checkbind.com, Jakarta – Bos Apindo Minta Investigasi Pemalakan Proyek Rp 5 Triliun ke Chandra Asri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mendesak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) segera mengusut tuntas kasus pemalakan terhadap proyek pembangunan pabrik di kawasan Krakatau Steel, Cilegon. Sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Kadin Kota Cilegon diduga memaksa masuk ke dalam proyek senilai Rp 15 triliun milik PT Chandra Asri Alkali.
Shinta menegaskan, Kadin perlu segera memverifikasi kebenaran kasus ini. “Kita harus tahu akar masalahnya. Saya yakin Kadin akan segera melakukan investigasi,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di kantor Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).
Ia juga menekankan pentingnya memastikan apakah pelaku benar-benar anggota Kadin atau hanya oknum yang memanfaatkan nama organisasi. “Ini harus jelas, apakah mereka bertindak sebagai individu atau mewakili institusi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Shinta menyoroti bahwa aksi premanisme seperti ini sangat merusak iklim usaha. Menurutnya, keamanan berinvestasi adalah faktor kunci yang memengaruhi kepercayaan pelaku bisnis. “Jika terus terjadi, ini akan menghambat produksi dan distribusi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, gangguan keamanan termasuk salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri saat ini. Bahkan, hal ini turut memengaruhi penurunan Indeks Konsumsi Konsumen (IKK) dan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada April 2025. “Investor butuh kepastian. Jika tidak aman, mereka bisa mengalihkan modal ke negara lain,” jelas Shinta.
Meskipun pemerintah telah membentuk Satgas Antipremanisme, Apindo masih menerima banyak laporan dari pengusaha yang menjadi korban. “Masih banyak kejadian serupa di lapangan. Ini harus terus diawasi,” tandasnya.
Merespons hal ini, Ketua Kadin Anindya Novyan Bakrie langsung mengambil langkah tegas. Ia membentuk tim verifikasi dan etik untuk memeriksa kebenaran tuduhan pemalakan proyek di Cilegon. “Kami tidak toleransi terhadap praktik seperti ini. Besok (Rabu), kami akan turun ke lokasi bersama perwakilan Gubernur Banten dan penegak hukum,” ujar Anindya di Tempo Scan Tower, Jakarta Selatan.
Ia menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Kadin ini justru merusak nama baik organisasi dan mengganggu iklim industri. “Kadin hadir untuk mendukung bisnis, bukan memeras. Ini jelas tindakan oknum,” tegasnya.
Beredarnya video di media sosial memperlihatkan sekelompok orang mendatangi lokasi proyek Chandra Asri. Mereka meminta dilibatkan dalam pembangunan pabrik senilai Rp 15 triliun tanpa melalui proses lelang. Anindya sangat menyesalkan insiden ini, terlebih pelaku mengklaim sebagai perwakilan Kadin.
“Tugas Kadin adalah memastikan industri berjalan lancar, bukan malah menghambat. Ini jelas bukan kebijakan kami,” tegas Anindya. Ia menambahkan, Kadin berkomitmen memberdayakan pengusaha lokal, bukan memeras investor.
Untuk saat ini, Anindya masih menunggu hasil pemeriksaan tim verifikasi. Ia belum bisa memastikan apakah pelaku akan dicopot dari keanggotaan Kadin atau tidak. “Kami akan tindak tegas jika terbukti melanggar aturan,” tegasnya.
Kasus ini berpotensi menciutkan minat investor asing. Jika praktik pemalakan terus terjadi, Indonesia bisa kehilangan peluang besar dalam menarik modal. Shinta kembali menekankan, pemerintah dan aparat harus serius menindak premanisme. “Jangan sampai oknum-oknum seperti ini merusak nama baik Indonesia di mata investor,” pungkasnya.
Baik Kadin maupun Apindo sepakat bahwa premanisme harus diberantas. Kedua organisasi ini akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan iklim usaha yang kondusif. “Kami tidak akan diam. Investasi adalah nyawa perekonomian,” tegas Anindya.
Shinta juga mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan, terutama di daerah industri. “Satgas Antipremanisme harus lebih agresif. Jangan sampai ada lagi kasus serupa,” ujarnya. Ia berharap, dengan tindakan tegas, kepercayaan investor bisa pulih dan ekonomi Indonesia terus tumbuh.
Insiden di Cilegon menjadi pengingat bahwa praktik premanisme masih menjadi momok bagi dunia usaha. Kolaborasi antara pelaku bisnis, asosiasi, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan kondusif.
