oleh daerah lain? Kita tunggu saja gebrakan berikutnya dari Bobby Nasution.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.