JAKARTA, Checkbind.com – Demokrasi dan Ekonomi Hancur Tanpa Hukum yang Kuat. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tegas menyatakan bahwa demokrasi tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan hukum yang kuat. Dalam forum terbuka di Universitas Indonesia, Kamis (22/5/2025), JK menekankan bahwa hukum yang adil dan konsisten menjadi kunci utama untuk menjaga hak serta keadilan masyarakat.
“Tanpa hukum yang baik, demokrasi dan ekonomi pasti kolaps,” tegas JK di hadapan peserta diskusi. Ia menjelaskan bahwa prinsip rule of law harus menjadi fondasi utama, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada aturan yang berlaku. Menurutnya, hanya dengan cara itu, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa terjamin.
“Investor mau datang kalau negara aman, dan keamanan tercipta karena hukum ditegakkan,” ujarnya. Sebaliknya, JK memperingatkan bahwa jika hukum lemah, ekonomi akan terpuruk, korupsi merajalela, dan negara terjebak dalam kemiskinan. “Kalau hukum bobrok, ekonomi ambruk. Ekonomi hancur, korupsi merajalela. Ujung-ujungnya, rakyat yang sengsara,” tandasnya.
Kesenjangan Sosial & Masalah Pajak
Selain soal hukum, JK juga menyoroti kesenjangan sosial yang kian melebar, terutama di Jakarta Utara. Ia membandingkan kemewahan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan kondisi kumuh di Tanjung Priok. “Lihat saja, di satu sisi ada apartemen mewah, di sisi lain ada permukiman kumuh. Ini bukti ketimpangan yang nyata,” kritiknya.
JK menyalahkan rendahnya kepatuhan pajak kalangan atas sebagai penyebab utama masalah ini. “Tax ratio kita cuma 10%, kalah jauh dari Malaysia (13%) dan Vietnam (15%). Orang kaya enggak serius bayar pajak, akhirnya kesenjangan makin menganga,” paparnya.
Ia mendesak pemerintah memperbaiki sistem perpajakan sekaligus menegakkan hukum secara tegas. “Kalau enggak diatasi, negara ini akan terus berputar di lingkaran setan: hukum lemah, ekonomi lesu, rakyat menderita,” tegas JK.
Solusi: Potong Rantai Masalah Sekarang!
JK menawarkan solusi tegas: “Kita harus memutus mata rantai masalah ini sekarang juga!” Caranya? Pertama, perkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kedua, tingkatkan pengawasan pajak agar kontribusi orang kaya sebanding dengan kekayaannya.
“Negara ini enggak akan maju kalau hukum dan pajak diabaikan,” tegasnya. Ia yakin, dengan langkah konkret, Indonesia bisa keluar dari jebakan keterpurukan. “Tapi semua harus dimulai dari komitmen bersama: hukum harus dijunjung, keadilan harus ditegakkan!”
Pesan Terakhir untuk Generasi Muda
Di akhir diskusi, JK berpesan kepada mahasiswa UI agar tak hanya mengkritik, tetapi juga terlibat aktif dalam perbaikan sistem. “Kalianlah generasi yang akan menentukan masa depan negeri ini. Jangan diam saja, bergeraklah!” serunya.
Forum pun ditutup dengan tepuk tangan meriah, seolah menyambut tantangan yang diberikan JK. Satu hal yang jelas: Tanpa hukum kuat, demokrasi hanya akan jadi mimpi belaka.
