CHECKBIND.com,JAYAPURA – Efisiensi Anggaran Ancam Pertumbuhan Ekonomi Jayapura: Daya Beli Masyarakat Melemah. Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat mulai menunjukkan dampak serius bagi seluruh daerah, tak terkecuali Kota Jayapura. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya stabil kini menunjukkan tanda-tanda pelemahan.
Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Terkait Efisiensi Anggaran
Asisten II Pemkot Jayapura, Widhi Hartanti, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mengalami penurunan. Ia menyoroti bahwa kebijakan penghematan anggaran dari pusat turut memengaruhi kondisi ini. “Saat kami turun ke lapangan beberapa waktu lalu, terlihat jelas penurunan daya beli masyarakat. Pasar modern maupun tradisional sama-sama sepi,” ungkap Widhi saat berbincang dengan Cenderawasih Pos di kantor walikota, Jumat (9/5).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelemahan ekonomi ini telah berlangsung sejak Februari lalu dan belum menunjukkan perbaikan. “Kondisi ini terus berlanjut hingga sekarang,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran Bisa Picu Ancaman Jangka Panjang
“Efisiensi anggaran yang tidak terkelola dengan baik mengancam stabilitas ekonomi. Data kuartal I-2025 menunjukkan pertumbuhan hanya 4,87%, dengan penghematan anggaran sebagai pemicu utamanya.”
“Pemotongan anggaran, khususnya transfer ke daerah, mempersempit ruang fiskal daerah untuk menjalankan program infrastruktur dan sosial.” Padahal, kedua sektor ini menjadi penggerak utama perekonomian. Widhi mengonfirmasi, “Pemkot Jayapura mengalami pemotongan APBD sebesar Rp47 miliar. Tentu ini berdampak signifikan bagi pembangunan daerah.”
Dampak Langsung Terhadap Masyarakat
Masyarakat merasakan langsung dampaknya. Aktivitas perdagangan di pasar tradisional maupun modern terlihat lesu. Pedagang mengeluh karena omzet menurun drastis. “Pembeli jadi sangat berkurang, bahkan di hari biasanya ramai,” tutur salah seorang pedagang di Pasar Youtefa.
Pemerintah daerah kini berupaya mencari solusi untuk meminimalkan dampak tersebut. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, langkah-langkah stimulasi ekonomi sulit diwujudkan.
Harapan ke Depan
Widhi menekankan perlunya koordinasi lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami berharap ada evaluasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak terus tertekan,” pungkasnya.
Sementara itu, pelaku usaha dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan daya beli dan menggerakkan kembali perekonomian daerah.
